DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 4 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tujuan, tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah, tanggung jawab pelestarian, pelestarian nilai-nilai kearifan lokal, penggunaan pakaian daerah, bahasa daerah, serta pembinaan dan pengembangan, dan peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Pelestarian Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang harus diakui, dihormati, dilindungi, dilestarikan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat;
b.bahwa perkembangan teknologi di era globalisasi menyebabkan berkurangnya kepedulian dan minat masyarakat terhadap keberadaan nilai kearifan lokal, penggunaan pakaian dan bahasa daerah yang diyakini secara turun-temurun sebagai warisan leluhur yang patut dilestarikan;
c.bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pelestarian Nilai-Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah, diperlukan landasan hukum dalam pelaksanaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Nilai Kearifan Lokal serta Penggunaan Pakaian dan Bahasa Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); BUPATIBOLAANGMONGONDOW, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PELESTARIANNILAI KEARIFANLOKALSERTAPENGGUNAANPAKAIANDAN BAHASADAERAH TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR io TAHUN2020 BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA 2 , .. -

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya Daerah yang memiliki kekhasan serta diakui dan dianut oleh masyarakat yang merupakan jati diri dari masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga.
5.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN NILAI-NILAI KEARIFANLOKALSERTA PENGGUNAANPAKAIANDAN BAHASA DAERAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOW dan BUPATIBOLAANGMONGONDOW
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055); •I 3 ·- --

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah bertujuan untuk:

a.melindungi dan mengamankan peninggalan adat dan budaya daerah agar tidak punah;
b.memelihara dan mengembangkan nilai kearifan lokal yang merupakan jati diri dan sebagai lambang kebanggaan masyarakat Daerah;
c.meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya;
d.meningkatkan kepedulian, kesadaran dan aspirasi masyarakat terhadap peninggalan warisan budaya daerah;
e.membangkitkan semangat cinta tanah air, nasionalisme dan patriotisme;
f.membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi, dan memperluas khasanah bagi masyarakat dalam berkarya di bidang kebudayaan; dan
g.mengembangkan warisan adat dan budaya daerah untuk memperkuat jati diri kebudayaan daerah dan nasional.

Pasal 2

Pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah dimaksudkan untuk meningkatkan peran nilai adat dan budaya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan meningkatkan ketahanan nasional.

6.Budaya Daerah adalah budaya masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow berkaitan dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, yang di dalamnya terdapat nilai, sikap serta tata cara masyarakat.
7.Adat adalah unsur kebudayaan daerah yang dijaga secara turun temurun.
8.Pakaian Daerah adalah pakaian adat Kabupaten Bolaang Mongondowyang terdiri dari seperangkat pakaian adat yang memberikan corak nilai budaya Kabupaten Bolaang Mongondow.
9.Bahasa Daerah adalah bahasa Kabupaten Bolaang Mongondowyang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow. 4 ' - -

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Togas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah adalah:

a.melaksanakan pendataan terhadap warisan adat dan budaya daerah yang berasal dan/atau masih digunakan di lingkungan masyarakat Daerah;
b.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan pelestarian adat dan budaya di Daerah;
c.melakukan sinergi dengan masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pengelolaan adat dan budaya daerah;

Pasal 6

Bahasa Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.lambang kebanggaan dan jati diri Daerah;
b.sebagai identitas Daerah;
c.sarana komunikasi dan ekspresi masyarakat;
d.sebagai media kebudayaan Daerah;
e.sebagai bahasa yang dapat memperkaya perbendaharaan kata dalam bahasa Indonesia; dan
f.sumber tata nilai sosial dan kearifan lokal yang dapat dimasukkan dalam bahan ajar muatan lokal oleh lembaga penyelenggara pendidikan formal dan nonformal baik negeri maupun swasta.

Pasal 5

Penggunaan pakaian daerah mempunyai fungsi, antara lain:

a.sebagai sarana untuk mengembangkan dan menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap Daerah;
b.sebagai sarana untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman tentang pentingnya pelestarian budaya daerah; dan
c.sebagai pendukung terhadap budaya daerah.

Pasal 4

Pelestarian Nilai Kearifan Lokal mempunyai fungsi, antara lain:

a.sarana pend ukung dalam mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri serta sebagai masyarakat;
b.sarana pendukung budaya daerah; dan
c.sarana untuk membangkitkan dan meningkatkan kepedulian, kesadaran, pemahaman, motivasi dan memperkaya inspirasi terhadap sejarah dan peninggalan budaya Daerah. 'I - 5 'f" •

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi daerah untuk pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah dalam kurun waktu 5 (lima)tahun.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang- kurangnya memuat:
1. a.arah, kebijakan dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah;
2. b.target yang ingin dicapai dalam upaya pelestarian warisan budaya dan adat istiadat;
3. c.pengembangan kerja sama, kemitraan dan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha; dan
4. d.kebutuhan penyediaan pembiayaan pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
5. d.melakukan koordinasi pelaksanaan pengelolaan adat dan budaya daerah dengan Badan Usaha MilikNegara, Badan Usaha MilikDaerah dan pihak swasta;
6. e.merumuskan dan menetapkan kebijakan serta pelestarian nilai-nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah berdasarkan kebijakan daerah;
7. f.menyelenggarakan pelestarian adat dan budaya daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
8. g.melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan kebudayaan;
9. h.melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelestarian adat dan budaya di Daerah;
10. i.menetapkan kawasan adat dan budaya daerah; dan J. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan perselisihan dalam pelestarian nilai kearifan lokal serta penggunaan pakaian dan bahasa daerah di Daerah. ..

Pasal 12

(1)Dalam rangka pelestarian nilai kearifan lokal, dilakukan upaya yang terencana, terpadu dan terarah untuk dapat berkembang dan mampu meningkatkan peran dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sosial dan budaya.
(2)Pelestarian nilai kearifan lokal dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pembinaan.
(3)Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…