DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 9 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

- Jenis-jenis Jalan menurut statusnya terdiri dari: a. Jalan Nasional; b. Jalan Provinsi; c. Jalan Kabupaten; d. Jalan Desa; - Nama Jalan dikelompokkan berdasarkan wilayah administrasi dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; - Jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah pusat, jalan Provinsi yang berada di Daerah dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi, dan Jalan Desa dikoordinasikan dengan pemerintah desa;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : 11 I DEWANPERWAKILANRAKYAT DAERAH .KABUPATENBOLAANG MOl',lGONDOW dan I I BUPATI BOLAANGMONGONI)OW I I I I • Dengan Persetujuan Bersama , I I . I

10.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jalan ' (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow I Nomor 2 Tahun 2017);_ , , 2036);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun I . 2015 ten tang Pembentukan Hroduk Hukum ' Daerah • I ·(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor I Republik Indonesia Nomor 4655); I j I .
8.Per'aturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia: Tahun . 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara ·' · 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- . I undang Nomor 23 Tahun 20141tentang Pemerintahan . I Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun i . 2014 Nomor 244, Tambahan I Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587h . I I Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negatrfl• Republik Indonesia Tahun 2011 . ' I Nomor 82, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik I I I I ,, Indonesia Nomor 5234); . I I
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PJmerin tahan D~erah se bagaimana telah diu b~h : I • beberapa kali teraknir dengan Undang-Undarig Nomor . . . . Lernbaran Negara Republik-Indonesia Nomor 5025); f , I I
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Menetapkan I ' I "I ' . I I dalam yang 'rnenghubungkan antar ibukota -provmsi dan Jalan •strategis nasional serta .Jalan tel.' '
8.Jalan Provinsi adalah merupakan Jalan · kolektor I sistern , , jaringan, Jalan ··. primer yang 'I • . menghubungkan ibukota . provinsi dengan ibukota I Kabupaten Zkota, atau antar ibukota kabupaten/kota, I • dan .Jalan strategis provinsi. • I
9..Jalan Kabupaten adalah .Jalan _ lokal dalam sistem . I• Japngan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan Nasional dan .Jalan Provinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar I , I ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta Jalan I I • I Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan ,· Daerah.
3.Bupati adalah.Bupati Bolaang Mongondow. 4 .. Jal~ adalah prasarana transportasi darat meliputi . . se&fila bagian Jalan, termasuk bangunan pele1:gkap dan kelengkapannya. yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukarui tan~, dibawah permukaan tanah df3-I1/ atau air serta di atas perrnukaan dir, 'kec'uali ' jalan 'kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
5.Jalan Umum adalah Jalan yang diperguhakan bagi I lalu lintas umum.
6.Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun oleh : ihstansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok I masyarakat untuk kepentingan sen?iri. ,
7..Jalan Nasional adalah meru pakan J alan arteri dan I Jalan · kolektor dalam sistem jaringan .Jalan primer ' . I • Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: . .
1.Daerah aqalah Kabupaten Bolaang Mongondow. I .
2.Pemerintah Daerah ',adalah Bupati dan Perangkat

Pasal 1

I I I I ,1 I I I I I I I ' . .

a.Jalan .Nasional;
b..Jalan Provinsi;
c.Jalan Kabupaten; dan

BAB I

KETENTUAN UMUM I 'I I ...

Pasal 3

Jenis-jenis Jalan rnenurut statusnya terdiri dad: JENIS JALAN DAN NAMA JALAN I I

d.tertib adrninistrasi dalam pengelolaan aset milik Daerah. berdasarkan I budaya dan jasa seseorang · atas perjuangannya dalam pembangunan baik tingkat nasional, regional dan I 1 ' Daerah; 11 I I mengidentifikasi, · menata, menertibkan dan memberikan kernanfaatan potensi sumber daya yang ada.

(2): Tujuan Penamaan Jalan sebagaimana ?imaksud pada ayat (1),.bertujuan untuk: , ,
1. a.memudahkan memperoleh informasi dan alamat bagi masyarakat yang berkepentingan; . ' . I
2. b.memberikan penghargaan terhadap para pahlawan I untukdimaksudkanJalan I ( 1) .Penamaan

BAB III

karakteristik/ kearifan lokal; dan 11 ' I

Pasal 2

I I I ld. .Jalan Desa adalah .merupakan Jalan Umum yang I • menghubungkan · kawasan dan/ atau an tar I ' perrrrukiman didalam desa serta .Jalan lingkungan.

11.Nama Jalan adalah identitas, yang membedakan . I • antara jalan yang satu dengan jalan yang lain. I I I I ol '1 I 'I I ,_ I • I I I usaha, merek dagang dan nama lainnya untuk ·' I

a.nama Jalan tidak menggunakan istilah asing, nama I Dalam Penarnaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5° harus memperhatikan :

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN I ·' . . . • I Umurn dalam s1st1z:n jarmgan Jalan sekunder dalam ·-wilayah kabupaten dan Jalan strategis kabupaten.

Pasal 7

I I 1' dengan pemerintah provinsi; dan : . I

c.'jalan Desa dikoordinasikan dengan pernerintah desa. I • 11 , Pasal 6 , ' I ' Penamaam Jalan 1yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah I I I ol untuk: ', , I I
a.jalan Nasional yang berada di Daerah dikoordinasikan i . . dengan pemermtah pusat; ' I •
b.jalan Provinsi yang 'berada di Daerah dikoordinasikan I ' norma kesusilaan dan ketertiban umum. b .. nama toko.h pewayangan1, nama kerajaan, nama tempat atau wilayah; I
c.nama-nama flora, fauna, dan pulau .-pulau di Indonesia; dan ,
d.narna-nama lain yang · tidak bertentangan dengan I O I

Pasal 5

Nama Jalan di Daerah diambil dari:

a.nama , pahlawan baik, tingkat nasional, regional maupun -bersifat lokal serta tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia; I • o ' '

(1)Setiap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . I I yang b~rada di Daerah harus mempunyai Nama .Ialan.
(2).Narna Jalan sebagaimana \1dimaksud pada ayat (1) dikelompokan berdasarkan ~ilayah administrasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut · mengenai Nama Jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam I I I I Peraturan Bupati. I

Pasal 4

I .

d..Jalan Desa. I I I I I , I BABV 1TIANG . .PAPANNAMJ). JALAN ~ I I I '

(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pengusulan nama' jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ' ditetapkan dengan Peraturan Bupati. ,/ I I I dengan Keputusan Bupati. I
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada 'ayat (3) ditetapkan
1. f.hadan ·usaha s;asta sejenisnya.
(2)Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada I . I ' · ayat (1) diajukan.kepada Bupati.
(3)1 D~am perhberian nama jalan Bμpati membentuk Tim I I Penamaan J alan. ·I ' '
1. e.pert..:\sahlaan I I jalan 'qi kawasan pemukiman yang dibangunnya; I atau • I I I pengernbang perumahan bagi jalan- rnasyarakat; I • negara serta daerah;
2. d.'kelompok masyarakat dan/ atau lembaga swadaya I I • a, Pemerintah Daerah; . ,·
3. b.tokoh masyarakat, pem~ka agama dan ,pemangku I I . adat;
4. c.keluarga/uhli wans dari tokoh pejuang .dan atau , tokoh masyarakat yang .berjasa kepada bangsa dan ~3rsal 8
(1)Pengusulan Nama Jalan di Daerah dapat dilakukan oleh: . I I •BAB IV TATACARA•PENGUSULANNAMAJALAN karakteristik dan kekhasannya. kepentingan pribadi ata~ golongan' tertentu;
1. b.nama Jalan tidak boleh bertentangan dengan norma I I I kesusilaan, kepatutan dan ketertiban urnurn; dan '
2. c.narna Jalan di Daerah disesuaikan dengan I '. "· I I I .

Pasal 13

Petnbiayaan I perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama .Jalan yang diselenggarakan

(1)Pengembang . wajib melakukan pemasangan papan I I I I Nama Jalan yang berada di lingkungan kompleks pery.mahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan , I dibangun.
(2)Pembuatan, pernasangan dan pemeliharaan · papan Nama Jalan yang' berada di lingkungan kompleks I I pen.tmahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas .Jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. I • I . I 1 I 4 4 I • Pasal 12 i I I I diatur dalam Peraturan Bupati. Keterituan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Narna Jalan I

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pasal 10

1 Setiap orang dilarang melakukan perusakan, p~mindahan I dan perubahan papan Nama' Jalan di Daerah, kecuali I I I petuga~ yang, pe,rwenahg. I I I I I ,, '1 I . huruf kapital latin.

(3)Selain rnenggunakan huruf kapital latin, nama jalan dapat ditambahkan dengan menggunakan huruf daeralu/ suku. • • • • I · (4)' Ketentuan mengenai bahan; ukuran, warna, tata cara penulisan, penempatan tiahg dan papan/plat nama diatur dengan Peraturan Bupati,
(2)Tulisan nama jalan dan sarana urnum menggunakan I I I , . tiang papan nama jalan disertai kode pos. : I

Pasal 9

(1)Setiap jalan yang tel~h diberi. nama wajib dipasangkan I I I I I I I . ., I I I I I I dibawa; I
1. f.meminta bantuan tenaga I ahli dalam rangka I , pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; I , I •
2. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 'I. . . i:neningg~kan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaaru sedang berlangsung dan memeriksa I . identitas orapg, benda dan/ atau 'dokumen yang I berkenaan dengan tindak pidana;
3. e.melakukari penggeledahan untuk mendapatkan I I · 1 I barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; dengan tindak pidana;
4. c.merninta keterangan dan bar~g bukti dari orang I . pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; I
5. d.inemeriksa buku, catatan dan dokumen lain I I I (2) . (L): Perryidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pe~erintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ;Peraturan Daerah ini. . II I Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat I ~ I
(1)mehpμti : I
1. a.menerima, rnencari, mengumpulkan dan meneliti ~eterangan atau laporan' berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan -atau laporan· tersebut I •• I . . rnenjadi lebih lengkap dan jelas; · I 1b. meneliti, 1 mencari, dan mengumpulkan keterangan ' I mengenai · orang. pribadi atau badan ten tang I kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan I I .

Pasal 14

• 1' • KETENTUAN PENYIDIKAN I BABVII oleh · Pernerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. I I , I I 'y peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini ditetapkan. I I Pada 'saat Peraturan Daerah mi mulai berlaku Nama I I Jalan di' Daerah yang telah ada masih tetap berlaku sepf1.I1jang belum diubah dan disesuaikan dengan Peraturan .Daerah ini paling Iarnbat 2 (dua) tahun sejak I • '

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…