Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Menimbang Mengingat Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
Uraian Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2021, saldo anggaran lebih awal sebesar Rp46.473.666.268,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), penggunaan saldo anggaran lebih tahun berjalan sebesar Rp46.512.346.268,00 (empat puluh enam miliar lima ratus dua belas juta tiga ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp38.680.000,00 (tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp7 l .611.450. l 90,4 l (tujuh puluh satu mi liar enam ratus sebelas juta em pat ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh koma empat puluh satu rupiah). 4
Uraian Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2021, Jumlah aset sebesar Rpl.782.378.593.538,06 (satu triliun tujuh ratus delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan koma enam rupiah), jumlah kewajiban sebesar Rp9.076.393.907,38 (sembilan miliar tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh koma tiga puluh delapan rupiah), jumJah ekuitas sebesar Rpl.773.302.199.567,68 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus dua juta seratus sembilan puluh sernbilan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah).
Uraian Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2021 sebagai berikut:
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desem ber tahun 2021, terdiri dari Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2020 sebesar Rp46.473.666.268,00 (empat puluh enam miliar empat ratus tujuh puluh tigajuta enam ratus enam puluh enam ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), Arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp161.338.188.277,41 (seratus enam puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma empat puluh satu rupiah), Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp-136.239.084.355,00 (minus seratus tiga puluh enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), Arus kas bersih dari aktivitas Transitoris sebesar Rpl07 .572.622,00 (seratus tujuhjuta lima ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), Saldo kas akhir per 31 Desember 2021 sebesar Rp71.680.342.812,41 (tujuh puluh satu miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua belas koma empat puluh satu rupiah).
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3 1 Desember 2021 terdiri dari jumlah ekuitas awal sebesar Rpl.690.478.878.224,43 (satu triliun enam ratus sembilan puluh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat koma empat puluh tiga rupiah), surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp84.460.465.259,97 (delapan puluh miliar empat ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan koma sembilan puluh tujuh rupiah), dampak kumulatifperubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar Rp-1.637.143.916,72 (minus satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus enam belas koma tujuh puluh dua rupiah). jumlah ekuitas Akhir sebesar Rp 1 . 773 .302 .199. 567 ,68 (satu triliun tujuh ratus tuj uh puluh tiga miliar tiga ratus duajuta seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh tujuh koma enam puluh delapan rupiah).
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2021 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos laporan Keuangan. 6 .....-----===--
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I memuat Laporan realisasi anggaran; Lampiran 1 . 1 memuat ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organinsasi; Lampiran 1.2 memuat rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Lampiran 1.3 memuatrekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Lampiran 1.4 memuat rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih; Lampiran lII memuat laporan operasional; Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas Lampiran V memuat neraca; Lampiran VI memuat laporan arus kas; Lampiran Vil memuat catatan atas laporan keuangan; Lampiran VIII memuat daftar rekapitulasi piutang daerah; Lampiran IX memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih; Lampiran X memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Lampiran Xl memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Lampiran Xll memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Lampiran XIII memuat daftar rekapitulasi aset tetap; Lampiran XJV memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan; Lampiran XV memuat daftar rekapitulasi aset lainnya; Lampiran XVI memuat daftar dana cadangan daerah; Lampiran XVII memuat daftar kewajiban jangka pendek; Lampiran XVIII memuat daftar kewajiban jangka Panjang; Lampiran XIX memuat daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan Lampiran XX memuat Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/ perusahaan daerah. 7 Pasal 1 1 Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Ditetapkan di Lolak ��::::.-,'--::- S�o,�1..cr 2022 I/ �Jtttl���G MONGONDOW, ( 2022 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA (2/W.II/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2022 NOMOR 2 NO PENGELOLAH PARAF 1 KABAN KEUANGAN DAERAH � 2 KABAG HUKUM ' \ 3 ASISTEN ADMINISTRASI UMUM f. ,( 4 SEKRETARIS DAERAH I I 8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR .2 . . . TAHUN 2022 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 I. UMUM Pertanggungiawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungiawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penambahan jumlah Japoran keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerin tah Daerah. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggungjawaban Keuangan Daerah juga berupa laporan realisasi Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan inijuga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Untuk menjamin hal tersebut maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021. II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…