DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 95

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

regulasi_utama

Ringkasan

Kepemudaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran yang strategis dalarn pembangunan di daerah melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi yang beium dikembangkan secara optimal sehingga diperlukan landasan dan kepastian hukum tentang Kepemudaan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalarn huruf a, huruf, b, dan Mengingat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.%-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga di Daerah.
7.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, sertakepeloporan pemuda.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memaharni dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.s
13.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan pemuda.
14.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 1 7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
18.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
19.Pelaku U saha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan kepemudaan.
20.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21.Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif. «=

BAB II

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentukPelayanan Kepemudaan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan melalui:
1. a.penyadaran;
2. b.pemberdayaan; dan
3. c.pengembangan.
(3)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)difasilitasi oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Masyarakat; dan
3. c.Organisasi Kepemudaan.
(4)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapat dilaksanakan melalui jalur:
1. a.keluarga;
2. b.organisasi;
3. c.lembaga pendidikan;
4. d.masyarakat;
5. e.komunitas; dan/atau d.Pemerintah Daerah. «_

Pasal 3

(1)Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a, berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikap perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
(2)Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasioleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Masyarakat; dan
3. c.Organisasi Kepemudaan.

Pasal 4

(1)Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1),diwujudkan melalui:
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. g.penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
(2)Pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan kepercayaan;
2. b.seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai- nilai demokrasi dan kearifan lokal; Humanpenyakitdari
3. c.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
4. d.jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
5. e.debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. f.pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
7. g.perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
8. h.diseminasi kesadaran hukurn;
  1. 1.pendidikan dan pelatihan bela negara;
9. j.perlindungan Pernuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;
10. k.perlindungan Pemuda Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome; dan/ a tau
  1. 1.perlindungan Pernuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.

Pasal 5

Pernberdayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b, diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk rneningkatkan potensi dan kualitas jasrnani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 6

(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,dilakukan melalui:
1. a.peningkatan iman dan takwa;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara danketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budayapemuda; dan/atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingankegiatan kepemudaan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional,penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan Daerah;
3. c.pemberian beasiswa;
4. d.pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usahayang sesuai dengan potensi Daerah;
5. e.pemantapan usaha ekonomi kreatif;
6. f.pemantapan kelompok usaha Pemuda kreatif;
7. g.menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
8. h.pemilihan WirausahaMuda Pemula dan/atau Pemuda berprestasi;
9. i.pelatihankaderPemuda dalam menjalankan fungsiadvokasi dan mediasi;
10. j.partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal; dan
11. k.peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya lokaldan nasional; dan/atau I. dialog lintas Pemuda.

Pasal 7

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf c terdiri atas:
1. a.pengembangan kepemimpinan;
2. b.pengembangan kewirausahaan; dan/atau
3. c.pengembangan kepeloporan.

Pasal 8

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

a.pendidikan;
b.pelatihan; C. pengaderan;
d.pembimbingan;
e.pendampingan; dan/atau
f.forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 9

Pendidikan kepimimpinan pemuda sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

a.formal; dan
b.non formal.

Pasal 10

(1)Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.
(2)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan. =
(3)Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemuda berprestasi.
(4)Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
(5)Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks95PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemuda mempunyai potensi dan peran yang strategis dalarn pembangunan di daerah melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi yang beium dikembangkan secara optimal sehingga diperlukan landasan dan kepastian hukum tentang Kepemudaan; bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalarn huruf a, huruf, b, dan Mengingat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepemudaan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPEMUDAAN.%-

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonomi.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah dinas yang membidangi urusan Pemuda dan Olahraga di Daerah.
7.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
8.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
9.Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan.
10.Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, sertakepeloporan pemuda.
11.Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda.
12.Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memaharni dan menyikapi perubahan lingkungan dikalangan pemuda.s
13.Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan dan penggerakan pemuda.
14.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
15.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
16.Kemitraan adalah kerjasama membangun sinergi untuk mengembangkan potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 1 7. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
18.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
19.Pelaku U saha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan kepemudaan.
20.Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan.
21.Sarana dan Prasarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas, kreatif, cerdas dan inovatif. «=

BAB II

PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN

Pasal 2

(1)Pembangunan Kepemudaan dilaksanakan dalam bentukPelayanan Kepemudaan.
(2)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diselenggarakan melalui:
1. a.penyadaran;
2. b.pemberdayaan; dan
3. c.pengembangan.
(3)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)difasilitasi oleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Masyarakat; dan
3. c.Organisasi Kepemudaan.
(4)Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), dapat dilaksanakan melalui jalur:
1. a.keluarga;
2. b.organisasi;
3. c.lembaga pendidikan;
4. d.masyarakat;
5. e.komunitas; dan/atau d.Pemerintah Daerah. «_

Pasal 3

(1)Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(2)huruf a, berupa gerakan Pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikap perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
(2)Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasioleh:
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Masyarakat; dan
3. c.Organisasi Kepemudaan.

Pasal 4

(1)Penyadaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1),diwujudkan melalui:
1. a.pendidikan agama dan akhlak mulia;
2. b.pendidikan wawasan kebangsaan;
3. c.penumbuhan kesadaran mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. d.penumbuhan semangat bela negara;
5. e.pemantapan kebudayaan nasional yang berbasis kebudayaan lokal;
6. f.pemahaman kemandirian ekonomi; dan/atau
7. g.penyiapan proses regenerasi di berbagai bidang;
(2)Pelaksanaan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.kajian agama beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan kepercayaan;
2. b.seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai- nilai demokrasi dan kearifan lokal; Humanpenyakitdari
3. c.lokakarya, workshop dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
4. d.jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
5. e.debat Kepemudaan untuk meningkatkan pemahaman Pemuda dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. f.pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban masyarakat;
7. g.perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda;
8. h.diseminasi kesadaran hukurn;
  1. 1.pendidikan dan pelatihan bela negara;
9. j.perlindungan Pernuda dari bahaya narkoba dan pergaulan bebas;
10. k.perlindungan Pemuda Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome; dan/ a tau
  1. 1.perlindungan Pernuda dari tindak kekerasan dan radikalisme.

Pasal 5

Pernberdayaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(2)huruf b, diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk rneningkatkan potensi dan kualitas jasrnani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 6

(1)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5,dilakukan melalui:
1. a.peningkatan iman dan takwa;
2. b.peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. c.penyelenggaraan pendidikan bela negara danketahanan nasional;
4. d.peneguhan kemandirian ekonomi pemuda;
5. e.peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budayapemuda; dan/atau
6. f.penyelenggaraan penelitian dan pendampingankegiatan kepemudaan.
(2)Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pendidikan dan latihan pengendalian emosional,penguatan intelektual dan spiritual;
2. b.pendidikan dan pelatihan bela negara ketahanan Daerah;
3. c.pemberian beasiswa;
4. d.pembangunan jaringan bagi Pemuda Pelaku Usahayang sesuai dengan potensi Daerah;
5. e.pemantapan usaha ekonomi kreatif;
6. f.pemantapan kelompok usaha Pemuda kreatif;
7. g.menumbuhkan kreatifitas dan inovasi Pemuda;
8. h.pemilihan WirausahaMuda Pemula dan/atau Pemuda berprestasi;
9. i.pelatihankaderPemuda dalam menjalankan fungsiadvokasi dan mediasi;
10. j.partisipasi Pemuda dalam pendidikan formal dan non formal; dan
11. k.peningkatan peran Pemuda dalam seni budaya lokaldan nasional; dan/atau I. dialog lintas Pemuda.

Pasal 7

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf c terdiri atas:
1. a.pengembangan kepemimpinan;
2. b.pengembangan kewirausahaan; dan/atau
3. c.pengembangan kepeloporan.

Pasal 8

Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan melalui:

a.pendidikan;
b.pelatihan; C. pengaderan;
d.pembimbingan;
e.pendampingan; dan/atau
f.forum kepemimpinan pemuda.

Pasal 9

Pendidikan kepimimpinan pemuda sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

a.formal; dan
b.non formal.

Pasal 10

(1)Pendidikan kepemimpinan pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.
(2)Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diberikan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan. =
(3)Beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemuda berprestasi.
(4)Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, Masyarakat, atau Organisasi Kepemudaan.
(5)Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.