DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Ketentuan umum

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan yang memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan. 3

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:

a.realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp1.060.004.317.566,16 (satu triliun enam puluh miliar empat juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh enam koma enam belas rupiah);
b.realisasi anggaran belanja sebesar Rp1.106.346.253.405,06 (satu triliun seratus enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima koma nol enam rupiah);
c.realisasi defisit sebesar Rp46.341.935.838,90 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh rupiah); dan
d.realisasi pembiayaan terdiri dari:
1. 1.penerimaan pembiayaan sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah);
2. 2.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0 (nol rupiah); dan
3. 3.pembiyaan neto sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah).

Pasal 4

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

a.anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp1.077.419.643.654,00 (satu triliun tujuh puluh tujuh miliar empat ratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp1.060.004.317.566,16 (satu triliun enam puluh miliar empat juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus enam puluh enam koma enam belas rupiah), menimbulkan selisih lebih sebesar Rp17.415.326.087,84 (tujuh belas miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh koma delapan puluh empat rupiah); 4
b.anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp1.161.000.868.292,00 (satu triliun seratus enam puluh satu miliar delapan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh dua rupiah), dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp1.106.346.253.405,06 (satu triliun seratus enam miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima koma nol enam rupiah) menimbulkan selisih lebih Rp54.654.614.886,94 (lima puluh empat miliar enam ratus lima puluh empat juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus delapan puluh enam koma sembilan puluh empat rupiah);
c.defisit setelah perubahan sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp46.341.935.838,90 (empat puluh enam miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh delapan koma sembilan puluh rupiah) menimbulkan selisih kurang sebesar Rp37.239.288.799,10 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan koma sepuluh rupiah); dan
d.anggaran pembiayaan terdiri atas:
1. 1.penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus depan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah) menimbulkan selisih kurang sebesar Rp557.079,31 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah);
2. 2.pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0 (nol rupiah); dan
3. 3.pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp83.581.224.638,00 (delapan puluh tiga miliar lima ratus depan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan realisasi pada akhir tahun sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah) menimbulkan selisih kurang sebesar Rp557.079,31 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan koma tiga puluh satu rupiah). 5

Pasal 5

Uraian laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per tanggal 31 Desember Tahun 2024:

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp83.581.224.638,64 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan koma enam puluh empat rupiah);
b.penggunaan saldo anggaran lebih tahun berjalan sebesar Rp83.580.667.558,69 (delapan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan koma enam puluh sembilan rupiah);
c.koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp557.079,95 (lima ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh lima rupiah); dan
d.dengan saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp37.238.731.719,79 (tiga puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas koma tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Uraian Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c per tanggal 31 Desember Tahun 2024:

a.jumlah aset sebesar Rp1.897.263.718.217,52 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua ratus tujuh belas koma lima puluh dua rupiah);
b.jumlah kewajiban sebesar Rp3.683.539.905,22 (tiga miliar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus lima koma dua puluh dua rupiah); dan
c.jumlah ekuitas sebesar Rp1.893.580.178.312,30 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas koma tiga puluh rupiah).

Pasal 7

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d per tanggal 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut: 6

a.kegiatan operasional, terdiri dari:
1. 1.pendapatan sebesar Rp931.242.731.469,49 (sembilan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan koma empat puluh sembilan rupiah);
2. 2.beban sebesar Rp959.080.703.396,10 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar delapanpuluh juta tujuh ratus tiga ribu tiga ratus sembilan puluh enam koma sepuluh rupiah); dan
3. 3.defisit sebesar Rp29.294.022.826,61 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma enam puluh satu rupiah);
b.pos Luar Biasa sebesar Rp1.501.050.900,00 (satu miliar lima ratus satu juta lima puluh ribu sembilan ratus rupiah); dan
c.defisit pada laporan operasional sebesar Rp29.294.022.826,61 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma enam puluh satu rupiah).

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e per tanggal 31 Desember tahun 2024, terdiri dari:

a.saldo kas awal di bendahara umum daerah per tanggal 1 Januari 2024 sebesar Rp83.604.601.384,64 (delapan puluh tiga miliar enam ratus empat juta enaratus satu ribu tiga ratus delapan puluh empat koma enam puluh empat rupiah);
b.arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp37.929.107.247,10 (tiga puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh koma sepuluh rupiah);
c.arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar -Rp84.271.043.086,00 (minus delapan puluh empat miliar dua ratus tujuh puluh satu juta empat puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah);
d.arus kas bersih dari aktivitas Transitoris sebesar Rp44.103.355,62 (empat puluh empat juta seratus tiga ribu tiga ratus lima puluh lima koma enam puluh dua rupiah); dan
e.saldo kas akhir per tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp37.306.211.821,41 (tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta dua ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh satu koma empat puluh satu rupiah). 7

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f per tanggal 31 Desember 2024 terdiri dari:

a.jumlah ekuitas awal sebesar Rp1.954.887.228.511,62 (satu triliun sembilan ratus lima puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sebelas koma enam puluh dua rupiah);
b.defisit laporan operasional sebesar Rp29.294.022.826,61 (dua puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh empat juta dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam koma enam puluh satu rupiah);
c.dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar sebesar -Rp32.013.027.372,71 (minus tiga puluh dua miliar tiga belas juta dua puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh dua koma tujuh puluh satu rupiah); dan
d.jumlah ekuitas Akhir sebesar Rp1.893.580.178.312,30 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tiga miliar lima ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus dua belas koma tiga puluh rupiah).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Lampiran I yang memuat laporan realisasi anggaran yang terrdiri atas:
  1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organinsasi;
  2. 2.ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  3. 3.rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; 8
  4. 4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II yang memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Lampiran III yang memuat laporan operasional;
4. d.Lampiran IV yang memuat laporan perubahan ekuitas;
5. e.Lampiran V yang memuat neraca;
6. f.Lampiran VI yang memuat laporan arus kas;
7. g.Lampiran VII yang memuat catatan atas laporan keuangan;
8. h.Lampiran VIII yang memuat daftar rekapitulasi piutang daerah;
9. i.Lampiran IX yang memuat daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
10. j.Lampiran X yang memuat daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
11. k.Lampiran XI yang memuat daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
12. l.Lampiran XII yang memuat daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
13. m.Lampiran XIII yang memuat daftar rekapitulasi aset tetap;
14. n.Lampiran XIV yang memuat daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
15. o.Lampiran XV yang memuat daftar rekapitulasi aset lainnya;
16. p.Lampiran XVI yang memuat daftar dana cadangan daerah;
17. q.Lampiran XVII yang memuat daftar kewajiban jangka pendek;
18. r.Lampiran XVIII yang memuat daftar kewajiban jangka Panjang;
19. s.Lampiran XIX yang memuat daftar daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
20. t.Lampiran XX yang memuat Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah terdiri dari:
  1. 1.ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik Daerah/perusahaan daerah;
  2. 2.ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah/perusahaan daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…