DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

regulasi_utama

Ringkasan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2O29;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182211'
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2014 Nomor 244, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturart Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68s6);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2O17 tenttrng Tata Cara Perencalaan, Pengendalian dal Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor l3l2l; BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW, Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 131l• 2 Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSI(AN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025.2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondou,.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencana€rn Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Bupati.
4.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiavai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
5.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perenczrnaan pembangunan Daerah.
6.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat Daerah.
9.Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
10.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah / perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi. 4 Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhimya masa jabatan Bupati.
4.Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana, dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Bupati serta target pembangunan nasional.
5.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
6.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
7.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai a tau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
8.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat Daerah.
9.Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
10.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran Strategi. �..-_;;;;A�... 3

Pasal 2

RPJMD talrun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasarErn, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yarrg disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 3

(U RPJMD tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I yang memuat pendahuluan;
b.bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
c.bab III yang memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
d.bab IV yang program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
e.bab V yang memuat penutup. (21 Uraian RPJMD tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasa] 4 Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaErn melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(l) Perubahan RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara peny'usunErn rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangal;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar. (21 Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagairnana dimaksud pada ayat (f) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam / nonalam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. ._a-

Pasal 2

RPJMD tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah, dan keuangan Daerah, serta program perangkat Daerah dan lintas perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional.

Pasal 3

(1)RPJMD tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.bab I yang memuat pendahuluan;
2. b.bab II yang memuat gambaran umum Daerah;
3. c.bab III yang memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
4. d.bab IV yang program perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah Daerah; dan
5. e.bab V yang memuat penutup.
(2)Uraian RPJMD tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJMD tahun 2025-2029 dapat dilakukan dalam hal:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam/nonalam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional. _
(4)Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) menjadi pedoman perubiahan rencana kerja pemerintah ;;;;; d". p".,'-bul"" rencana strategis perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan' Agar setiap orang mengetahuinya' memerintahkan p3.rgu.ta*g* Peraturan Daerah ini dengan penempatannya i"ii" r"*uuran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow' -r .P ABD OKOGINTA Diundanqkan di Lolak pada tanlgal .29 AsusTut 2o1t SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW' BUPATI BOLAANG MONGONDO 4r YUs SYI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2O2T LEMBARAN DAERAH NOMOR 3 Ditetapkan di Lolak pada tanggal .N 49tt*X ZAS

(4)PerubahanRPJMDsebagaimanadimaksudpadaayat(1) menjadipedomanperubahanrencanakerjapemerintah Daerahdanperubahanrencanastrategisperangkat Daerah. Pasa16 PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatangga1diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenBolaangMongondow. DitetapkandiLolak padatanggal29 A9ulr2025 BUPATIBOLAANGMONGONDOW{ DiundangkandiLolak padatanggal.29AcusTu2025 SEKRETARISDAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOW, LEMBARAN DAERAHKABUPATEN BOLAANGMONGONDOW TAHUN 2025 NOMOR3

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…