DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 211

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

regulasi_utama

Ringkasan

Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta pendapatan asli daerah, pemerintah daerah telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow;

b.bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2
2. 2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 4.Peraturan Pemerintah Norn or 54 Tahun 2017 ten tang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Aggota Dewan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH GADASERA BOLAANG MONGONDOW.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. 3
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
5.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6.Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.
9.Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10.Pegawai adalah pekerja pada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
11.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12.Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah AD Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow yang berisikan ketentuan dasar atau pokok bagi organ Perusahaan Umum Daerah Gadasera Gadasera Bolaang Mongondow dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 4
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi:

a.nama dan tempat kedudukan;
b.kegiatan usaha; C. AD;
d.modal;
e.organ dan kepegawaian;
f.satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya;
g.perencanaan, operasional dan pelaporan;
h.penggunaan laba;
i.anak perusahaan; J. penugasan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow;
k.evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum;
l.penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
m.kepailitan; dan
n.pembinaan dan pengawasan.
o.ketentuan peralihan; dan
p.ketentuan penutup.

Pasal 3

Maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow adalah untuk:

a.meningkatkan pelayanan di bidang usaha:
1. 1.perkebunan;
2. 2.pertanian;
3. 3.kelautan;
4. 4.perikanan;
5. 5.jasa; dan
6. 6.pertambangan rakyat dan energi.
b.meningkatkan pendapatan asli Daerah;
c.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
d.memperoleh laba dan/ atau keuntungan. 5

BAB II

NAMADANTEMPATKEDUDUKAN

Pasal 4

Dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2001 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Gadasera Kabupaten Bolaang Mongondow (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2001 Nomor 39), diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow.

Pasal 5

(1)Logo dan Arti Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Struktur organisasi Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Perubahan logo dan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 6

(1)Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai kedudukan di Daerah.
(2)Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan kantor Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow. 6

Pasal 7

Sifat usaha dari Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow bergerak dibidang:

a.perdagangan;dan/atau
b.jasa.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 8

Dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow menjalankan usaha sebagai berikut:

a.pertanian;
b.perkebunan;
c.perikanan;
d.perbengkelan;
e.ekpedisi kargo,
f.pariwisata;
g.pertambangan rakyat;
h.percetakan;
1. 1.energ;
j.transportasi;
k.ritel; dan I. pelatihan dan pendampingan ketenagakerjaan ekonomi bisnis.

BAB IV

ANGGARAN DASAR

Pasal 9

Peraturan Daerah ini merupakan AD Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow. BABV MODAL

Pasal 10

Sumber modal Perusahaan Umum Daerah Gadasera Bolaang Mongondow terdiri atas:

a.penyertaan modal Daerah;
b.pinjaman;
c.hibah; dan
d.sumber modal lainnya. 7

Isi peraturan

Teks211PDFHirarki

Memuat teks peraturan…