DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 19 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ketentuan pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow No. 6 Tahun 2017.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabu paten Bolaang Mongondow 2017-2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah; Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow2017-2022; BUPATIBOLAANGMONGONDOW, DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHKABUPATENBOLAANG MONGONDOWNOMOR6 TAHUN 2017 TENTANGRENCANA PEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOWTAHUN2017-2022 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR t TAHUN 2020 BUPATI BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA 2~

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tah un 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017- 2022; Mengingat - 3 '(' ;p

6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6); 4 \

a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
c.Bab III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
d.BAB IV PERMASALAHANDAN ISU-ISU STRATEGISDAERAH;
e.BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
f.BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNANDAERAH;
g.BAB VII KERANGKA PENDANAANPEMBANGUNANDAN PROGRAM PERANGKATDAERAH;
h.BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAANPEMERINTAHANDAERAH; dan
i.BAB IX PENUTUP.

Pasal 3

(1)Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut: Pasal I Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022. MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW 5~ NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PROVINS! SULAWESI UTARA ( t /2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 't NO PENGELOLA PARAF

1.KABAG HUKUM DAN HAM ~ - 2. KABAG TUP, HUMAS DAN 11'PROTO KOL
3.SEKRETARIS DAERAH r: J EPREDJO MOKOAGOW Diundangkan di Lolak pada tanggal, 19 t·rnutL~D!f' 2020 SEKREL Ditetapkan di Lolak ~=;:::::p~adatanggal I~ NO Vt~P<li 2020 / TI BOLAANG MONGONDOW }l Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Pasal II

(2)Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Larnpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam kurun waktu 5 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD). Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:
1. a.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; I. UMUM PERUBAHANATASPERATURANDAERAHNOMOR6 TAHUN2017 TENTANGRENCANAPEMBANGUNANJANGKAMENENGAHDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOWTAHUN2017-2022 TENTANG PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURANDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOW NOMOR 7 TAHUN2020
  1. 2.Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ten tang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan:
2. a.Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD);
3. b.Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD;
4. c.Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.
  1. 3.Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
5. b.Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
6. c.Terjadi perubahan yang mendasar. Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-
  1. 2022.Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 ten tang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 adalah:
  2. 1.Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2017-2022 untuk pelaksanaan tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
7. a.Restrukturisasi tujuan, sasaran, program, dll;
8. b.Review dan refocusing terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan indikator kinerja utama;
9. c.Penyempurnaan terhadap kualitas atas ukuran kinerja (indikator) sehingga menggambarkan mandat keberadaan dari Perangkat Daerah;
10. d.Penyesuaian target program akibat adanya perubahan asumsi terhadap lingkungan eksternal daerah;
11. e.Evaluasi pencapaian SDGs sehingga diperlukan penyesuaian program dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TAMBAHANLEMBARANDAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOW TAHUN2020 NOMOR.J Cukupjelas Pasal II Cukupjelas Pasal I II. PASALDEMIPASAL Peru bahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2019 dimana masih tersisa tiga periode RKPD di dalamnya, salah satu focus peru bahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2020-2022 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow pada akhir periode pembangunan jangka menengah. Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Kabupaten Bolaang Mongondow2017-2022.
  1. 4.Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dilakukan penyesuaian indikator program menyesuaikan SPM.
  2. 5.Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana adanya perubahan program dan kegiatan secara mendasar dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Derah. . .

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…