DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 3 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 3

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan dalam hal :

a.mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan strata 3;
b.mendapatkan pengobatan di luTneSeri berdasarkan keputrrsan pejabat berwenang; -f l
d.mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
e.mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
f.mengikuti training, diklat, kursus singkat (s?ort coursel atau kegiatan sejenis.
g.Dalam ra4gka konSultasi sehrrbgngan dengan pelakSanaan program atam kegiatan.

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APBD adalah perjalanan dinas dari :
1. a.Bupati dan Wakil Bupati,
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD,
3. c.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabrrpaten Bolaang Mongondow Selatan,
4. d.Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari : - Sopir dari kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepaia Dinas/Badan, Kepala Kantor, Camat; - Ajudan dari : Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Operator Komputer pada unit kerja di lingkungan DPRD dan Femerintah Kabupaten tsolaang Mongondow Selatan; - Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Delegasi/utusan/peserta yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan di luar Daerah.
(2)Pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Utusan Pemerintah Daerah yang akan melakukan perjalanan dinas teriebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
(3)Persetujuan perjalanan dinas yang di maksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar negeri berupa surat persetujuan pemerintah;
(4)Persetujuan/perintah sebagaimana di maksrrd pada a5rat (1) Surat Perintah Trrgas (SPT) dan Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
(5)Penandatanganan Surat Perintah T[rgas (SPT) dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; b. pimpinan dan Anggota DPRD di atur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan; c. pejabat Eselon II dan eselon III SPT ditandatangani oleh Bupati/\lrakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan bila Sekretaris Daerah juga berhalangan, SPT dapat ditandatangani oleh asisten, dengan ketentuan bahwa perjatanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidlpa"nat di tunda p'elaksanaannya; I
2. d.Pejabat Eselon IV, tenaga Sipil Lainnya dan Pegawai Tidak tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Asisten, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
3. e.SPPD di tandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD.
4. f.Format SPT dan SPPD sebagaimana di maksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
1. a.biaya penginapan/ akomodasi;
2. b.uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transportasi harian dan uang representasi (untuk Perjalanan Dinas tingkt A dan B);
3. c.biaya tiket baik angkutan udara, angkutan darat dan angkutan laut,
4. d.Transport Lokal yang terdiri dari : - Transport dari Molibagu ke Bandara (PP) - Transport dari Bandara tujuan ke hotel/tempat kegiatan (PP)
5. e.Visa untrrk Perjalanan Dinas Luar Negeri. {2)biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya nil (at cost), dalam hal pelaksa.naan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Uang transport dari ibukota kabupaten ke tempat tujuan/bandara dibayarkan dengan biaya riil (at cost) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan III yang menggunakan fasillitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan pembayaran uang transport. Dikecualikan pada pasal 5 ayat {41 adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya nil (at cost). Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Transport Lokal (dari dan ke Bandara) sebagaimana dimaksud datam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini. Besaran Satuan Biaya Penginapan, transport harian dan transport lokal (dari dan ke bandara) yang tercanttrm dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat {21 merupakan tarif batas tertinggr yang berlaku bagr masing- masing tingkat perjalanan dinas. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
6. a.tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
7. b.tingkat B untuk Pejabat Eselon II a Sekda;
8. c.tingkat B untuk Anggota DPRD;
9. d.tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
10. e.tingkat C untuk Pejabat Eselon lI atau Golongan W; t
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. f.tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Ketua Tim Pengerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK;
2. g.tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan l, tenaga operator komputer, Anggota PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita, Ajudan; dan
3. h.tingkat E untuk sopir dan Delegasi atau utusan Pemerintah Daerah,
(9)Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
1. a.tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
2. b.tingkat B untuk Pejabat Eselon II a Sekda;
3. c.tingkat B untuk Anggota DPRD;
4. d.tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
5. e.tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV;
6. f.tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Ketua Tim fungerak PKK dan \Ifakil Ketua Tim Pengerrak PKK; dan
7. g.tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I, operator komputer, Delegasi atau utusan Pemerintah Daerah, Anggota PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita, Ajudan.
(1O)Uang harian untuk Perjalanan dinas Iuar negeri mencakup biaya penginapan, uang harian (uang makan, uang saku, uang transport harian dan uang representasi), transportasi lokal (dari dan ke bandara), berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
1. a.Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam ha1 harus berpindah alat transportasi lain;
2. b.Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
3. c.paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Pedalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b;
4. d.paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
5. e.Bagr Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat dirumah sakit maka kepadayang bersangkutan dibayarkan paling tinggi 3oo/o (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan,;
6. f.bagi isteri/suami Pejabat Negara yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas apabila menderita sakit selama perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan paling tinggr 8O% (delapan puluh persen) dari r.rang harian suami/isteri; dan atau
7. g.Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang biaya Penginapan dan makan ditanggung pihak penyelenggara maka kepada yang bersangkutan cukup dibayarkan uang penginapan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, uang makan satu hari sebehrm dan satu sesrrdah kegiatan, sedangkan uang saku, uang transport harian, uang representasi (Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eseslon II,) dibayarkan LOAa/o setiap hari serta uang tranport lokal (dari dan ke bandara) maupun uang tranport udara dibayar dibayar at cost.
8. h.Pejabat Negara/Pegawai NegerilPegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang biaya fpnginapan, makan, transportasi lokal (dari 'r dan ke bandara), transportasi harian dan tranportasi udara ditanggung pihak penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan cukup dibayarkan uang penginapan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, uang makan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, sedangkan uang saku dan uang representasi (Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eseslon II,) dibayarkan 1OO% setiap hari.

Pasal 6

(1)Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga .rnendapatkan:
1. a.Biaya Pemetian; dan
2. b.Biaya Angkutan jenazah.
(2)Besarnya biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana di maskud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

Perjalanan Dinas dalam negeri tingkat A dan tingkat B sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan uang representasi per hari dalam hal melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp. 25O.OOO,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
b.Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp.19o.Ooo,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
c.Pejabat eselon II lainnya dan Anggota DPRD diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp.13o.Ooo,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 8

Dalam ha1 perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, kursus, diklat dan kegiatan sejenis yang biaya hotel/pengrnapan/akomodasi telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui uang kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh:

a.Biaya Penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaarl kegiatan;
b.Uang harian ferdiri dari : - Uang saku; - Uang Makan; - Uang Representasi (Untuk Perjalanan Dinas Tingkat A dan B); dan - Uang transport harian.
c.Biaya transport lokal : - Transport Molibagu-Bandara (PP) - Transport Bandara-Molibagu (PP)
d.Biaya tiket pesawat atau tiket transportasi darat atam tiket transportasi udara. O r

Pasal 9

Dalam hal Bupati/Wakil Bupati menghadiri undangan pesta perkawinan dan atau hajatan adat lainnya dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka pelaksanaan tugas kemasyarakatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas.

Pasal 10

Dalam hat perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Sopir Bupati/Wakil Bupati dan atau Personil Patroli Pengawal/Patwal berkaitan dengan tugas pengawalan dari Molibagu=Bandara pergi prrlang (PP) pada perjalanan dinas luar Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh Bupati/Wakil Bupati, maka pelaksanaan tugas dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara/Gorontalo dengan maksimal pelaksanaan 2 (dua) hari kalender.

Pasal 11

Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, Laut dan Udara) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c pelaksanaannya di bayar sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau kartu masrrk lainnya.

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 12

Lamanya Pedatanan Dinas Dalam Daerah (selain inspektorat daerah) yang dapat dibiayai oleh APBD dirinci sebagai berikut :

a.Molibagu ke Pinolosian Timur dan Posigadan maksimal 3 (tiga) hari,
b.Molibagu ke Pinolosian tengah dan Pinolosian maksimal 2 (dua) hari, Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (ll diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukknn bagi kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 3 (tiga) jam di luar tempat tugas d.engan ketentuan diluar Ibu Kota Ka.bupaten (Kecamatan Bolaang uki). Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus untuk SKPD Kecamatan, SPT dan SPPD di tandatangani oleh Camat.

BAB IV

PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

pembiayaan perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah ditetapkan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini '4 I (u (21

(3)
(4)r-

BAB V

PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT

Pasal 14

(1)Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat penggantian berupa uang saku/transport lokal, maka peserta dapat diberikan pengganti uang saku/transport lokal sebesar Rp 150.000/kegiatan.
(2)Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di Ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka Peserta yang berasal dari Desa ke Ibukota Kecamatan diberikan uang saku/transport lokal sebesar Rp. 5O.OOO/kegiatan.
(3)Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di dalam Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat pengembalian uang transport bagr Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dapat diberikan pengembalian uang transport yaitu :
1. a.Instruktur, Narasrrmber dan Tenaga Ahli dari Ltrar Provinsi sebesar Rp. 7.0OO.OOO,- per orang;
2. b.Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dari Dalam Provinsi sebesar Rp. 1.OOO.OOO,- per orang;
3. c.Pembayaran pengembalian uang transport Narasumber dan Tenaga Ahli dibayarkan berdasarkan biaya rill (at cost) dengan batasan biaya tertinggi.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 3

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan dalam hal :

a.mengikuti tugas belajar di luar negeri dalam rangka menempuh pendidikan formal setingkat Strata 1, Strata 2, dan strata 3;
b.mendapatkan pengobatan di luTneSeri berdasarkan keputrrsan pejabat berwenang; -f l
d.mengikuti konferensi/sidang internasional, seminar, lokakarya, studi banding, dan kegiatan-kegiatan yang sejenis;
e.mengikuti dan/atau melaksanakan pameran dan promosi; dan
f.mengikuti training, diklat, kursus singkat (s?ort coursel atau kegiatan sejenis.
g.Dalam ra4gka konSultasi sehrrbgngan dengan pelakSanaan program atam kegiatan.

Pasal 4

(1)Perjalanan Dinas yang dibiayai oleh APBD adalah perjalanan dinas dari :
1. a.Bupati dan Wakil Bupati,
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD,
3. c.Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabrrpaten Bolaang Mongondow Selatan,
4. d.Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari : - Sopir dari kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepaia Dinas/Badan, Kepala Kantor, Camat; - Ajudan dari : Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Operator Komputer pada unit kerja di lingkungan DPRD dan Femerintah Kabupaten tsolaang Mongondow Selatan; - Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Delegasi/utusan/peserta yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan di luar Daerah.
(2)Pejabat Negara, pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap serta Utusan Pemerintah Daerah yang akan melakukan perjalanan dinas teriebih dahulu harus mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.
(3)Persetujuan perjalanan dinas yang di maksud pada ayat (1) untuk perjalanan dinas luar negeri berupa surat persetujuan pemerintah;
(4)Persetujuan/perintah sebagaimana di maksrrd pada a5rat (1) Surat Perintah Trrgas (SPT) dan Surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
(5)Penandatanganan Surat Perintah T[rgas (SPT) dan Surat Perintah perjalanan Dinas (SPPD) oleh Pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
1. a.Bupati dan Wakil Bupati, SPT ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati; b. pimpinan dan Anggota DPRD di atur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan; c. pejabat Eselon II dan eselon III SPT ditandatangani oleh Bupati/\lrakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan bila Sekretaris Daerah juga berhalangan, SPT dapat ditandatangani oleh asisten, dengan ketentuan bahwa perjatanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidlpa"nat di tunda p'elaksanaannya; I
2. d.Pejabat Eselon IV, tenaga Sipil Lainnya dan Pegawai Tidak tetap, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Asisten, dengan ketentuan bahwa perjalanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya;
3. e.SPPD di tandatangani oleh Pengguna Anggaran SKPD.
4. f.Format SPT dan SPPD sebagaimana di maksud dalam ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
1. a.biaya penginapan/ akomodasi;
2. b.uang harian yang meliputi uang makan, uang saku, transportasi harian dan uang representasi (untuk Perjalanan Dinas tingkt A dan B);
3. c.biaya tiket baik angkutan udara, angkutan darat dan angkutan laut,
4. d.Transport Lokal yang terdiri dari : - Transport dari Molibagu ke Bandara (PP) - Transport dari Bandara tujuan ke hotel/tempat kegiatan (PP)
5. e.Visa untrrk Perjalanan Dinas Luar Negeri. {2)biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya nil (at cost), dalam hal pelaksa.naan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Uang transport dari ibukota kabupaten ke tempat tujuan/bandara dibayarkan dengan biaya riil (at cost) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan III yang menggunakan fasillitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan pembayaran uang transport. Dikecualikan pada pasal 5 ayat {41 adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya nil (at cost). Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Transport Lokal (dari dan ke Bandara) sebagaimana dimaksud datam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini. Besaran Satuan Biaya Penginapan, transport harian dan transport lokal (dari dan ke bandara) yang tercanttrm dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat {21 merupakan tarif batas tertinggr yang berlaku bagr masing- masing tingkat perjalanan dinas. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
6. a.tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
7. b.tingkat B untuk Pejabat Eselon II a Sekda;
8. c.tingkat B untuk Anggota DPRD;
9. d.tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
10. e.tingkat C untuk Pejabat Eselon lI atau Golongan W; t
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1. f.tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Ketua Tim Pengerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK;
2. g.tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan l, tenaga operator komputer, Anggota PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita, Ajudan; dan
3. h.tingkat E untuk sopir dan Delegasi atau utusan Pemerintah Daerah,
(9)Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
1. a.tingkat A untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
2. b.tingkat B untuk Pejabat Eselon II a Sekda;
3. c.tingkat B untuk Anggota DPRD;
4. d.tingkat B untuk Pejabat Eselon II b;
5. e.tingkat C untuk Pejabat Eselon III atau Golongan IV;
6. f.tingkat D untuk Pejabat Eselon IV atau Golongan III, Ketua Tim fungerak PKK dan \Ifakil Ketua Tim Pengerrak PKK; dan
7. g.tingkat E untuk PNS Golongan II, Golongan I, operator komputer, Delegasi atau utusan Pemerintah Daerah, Anggota PKK, Pengurus dan Anggota Dharmawanita, Ajudan.
(1O)Uang harian untuk Perjalanan dinas Iuar negeri mencakup biaya penginapan, uang harian (uang makan, uang saku, uang transport harian dan uang representasi), transportasi lokal (dari dan ke bandara), berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
1. a.Menurut jumlah hari sebagaimana tercantum dalam rangka melaksanakan Perjalanan Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 huruf d, huruf e dan huruf f termasuk uang harian akibat transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam ha1 harus berpindah alat transportasi lain;
2. b.Paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a;
3. c.paling banyak 14 (empat belas) hari untuk Pedalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b;
4. d.paling banyak 5 (lima) hari untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c;
5. e.Bagr Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang dalam melakukan Perjalanan Dinas jatuh sakit dan perlu dirawat dirumah sakit maka kepadayang bersangkutan dibayarkan paling tinggi 3oo/o (tiga puluh persen) dari tarif uang harian selama masa perawatan,;
6. f.bagi isteri/suami Pejabat Negara yang diizinkan untuk ikut serta dalam Perjalanan Dinas apabila menderita sakit selama perjalanan dinas, maka kepada yang bersangkutan dibayarkan paling tinggr 8O% (delapan puluh persen) dari r.rang harian suami/isteri; dan atau
7. g.Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang biaya Penginapan dan makan ditanggung pihak penyelenggara maka kepada yang bersangkutan cukup dibayarkan uang penginapan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, uang makan satu hari sebehrm dan satu sesrrdah kegiatan, sedangkan uang saku, uang transport harian, uang representasi (Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eseslon II,) dibayarkan LOAa/o setiap hari serta uang tranport lokal (dari dan ke bandara) maupun uang tranport udara dibayar dibayar at cost.
8. h.Pejabat Negara/Pegawai NegerilPegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas yang biaya fpnginapan, makan, transportasi lokal (dari 'r dan ke bandara), transportasi harian dan tranportasi udara ditanggung pihak penyelenggara, maka kepada yang bersangkutan cukup dibayarkan uang penginapan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, uang makan satu hari sebelum dan satu sesudah kegiatan, sedangkan uang saku dan uang representasi (Pejabat Negara, Pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eseslon II,) dibayarkan 1OO% setiap hari.

Pasal 6

(1)Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas kemudian yang bersangkutan meninggal dunia, maka kepada yang bersangkutan selain mendapat biaya Perjalanan Dinas juga .rnendapatkan:
1. a.Biaya Pemetian; dan
2. b.Biaya Angkutan jenazah.
(2)Besarnya biaya pemetian dan angkutan jenazah sebagaimana di maskud dalam ayat (1) tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

a.Bupati, Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp. 25O.OOO,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
b.Sekretaris Daerah diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp.19o.Ooo,-(seratus sembilan puluh ribu rupiah); dan
c.Pejabat eselon II lainnya dan Anggota DPRD diberikan uang representasi perhari masing-masing sebesar Rp.13o.Ooo,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 8

a.Biaya Penginapan selama 2 (dua) hari yaitu satu hari sebelum dan satu hari sesudah pelaksanaarl kegiatan;
b.Uang harian ferdiri dari : - Uang saku; - Uang Makan; - Uang Representasi (Untuk Perjalanan Dinas Tingkat A dan B); dan - Uang transport harian.
c.Biaya transport lokal : - Transport Molibagu-Bandara (PP) - Transport Bandara-Molibagu (PP)
d.Biaya tiket pesawat atau tiket transportasi darat atam tiket transportasi udara. O r

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 12

Lamanya Pedatanan Dinas Dalam Daerah (selain inspektorat daerah) yang dapat dibiayai oleh APBD dirinci sebagai berikut :

a.Molibagu ke Pinolosian Timur dan Posigadan maksimal 3 (tiga) hari,
b.Molibagu ke Pinolosian tengah dan Pinolosian maksimal 2 (dua) hari, Perjalanan dinas dalam rangka pemeriksaan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (ll diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati. perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukknn bagi kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 3 (tiga) jam di luar tempat tugas d.engan ketentuan diluar Ibu Kota Ka.bupaten (Kecamatan Bolaang uki). Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus untuk SKPD Kecamatan, SPT dan SPPD di tandatangani oleh Camat.

BAB IV

PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 13

(3)
(4)r-

BAB V

PENGEMBALIAN UANG TRANSPORT

Pasal 14

(1)Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di Ibu Kota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat penggantian berupa uang saku/transport lokal, maka peserta dapat diberikan pengganti uang saku/transport lokal sebesar Rp 150.000/kegiatan.
(2)Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di Ibukota Kecamatan di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maka Peserta yang berasal dari Desa ke Ibukota Kecamatan diberikan uang saku/transport lokal sebesar Rp. 5O.OOO/kegiatan.
(3)Dalam hal kegiatan bimbingan teknis/sosialisasi/diklat yang diadakan oleh SKPD tertentu di dalam Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan terdapat pengembalian uang transport bagr Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dapat diberikan pengembalian uang transport yaitu :
1. a.Instruktur, Narasrrmber dan Tenaga Ahli dari Ltrar Provinsi sebesar Rp. 7.0OO.OOO,- per orang;
2. b.Instruktur, Narasumber dan Tenaga Ahli dari Dalam Provinsi sebesar Rp. 1.OOO.OOO,- per orang;
3. c.Pembayaran pengembalian uang transport Narasumber dan Tenaga Ahli dibayarkan berdasarkan biaya rill (at cost) dengan batasan biaya tertinggi.