Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 1 Tahun 2015
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, termasuk perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan dalam hal :
-f l
- Sopir dari kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, Sekda, Asisten, Staf Ahli Bupati, Kepaia Dinas/Badan, Kepala Kantor, Camat; - Ajudan dari : Bupati, wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Operator Komputer pada unit kerja di lingkungan DPRD dan Femerintah Kabupaten tsolaang Mongondow Selatan; - Pengurus dan anggota TP PKK Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bolaang Mongondow selatan; - Delegasi/utusan/peserta yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kegiatan di luar Daerah.
b. pimpinan dan Anggota DPRD di atur tersendiri oleh DPRD sesuai dengan tata tertib dewan; c. pejabat Eselon II dan eselon III SPT ditandatangani oleh Bupati/\lrakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka SPT dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dan bila Sekretaris Daerah juga berhalangan, SPT dapat ditandatangani oleh asisten, dengan ketentuan bahwa perjatanan dinas yang akan dilaksanakan mempunyai pertimbangan teknis yang tidlpa"nat di tunda p'elaksanaannya; I
- Transport dari Molibagu ke Bandara (PP) - Transport dari Bandara tujuan ke hotel/tempat kegiatan (PP)
{2)biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan sesuai dengan biaya nil (at cost), dalam hal pelaksa.naan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. Uang transport dari ibukota kabupaten ke tempat tujuan/bandara dibayarkan dengan biaya riil (at cost) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II dan III yang menggunakan fasillitas kendaraan dinas maka kepada pejabat tersebut tidak mendapatkan pembayaran uang transport. Dikecualikan pada pasal 5 ayat {41 adalah perjalanan dinas luar daerah yang dilakukan oleh anggota DPRD yang tidak menggunakan fasilitas kendaraan dinas maka dapat diberikan uang transport yang dibayarkan sesuai dengan biaya nil (at cost). Besarnya Satuan Biaya Penginapan, Uang Harian dan Transport Lokal (dari dan ke Bandara) sebagaimana dimaksud datam Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan ini. Besaran Satuan Biaya Penginapan, transport harian dan transport lokal (dari dan ke bandara) yang tercanttrm dalam Lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat {21 merupakan tarif batas tertinggr yang berlaku bagr masing- masing tingkat perjalanan dinas. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu:
t (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(1O) Uang harian untuk Perjalanan dinas Iuar negeri mencakup biaya penginapan, uang harian (uang makan, uang saku, uang transport harian dan uang representasi), transportasi lokal (dari dan ke bandara), berlaku ketentuan sebagaimana berikut:
Perjalanan Dinas dalam negeri tingkat A dan tingkat B sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan huruf b, diberikan uang representasi per hari dalam hal melaksanakan perjalanan dinas luar daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
Dalam ha1 perjalanan dinas mengikuti bimbingan teknis, kursus, diklat dan kegiatan sejenis yang biaya hotel/pengrnapan/akomodasi telah menjadi tanggungan pihak lain atau dibebankan melalui uang kontribusi kepada pihak lain, maka pejabat/pegawai yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh:
- Uang saku; - Uang Makan; - Uang Representasi (Untuk Perjalanan Dinas Tingkat A dan B); dan - Uang transport harian.
- Transport Molibagu-Bandara (PP) - Transport Bandara-Molibagu (PP)
Dalam hal Bupati/Wakil Bupati menghadiri undangan pesta perkawinan dan atau hajatan adat lainnya dalam kapasitas sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, maka pelaksanaan tugas kemasyarakatan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas.
Dalam hat perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ajudan Bupati/Wakil Bupati, Sopir Bupati/Wakil Bupati dan atau Personil Patroli Pengawal/Patwal berkaitan dengan tugas pengawalan dari Molibagu=Bandara pergi prrlang (PP) pada perjalanan dinas luar Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo oleh Bupati/Wakil Bupati, maka pelaksanaan tugas dimaksud dikategorikan sebagai perjalanan dinas dalam Provinsi Sulawesi Utara/Gorontalo dengan maksimal pelaksanaan 2 (dua) hari kalender.
Biaya tiket perjalanan dinas (angkutan darat, Laut dan Udara) sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf c pelaksanaannya di bayar sesuai yang tercantum dalam tiket (at cost) termasuk biaya jasa pelayanan penumpang pesawat udara (airport tax) atau kartu masrrk lainnya. BAB III PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
BAB III
Lamanya Pedatanan Dinas Dalam Daerah (selain inspektorat daerah) yang dapat dibiayai oleh APBD dirinci sebagai berikut :
perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diperuntukknn bagi kegiatan yang membutuhkan waktu pelaksanaan minimal 3 (tiga) jam di luar tempat tugas d.engan ketentuan diluar Ibu Kota Ka.bupaten (Kecamatan Bolaang uki). Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus untuk SKPD Kecamatan, SPT dan SPPD di tandatangani oleh Camat. BAB IV PEMBIAYAAN PERJALANAN DINAS
BAB IV
pembiayaan perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah ditetapkan batas tertinggi berdasarkan Tingkat Perjalanan Dinas tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagran yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini '4 I (u (21 (3)
BAB V
5O.OOO/kegiatan.
7.0OO.OOO,- per orang;
BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
Membuka PDF…