DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Sangadi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerah tentangPerubahanAt.asPeraturanDaerah Nomor1Tahun2016tentangPemilihan, Pengangkatandan PemberhentianSangadi; 1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor30 tahun2008tentangPembentukan KabupatenBolaangMongondowSelatandi ProvinsiSulawesi Utara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008 Nomor103,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4876); 3.Undang-UndangNomor6Tahun2014 tentangDesa(Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2011Nomor82,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495), sebagaimana telahdiubahbeberapakaliterakhirdengan Undang-UndangNomor11Tahun2020 tentangCiptaKerja (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020Nomor245, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6573);

4.Undang-UndangNomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5587),sebagaimana telahdiubahbeberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor11Tahun2020 tentangCipta Kerja(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor245, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6573); J Menetapkan: 5.PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaaanUndang-UndangNomor6Tahun2014 TentangDesa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor123,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5539),sebagaimanatelahdiubahbeberapa kaliterakhirdenganPeraturanPemerintahNomor11Tahun 2021tentangBadanUsahaMilikDesa(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor21,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor6623); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor112Tahun2014 tentangPemilihanKepalaDesa(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor2092),sebagaimanatelah diubahdenganPeraturanMenteriDalamNegeriNomor72 Tahun2014tetangPerubahanKeduaAtasPeraturanMenteri DalamNegeriNomor112Tahun2014tentangPemilihan KepalaDesa(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2020 Nomor1409);
7.PeraturanDaerahNomor1Tahun2016 tentangPemilihan, PengangkatandanPemberhentianSangadi(LembaranDaerah KabupatenBolaangMongondowSelatanTahun2016Nomor1); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOW SELATAN dan BUPATIBOLAANGMONGONDOW SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH PERUBAHANATASPERATURAN DAERAHNOMOR1TAHUN 2016TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN,DAN PEMBERHENTIAN SANGADI. ( Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Sangadi (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 16, angka 22, angka 23, dan angka 25 diubah, dan diantara angka 16, angka 17 disisipkan 1 (satu) angka baru yakni angka 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai unsur perangkat Daerah.
7.Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan. (
8.Desaadalahkesatuanmasyarakathukumyang memiliki bataswilayahyang berwenanguntukmengaturdan mengurusurusanpemerintahan,kepentingan masyarakatsetempatberdasarkanprakarsamasyarakat, hak asal usul,dan/atauhak tradisioanalyangdiakui dandihormatidalamsistempemerintahanNegara KesatuanRepublikIndonesia. 9.Sangadiadalahpejabatpemerintahdesayang mempunyaiwewenang,tugasdanmenyelenggarakan rumahtanggadesanya.
10.PemerintahDesaadalahSangadi dibantuperangkat Desasebagai unsurpenyelenggaraPemerintahanDesa. 11.BadanPermusyawaratanDesayang selanjutnyadisebut BPDadalahlembagayang melaksanakanfungsi pemerintahanyanganggotanyamerupakanwakildari pendudukDesaberdasarkanketerwakilanwilayahdan ditetapkansecarademokratis. 12.AnggaranPendapatandanBelanjaDesayang selanjutnyadisebutAPBDesadalahrencanakeuangan tahunanPemerintahDesadenganpersetujuanBPD. 13.MusyawarahDesaadalahmusyawarah antaraBPD, PemerintahDesa,dan unsurmasyarakatyang diselenggarakanolehBPDuntukmenyepakatihalyang bersifatstrategistermasukuntukpemilihanSangadi antarwaktu. 14.PemilihanSangadiadalahpelaksanaankedaulatan rakyatdi desadalam rangkamemilihsangadiyang bersifatlangsung,umum,be bas,rahasia,jujurdanadil.
15.PanitiaPemilihanSangadi tingkatDesayang selanjutnya disebutPanitiaPemilihan adalahPanitiayang dibentuk olehBPDuntukmenyelenggarakanprosesPemilihan Sangadi. 16.PanitiaPemilihanSangadi tingkatkabupatenyang selanjutnyadisebutPanitiaDaerah adalahpanitiayang dibentukolehBupati untukmengawasi, mengkoordinasikan, memonitoring,dan mengevaluasi pelaksanaan pemilihanSangadi ditingkatDaerah. 16A.PanitiaKecamatanyangselanjutnyadisebutPanitia KecamatanadalahpanitiayangdibentukBupati yang merupakanbagiandariPanitiaPemilihanDaerahdiketuai olehCamatyangberanggotakanperangkatkecamatan, unsurforumkoordinasipimpinankecamatan, dan unsurterkaituntukmerencanakan, mengkoordinasikan,memonitoring,danmengevaluasi pelaksanaanpemilihanSangadi ditingkatkecamatan. 17.CalonSangadiadalahbakalcalonSangadiyangtelah ditetapkanolehPanitiapemilihansebagaicalonyang berhakdipilih menjadiSangadi. 18.CalonSangaditerpilihadalahcalonSangadi yang memperolehsuaraterbanyakdalampemilihanSangadi. 19.PenjabatSangadiadalahseorangpejabatyangdiangkat olehpejabatyang berwenanguntukmelaksanakan tugas,hak,danwewenang sertakewajibanSangadi dalam kurunwaktutertentu. 20.Pemilihadalahpendudukdesayangbersangkutandan telahmemenuhipersyaratanuntukmenggunakanhak pilihdalampemilihanSangadi. 21.PemungutanSuara adalahserangkaianprosesyang dimulaidaripembukaanolehketuaPanitiaPemilihan, pelaksanaanpemungutansuara,penghitungansuara sampaidenganpenetapanCalonTerpilihyangsekaligus sebagaipenutupan. 22.DaftarPemilihSementarayang selanjutnyadisingkat DPSadalahdaftarpemilihyang disusunberdasarkan datadaftarpemilihtetappemilihanumumterakhiryang telahdiperbaharuidandicekkembaliataskebenarannya sertaditambahdenganpemilihbaru. 23.DaftarPemilihTetap yang selanjutnyadisingkatDPT adalahdaftar pemilihyangtelahditetapkanolehPanitia Pemilihansebagai dasarpenentuanidentitaspemilih dan jumlahpemilihdalam pemilihanSangadi. I 24.Kampanyeadalahsuatukegiatanyang dipergunakan untukmenariksimpatiPemilihyang dilakukanoleh Calonyang berhaldipilihberupapengenalanCalon, penyampaianvisi,misi,danprogramyangakan dilaksanakanapabilayangbersangkutanterpilih menjadiSangadiyang pelaksanaannyaditentukan, diaturdandipanduolehPanitiaPemilihan. 25.DaftarPemilihTambahan adalahdaftarpemilihyang disusunberdasarkanusulandaripemilih karenayang bersangkutanbelumterdaftardalamDPS. 26.TempatPemungutanSuaraselanjutnyadisingkatTPS adalahtempatdilaksanakannyapemungutansuara.
27.Saksiadalahwargadesayangdiberikankuasaoleh CalonSangadiuntukmewakili calonyang bersangkutan dalammengikutiprosespemungutansuara. 2.KetentuanPasal16ayat(1),ayat(2),danayat(3)diubah, sehinggaberbunyisebagai berikut:

Pasal 16

(1)PanitiaDaerah terdiriatas: a.unsurforumkoordinasipemimpinDaerah; b.unsursatuan tugaspenangananCoronaVirus Disease2019Daerah;dan c.unsurterkaitlainnya.
(2)TogasdanwewenangPanitiaDaerahsebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi: a.merencanakan,mengkoordinasikandan menyelenggarakansemuatahapanpelaksanaan pemilihan tingkatDaerah; b.melakukanbimbingan teknispelaksanaanpemilihan Sangaditerhadap panitiapemilihan;
1. c.menetapkan jumlah suratsuara,dankotaksuara; d.memfasilitasipencetakansuratsuaradan pembuatan kotak suarasertaperlengkapan pemilihanlainnya; { e.menyampaikansuratsuara,kotaksuaradan perlengkapanpemilihanlainnyakepadapanitia pemilihantingkatdesa; f.melaksanakanseleksitambahandalamhalterdapat lebihdari5(lima)orang bakalcalonSangadi; g.melakukanevaluasi danpelaporanpelaksanaan pemilihanSangadi; h.memfasilitasipenyelesaianpermasalahanpemilihan SangaditingkatDaerah; i.memfasilitasi pelaksanaanpelantikanSangadi terpilih; j.melaksanakantugas,danwewenanglainyang ditetapkandenganKeputusanBupati;dan k.melakukanpengawasanpenyelenggaraanpemilihan Sangadi danmelaporkansertamembuat rekomendasikepadaBupati.
(3)KetentuanlebihlanjutmengenaipembentukanPanitia Daerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)diatur denganKeputusanBupati. 3.KetentuandalamPasal17diubah,sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Pasal 17

(1)DalamkondisibencananonalamCoronaVirus Disease 2019,Bupati membentukPanitiaKecamatan.
(2)PanitiaKecamatan sebagaimanadimaksudpadaayat
(1)terdiridari: a.unsurforumkoordinasipimpinankecamatan; b.satuantugaspenangananCoronaVirus Disease2019 kecamatan;dan c.unsur terkaitlainnya.
(3)Unsurforum koordinasi pimpinankecamatan sebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf ayaitu kepalakecamatan, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahanTentaraNasionalIndonesia.
(4)Togas dan wewenang Panitia Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan sangadi kepada Panitia Pemilihan, calon Sangadi, masyarakat dan satuan tugas penanganan Corona Virns Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
2. b.mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Sangadi; dan
3. c.menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Sangadi kepada ketua Panitia Daerah.
  1. 4.Ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 22

(1)Pemilih yang berhak menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
(2)Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 1 7 (tujuh belas) tahun;
2. b.penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pemah menikah;
3. c.nyata-nyata tidak sedang jiwa/ingatannya;
4. d.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
5. e.dihapus. terganggu
(3)Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih temyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilih.

5.Ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g dihapus, dan ditambahkan huruf q , sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Calon Sangadi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.warga Negara Republik Indonesia;
2. b.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
4. d.berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang diakui oleh Pemerintah;
5. e.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Sangadi;
7. g.dihapus;
8. h.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
9. i.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang- ulang; J. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
10. k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. l.berbadan sehat;
12. m.tidak pemah menjabat sebagai Sangadi selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
13. n.bakal calon Sangadi yang sudah menikah atau sudah bercerai harus melampirkan akta nikah atau akta cerai yang sah dari pejabat yang berwenang/ pen etapan pengadilan bahwa perkawinan atau perceraian yang bersangkutan dinyatakan sah;
14. o.bakal calon Sangadi yang belum menikah harus melampirkan surat keterangan dari Sangadi mengetahui Camat;
15. p.bakal calon Sangadi yang suami atau istrinya telah meninggal dunia wajib melampirkan akta kematian atau surat keterangan yang sah dari Sangadi; dan
16. q.tidak sedang dalam proses penyidikan tindak pidana.
(2)Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), bagi Sangadi atau perangkat desa yang mencalonkan diri harus melampirkan:
1. a.surat keterangan bebas temuan dalam pengelolaan keuangan desa 3 (tiga) tahun terakhir setelah berakhirnya masa jabatan;
2. b.laporan kinerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
3. c.laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan.
(3)Pegawai Negeri Sipil, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang mencalonkan diri sebagai Sangadi harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku.

6.Ketentuan dalam Pasal 39 huruf b diubah, huruf f dihapus, dan ditambahkan h uruf t, sampai dengan huruf w, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Permohonan pendaftaran calon Sangadi diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup dan disampaikan kepada panitia pemilihan dengan melampirkan:

a.surat pernyataan yang memuat bahwa yang bersangkutan:
1. 1.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. 2.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. 3.bersedia dicalonkan menjadi Sangadi;
4. 4.berkelakuan baik, jujur dan adil;
5. 5.tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan/atau hukuman percobaan;
6. 6.tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara;
7. 7.bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat Sangadi;
8. 8.tidak pernah menjabat Sangadi selama 3 (tiga) periode masa jabatan;
9. 9.tidak pemah mengundurkan diri sebagai Sangadi;
10. 10.tidak akan melakukan politik uang; dan
11. 11.siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Sangadi dengan sadar dan pen uh tanggung jawab. l b.fotocopi/salinanijazah atausuratketeranganpengganti ijazahpendidikanformaldaritingkatdasarsampai denganijazahterakhiratauyangdilegalisirolehsekolah yang mengeluarkandan/ataupejabatyang berwenang disertaisuratpemyataankeaslianijazahdariPejabat yang berwenang; c.fotocopi/salinanaktakelahiran/suratketerangankenal lahiryangdilegalisirpejabatyang berwenang; d.fotocopikartutandapendudukyangtelahdilegalisir pejabatyang berwenang; e.fotocopi kartukeluarga/Clyangtelahdilegalisirpejabat yangberwenang; f.dihapus; g.suratketerangancatatankepolisiandarikepolisian setempat; h.suratketerangankesehatanyang dikeluarkanoleh dokterRumahSakitUmumDaerahyang menerangkan bahwayangbersangkutansehatjasmani,rohanidan bebasnarkoba; 1.suratketerangandariketuaPengadilanNegeribahwa tidakpemahdijatuhipidanapenjaraberdasarkan putusanpengadilanyangtelahmempunyaikekuatan hukumtetapkarenamelakukan tindakpidanayang diancamdenganhukumanpaling singkat5(lima)tahun atausuratketeranganbahwapemahmenjalanipidana penjarayang diancamdengan hukumanpalingsingkat5 (lima)tahundan telah5(lima)tahunselesai menjalani pidanapenjarasertasecarajujurdan terbukakepada publik bahwayang bersangkutanpemahdipidanaserta bukansebagai pelakukejahatanberulang-ulang; J. suratizindariCamatatas namaBupati bagiSangadi yang mencalonkandiri kembali; k.suratizincutidariSangadi bagi PerangkatDesa; 1.bagianggotaBPDmelampirkan suratizin dan permohonanpengundurandiri biladitetapkan sebagai calondariCamat atas namaBupati;
m.bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
n.pas photo berwama ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
o.bagi bakal calon Sangadi yang sudah menikah atau sudah bercerai melampirkan akta nikah atau akta cerai yang sah dari pejabat yang berwenang/penetapan pengadilan bahwa perkawinan yang bersangkutan dinyatakan sah;
p.bagi bakal calon Sangadi yang belum menikah melampirkan surat keterangan dari Sangadi mengetahui Camat;
q.bakal calon Sangadi yang suami atau istrinya telah meninggal dunia melampirkan akta kematian atau surat keterangan yang sah dari Sangadi;
r.daftar riwayat hidup; dan
s.naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon Sangadi.
t.surat keterangan dari kepolisian tidak dalam proses penyidikan tindak pidana;
u.surat keterangan bebas temuan dari instansi terkait tentang pengelolaan keuangan desa 3 (tiga) tahun terakhir bagi Sangadi dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri;
v.surat keterangan penyampaian laporan kinerja dari Camat bagi calon Sangadi yang berasal dari unsur kelembagaan dan perangkat desa harus melampirkan laporan kinerja 1 (satu) tahun terakhir;
w.surat keterangan dari Instansi terkait tentang penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi Sangadi yang mencalonkan diri kembali;
1. 7.Ketentuan dalam Pasal 65 ayat (2) sampai dengan ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

( 1) Calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Sangadi terpilih.

(2)Dalam hal jumlah yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, maka dilaksanakan pemilihan ulang.
(3)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pelaksanaan pemilihan pertama.
(4)Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diikuti oleh calon Sangadi yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
(5)Apabila dalam pelaksanaan pemilihan ulang masih terdapat perolehan suara yang sama, maka pelaksanaan pemilihan Sangadi ditunda, dan tunjuk penjabat Sangadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Diantara BAB V, dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB VA PEMILIHAN SANGADI DALAM KONDISI BENCANA NONALAM CORONA VIRUS DISESE 2019
9.Diantara Pasal 100, dan Pasal 101 disisipkan 7 (tujuh) Pasal baru yakni Pasal 1 OOA, sampai dengan Pasal 1 OOG, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal lOOA ( 1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Sangadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.

(2)Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
2. b.penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/ atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Sangadi dan pemilih;
3. c.penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
4. d.tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjagajarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
5. e.menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
6. f.penyediaan tempat cud tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
7. g.panitia dan pemilih membawa alat tulis masing- masing;
8. h.melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
9. i.penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak; J.penyediaansumberdayakesehatansebagai antisipasikeadaandaruratberupaobat,perbekalan kesehatan, dan/ataupersonelyangmemiliki kemampuandibidang kesehatan atau timdari satuan tugaspenangananCoronaVirusDisease 2019Desa;dan k.protokolkesehatanpencegahanCoronaVirus Disease2019sesuaidengankebutuhanyang ditetapkandalamKeputusanBupati. PasallOOB Protokolkesehatanuntuk tahappersiapansebagaimana dimaksuddalamPasal8hurufa,dikhususkandalam pembentukanpanitiapemilihanSangadiolehBPD. PasallOOC
(1)Tahap pencalonansebagaimanadimaksuddalamPasal 8hurufbyang meliputikegiatanpendaftaran, pengambilannomorurutdanKampanye wajib dilakukandenganpenerapanprotokol kesehatan.
(2)Penerapanprotokol kesehatansebagaimanadimaksud padaayat(1)paling sedikitmeliputi: a.padakegiatanpendaftaran,pengambilan nomor urutdanKampanye, calonSangadi dilarang melakukansegalabentukkegiatanyang berpotensi menciptakankerumunandansulitmenjagajarak yaitudeklarasi,iring-iringan,konvoi dan mengundang massapendukung baikdi dalam maupundiluarruangan; b.padakegiatanKampanye, melakukanketentuan meliputi: 1.dilarang melaksanakan kegiatanbazar,konser, pertunjukanseni budaya,pawai kendaraan bermotorserta kegiatanlombadanolahraga bersama; 2.pelaksanaanKampanye diutamakan menggunakanmediacetakdanmediaelektronik dan/ataumediasosial; 3.dalamhalKampanyetidakdapatdilakukan sebagaimanadimaksudpadaangka2),dapat dilaksanakandenganmembatasijumlahpeserta yanghadirpalingbanyak50(limapuluh)orang dengantetap menerapkanprotokolkesehatan; 4.pembagianbahanKampanyeharusdalam keadaanbersih, dibungkusdenganbahanyang tahan terhadap zatcair,telahdisterilisasidan dapatdisertaidenganidentitascalonSangadi berupanama,gambar,nomorurutdanpesan CalonSangadi; 5.bahanKampanye diutamakanberupamasker, sabuncair,handsanitizer,disinfektanberbasis alkohol70o/o(tujuhpuluhpersen)dan/atauklorin sertasaranacucitangan;dan 6.CalonSangadiataupelaksanaKampanyeyang positif terpaparCoronaVirus Disease2019 dilarangterlibatdalamkegiatanKampanye.
(3)Kampanye sebagaimanadimaksudpadaayat(2)huruf b,dilaksanakandenganmaterimengenaipenanganan CoronaVirusDisease2019dandampaksosialekonomi diDesa.
(4)Pengambilan nomorurutsebagaimanadimaksudpada ayat(2)dihadirioleh: a.CalonSangadi; b.PanitiaPemilihanSangadiyangterdiri ketua,wakil ketuadan anggotapaling banyak3(tiga)orang;
1. c.perwakilanpanitiapemilihandi kabupatensekurang- kurangnya1(satu)orang; d.perwakilanPanitiaKecamatan sekurang-kurangnya1 (satu)orang; e.perwakilanyang memilikikemampuandibidang kesehatan atautimdarisatuan tugaspenanganan CoronaVirusDisease2019Desasekurang-kurangnya 1(satu)orang;dan f.perwakilanmasing-masing darilembaga kemasyarakatandesadanlembagaadatdesa sekurang-kurangnya1(satu)orang.
(5)Dalam halterdapatunsuryangtidakhadir sebagaimanadimaksudpadaayat(4),dibuatdalam berita acara. PasallOOD
(1)Penerapanprotokol kesehatanuntuk pemungutansuarasebagaimanadimaksud tahap dalam Pasal8hurufc,denganmekanime meliputi: a.melakukanidentifikasikondisikesehatanterhadap daftarpemilihtetapyangberdomisili danberaktifitas diluarDesa; b.tersedianyapembatas transparanpadamejaPanitia PemilihanSangadi untukmenghindariterjadi kontak langsungantarapanitiadenganpemilih; c.menetapkanwaktupemungutansuaradisesuaikan dengan jumlahpemilih,jikapemilih tidakhadir sesuaiwaktuyangtelahditentukan tetap dapat memberikanhakpilihdiakhirwaktupemungutan suara; d.pemungutansuarawajib mempertimbangkan kondisi demografiDesa,zonapenyebaranCoronaVirus Disease2019sertapenyusunan tataletak tempat dudukdenganmemperhatikanpenerapan jaga jarak; e.bagipemilihyang sudahmelakukan hakpilih diberikan tintadenganmenggunakanalat tetes;dan f.berkasdokumendan/atau perlengkapansecarafisik yang disampaikan dibungkusdenganbahanyang tahan terhadapzatcair. I I L
(2)Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
1. a.Calon Sangadi didampingi 1 orang saksi;
2. b.panitia pemilihan di Desa;
3. c.BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
4. d.perwakilan Panitia Daerah sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
5. e.perwakilan Panitia Kecamatan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang;
6. f.perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) orang; dan
7. g.perwakilan masing-masing dari lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sekurang-kurangnya 1 (satu) orang.
(3)Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
(4)Pelantikan Sangadi terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/ elektronik.
(5)Dalam hal pelantikan Sangadi terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
1. a.calon Sangadi terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
2. b.forum komunikasi pimpinan Daerah;
3. c.camat;
4. d.perangkat acara; dan
5. e.undangan lainnya.
(6)Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50o/o (lima puluh persen). t lOOE
(1)CalonSangadi,PanitiaPemilihan,pendukung dan unsurlainyangmelanggarprotokolkesehatan sebagaimanadimaksuddalamPasal44Asampai denganPasal440dikenaisanksi.
(2)Sanksisebagaimanadimaksudpadaayat(1),meliputi: a.teguranlisan; b.tegurantertulisI; c.tegurantertulisII;dan d.diskualifikasi.
(3)Sanksiteguranlisansebagaimanadimaksudpadaayat
(2)hurufadikenakankepadacalonsangadi, pendukung,danunsurlainyangterlibatolehPanitia Pemilihan.
(4)Sanksiteguranlisansebagaimanadimaksudpadaayat
(2)hurufadikenakankepadapanitiapemilihandidesa olehPanitiaKecamatan.
(5)Sanksiteguran tertulisIsebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufb dikenakankepadacalonSangadioleh PanitiaKecamatanberdasarkanlaporandariPanitia Pemilihan.
(6)SanksitegurantertulisITsebagaimanadimaksudpada ayat(2)hurufc dikenakankepadacalonSangadioleh Bupatiberdasarkan rekomendasi dariPanitiaDaerah ataslaporandariPanitiaKecamatan.
(7)Sanksidiskualifikasi sebagaimanadimaksudpadaayat
(2)hurufd dikenakankepadacalonSangadi oleh Bupatiberdasarkan rekomendasidariPanitiaDaerah ataslaporandariPanitiaKecamatandansatuan tugas penangananCoronaVirus Disease2019. lOOF BupatiselakuketuasatuantugaspenangananCoronaVirus Disease2019Daerahberdasarkan rekomendasidariPanitia DaerahdapatmenundapelaksanaanpemilihanSangadijika situasipenangananprotokolkesehatanpencegahandan pengendalianCoronaVimsDisease2019tidakdapat dikendalikan. lOOG
(1)BupatimelaporkanpelaksanaanPemilihanSangadi kepadaGubemurSulawesiUtara,danMenteriDalam NegerimelaluiDirektoratJenderalBinaPemerintahan Desa.
(2)Laporansebagaimanadimaksudpadaayat(1),meliputi:
1. a.laporanhasilpersiapanPemilihanSangadi paling lama14(empatbelas)harisebelumpelaksanaan tahapanpemungutansuaradanperhitungansuara; dan b.laporanPelaksanaanpemilihanSangadipalinglama 14(empatbelas)harisetelahpelaksanaan tahapan pelantikanSangaditerpilih.
  1. 10.DiantaraPasal105,danPasal106disisipkan1(satu)pasal yakni105Asehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal 105A

KetentuanmengenaipemilihanSangadi dalam kondisibencana nonalamCoronaVirus Disease 2019berlaku sampai berakhirnyamasastatuskeadaandaruratbencanayang ditetapkanolehPresiden. I PasalII PeraturanDaerahinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanDaerahini denganpenempatannya dalamLembaranDaerahKabupatenBolaangMongondow Selatan. DitetapkandiBolaangUki padatanggal3Januri2022 DiundangkandiBolaangUki padatanggal3Jnuar-t2022 LAANGMONGONDOW SELATAN, LEMBARAN DAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOWSELATANTAHUN2022 NOMOR1 NOREGPERATURAN DAERAHKABUPATEN BOLAANGMONGONDOW SELATAN PROVINS! SULAWESI UTARA:(19/W.1/2021) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATENBOLAANGMONGONDOW SELATAN NOMOR1TAHUN2022 TENTANG PERUBAHANATASPERATURAN DAERAHNOMOR1TAHUN 2016TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIANSANGADI 1.UMUM Sangadi sebagaipimpmanpenyelenggaraanPemerintahDesa, sangatmenentukandalam keberhasilanpenyelenggaraanPemerintahan Desa,pembangunandesa,pembinaankemasyarakatandesadan pemberdayaanmasyarakatdesa,sehinggaseorang Sangadi harus memenuhi persyaratanyangditentukan, danperludiaturmengenai pemilihanSangadi,pengangkatan,pelantikan, wewenang,tugasdan kewajibannyasertapemberhentiannya. DenganditerbitkannyaUndang-UndangNomor6Tahun2014 tentangDesadanPeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentang PeraturanPelaksanaanUndang-UndangNomor6 Tahun2014 tentang Desa,sertadenganmeningkatnyadinamikamasyarakat,makaPeraturan DaerahKabupatenBolaangMongondowSelatanNomor13Tahun2011 TentangPedomanPemilihanDanPelantikanSangadi,sertaPeraturan DaerahKabupatenBolaangMongondowSelatanNomor14Tahun2011 TentangPemberhentianDanPengangkatanSangadi, perludisesuaikan dandisempumakan. BeberapaperubahanyangterjadidalamPeraturanDaerahini, antaralainpelaksanaanpemilihansangadi secaraserentak,penambahan persyaratan untukdapatmencalonkandiri menjadi Sangadi,tatacara pendaftaran ulang dalam hal hanya terdapat1(satu)orangcalon Sangadi, penetapancalonyang berhakdipilih, kampanye, masa tenang, danpenetapancalon terpilih,tatacara penyelesaianperselisihan atas hasil pemilihanSangadi, pemilihanSangadi melaluiMusyawarahDesa J sertaketentuankewajiban sangadimemberikanlaporanpenyelenggaraan PemerintahanDesa,laporanketeranganpertanggungjawaban,dan informasilaporanpenyelenggaraanPemerintahanDesa. ProsespelaksanaanpemilihanSangadi dimulaidengandibentuknya PanitiaPemilihanolehBPD.PanitiaPemilihaninilahyang menyelenggarakanprosespernilihanyangdimulaidaritahapan pendaftaranpemilih,pencalonan,penyelenggaraanpemungutansuara sertapenetapanCalonterpilih.OlehkarenadibentukolehBPD,maka seluruhpertanggungjawabanpelaksanaanpenyelenggaraanpemilihan sangadi disampaikanolehPanitiaPemilihankepadaBPD. Dalam rangkapemenuhan terhadap prinsipdemokrasi,maka pelaksanaanpemilihanSangadidilaksanakandengan asaslangsung, umum,bebas,rahasia,jujurdan adil. Asaslanqsunq,dimaknaibahwawargamasyarakatdesayang sudah memenuhipersyaratansebagaipemilihsecaralangsung(dirinyasendiri) melaksanakanpemilihandanmenjatuhkanpilihannyakepadasalah seorangCalonyangBerhakDipilihsesuaiyangdikehendaki. Asasumum,dimaknaibahwawargamasyarakatdesayangsudah memenuhi persyaratansebagaipemilihsebagaimanadiaturdalam PeraturanDaerah inidapatmenggunakanhakpilihnyauntukmemilih salahsatudaribeberapaCalonyangBerhakDipilih. Asasbebas,dimaknaibahwawargamasyarakatdesayang sudah memenuhi persyaratansebagai pemilih diberikankeleluasaandan kebebasan untukmenentukanpilihannyakepadasalah satudari beberapaCalonyangBerhakDipilihsesuaidenganpilihanhati nuraninya. Asasrahasia,dimaknaibahwapilihandariwargamasyarakatyang sudahmemenuhi persyaratansebagai pemilihdalam menjatuhkan pilihannyadijamin kerahasiaanpilihannya.Dalam artianpilihanyang dipilihnyahanyadirinyasendiri yang mengetahuinya. Asas jujur,dimaknaibahwaparapenyelenggaraprosespemilihan dan semua komponenyangterlibatbaikCalonyangBerhakDipilih, warga masyarakatdan semuapemangku kepentingandalam f menjalankantugasdanfungsinyaberlaku jujurdan transparandalam melaksanakanprosespemilihan. Asasadil,dimaknaibahwadalampenyelenggaraanprosesi pemilihanPanitiaPemilihanharusberlaku adildanmemberikan kesempatanyangsamaterhadap semuaCalonyangBerhakDipilih. Denganmenggunakanasas-asas terse butdiharapkan penyelenggaraanpemilihanSangadi akandapatberlangsungsecara demokratisdanmenghasilkanpemimpinPemerintahDesayang berkualitas. Berdasarkanpertimbangan-pertimbangantersebutdiatas,perlu menetapkanPeraturanPemilihan, PengangkatandanPemberhentian Sangadi. II.PASALDEMIPASAL PasalI Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukupjelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…