Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 2 Tahun 2022
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
menetapkan Pera tu ran Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAE RAH TENT ANG PELAKSANAANPERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021. f Pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan yang memuat:
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2021, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
f
I
Laporan Pasal 4 peru bahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. '
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf g, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
f Laporan MilikKeuangan Badan Usaha Daerah/Perusahaan Daerah.
J. Lampiran X memuat Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir.
I. Lampiran XII memuat Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah .
Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 diatur Jebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah mi dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Ditetapkan di Bolaang Uki pad anggal 1 O Agustus 2022 I BOLAAN7NGONDOW SELATAN, � I f!SKANDAR KAMARU /\., r I c Diundangkan di Bolaang Uki pada tanggal 1 0 Agustus 2022 S DAE RAH KABUPATEN B AANG MONGONDOW SELATAN,1 f MARZANZIUS AR I N OHY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 2 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR (1/W.I/2022). PENJELASAN ATAS RAN CAN GAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENT ANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 I. UMUM Untuk mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara/daerah, pengelolaan keuangan negara/daerah perlu diselenggarakan secara tebuka dan bertanggungjawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberhasilan pengelolaan keuangan daerah mernpunyai dampak langsung terhadap keberhasilan otonorni daerah dan sumbangan yang besar dalam upaya mewujudkan Good Governance. Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih (Clean Government), maka dituntut adanya pembenahan dan penyempurnaan disegala bidang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya, yang diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya yang akuntabel dan transparan. Akuntabi!itas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengangkatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah. Sehingga akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang dan berbagai kebijakan yang menyangkut proses penyusunan dan pelaksanaannya, serta hasil hasil yang dicapai dapat terpenuhi. Laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan pemerintah merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi transaksi yang secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan, dengan tujuan untuk kepentingan:
Dalam rangka mengimplementasikan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku serta tujuan pelaporan keuangan itu sendiri, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah menyusun laporan keuangan, berupa :
( II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…