DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan Pembangunan Daerah dan Integritas Masyarakat sebagai bagian dari jati diri dan Eksistensi Daerah, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu memiliki hari jadi yang merupakan momentum berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah otonom;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244), sebagaimana BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 . ..
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nornor 244 }, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR clan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARi JADI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Dalam Peratu.ran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bolaang MongondowTimur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRDKabupaten Bolaang MongondowTimur.
6.Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7.Hari Ulang Tahun adalah Hari J adi daerah yang merupakan momen bersejarah untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu yang perlu untuk diketahui, diingat dan diperingati sebagai wahana menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan serta semangat persatuan '~- dan kesatuan warga masyarakat serta sebagai sarana evaluasi perkembangan daerah.
8.Momosad adalah semangat gotong royong yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Bolaang MongondowTimur. BABU PENETAPAN HARi JADI PasaJ 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Harl Jadi Daerah ditetapkan pada tanggal 21 Juli Tahun 2008.
(2)Penetapan Harl Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupa.kan momentum berdirinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur sebagai Daerah Otonom. BABW HARi ULANG TAHUN

Pasal 3

(1)Setiap tanggal 21 Juli Pemerintah Daerah bersama Masyarakat memperingati Harl Ulang Tahun Daerah.
(2)Pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan Upacara Bendera dan dilanjutkan dengan Sidang Parlpurna Istimewa DPRD.
(3)Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV KETENTUAN PENUTUP Pae.al5 Dalam hal pelaksanaan Peringatan Harl Ulang Tahun Daerah yang bertepatan dengan Harl Nasional atau Harl Besar lainnya, maka Peringatan Hari Ulang Tahun ditunda atau dilaksanakan secara bersama-sama dengan Perayaan Hari Hasional atau Harl Besar lainnya.

BAB IV

TEMA HARi ULANG TAHON Pasal 4 Dalam setiap pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah, Bupati menetapkan suatu Terna untuk dapat mendorong semangat Momosad serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan Pembangunan bagi Kesejahteraan Rakyat dan memperkuat Jati Diri Daerah dan Masyarakat.

Pasal 6

Pereturen Deeren ini mulai berlaku pada ta.nggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Ditetapkan di Tutuyan ~ tanggal b Juli 201 7 / / -UPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, =»: SE:ZDJAR Diundangkan di Tutuyan pada tanggal 6 Juli 201 7 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIIMUR MUHAMMAD ASSAGAF LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 1 TAHUN 2017 Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, - SAHIFUDIN UMAR, SH NIP. 19640630 199303 1 009 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR TAHON 2017 TENT ANG HARi JADI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR I. UMUM. Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki luas wilayah ± 13.851,64 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah ± 2.199.701 jiwa terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 4 (empat) kota, perlu memacu peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Bolaang Mongodow yang mempunyai luas wilayah ± 5.397,69 km2 dengan penduduk pada tahun 2007 berjumlah 492.7S6 jiwa terdiri atas 17 (tujuh belas) kecamatan. Kabupaten mi memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintah melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan memperhatikan aspirasi. masyarakat yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 02 Tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Desa Molibagu menjadi Ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Desa Inobonto II menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menjadi Kecamatan Bolaang Uki sebagai lbukota Bolaang Mongondow Selatan dan Kecamatan Nuangan sebagai lbukota Bolaang Mongondow Timur, Surat Gubernur Sulawesi Utara Nomor 100/556/Sekr tanggal 28 Februari 2007 perihal Usul Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, Surat Gubemur Sulawesi Utara Nomor 135/291/Sekr tanggal 8 Februari 2007 perihal Usulan Perubahan lbukota Calon Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 100/DPRD/02/26/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 perihal Rekomendasi Pembentukan Daerah Otonom Baru, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 tahun 2007 tanggal 10 Januari 2007 ten tang Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun 2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Bantuan Dana Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow, Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor Ola Tahun 2008 tanggal 10 Januari 2008 tentang Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten Induk selama 2 (dua) tahun berturut-turut, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 10 Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Persetujuan Penetapan Ibukota Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Kabupaten Bolaang Mongondow. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 18a Tahun 2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 22 Tahun tentang Bantuan Kepada Daerah Pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor l 2a Tahun 2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui APBDKabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten Induk Selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 151 Tahun 2008 tanggal 30 Mei 2008 tentang penetapan Dukungan Dana bagi Daerah Otonom Baru Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui APBD Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Kabupaten lnduk selama 2 {dua} tahun berturut-turut, dan Keputusan Gubemur Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Dukungan Dana selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhadap Pemekaran Daerah Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Calon Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow terdiri atas 5 (lima} kecamatan yaitu Kecamatan Modayag, Kecamatan Modayag Barat, Kecamatan Nuangan, Kecamatan Tutuyan dan Kecamatan Kotabunan. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memiliki luas wilayah keseluruhan± 910, 176 km2 dengan penduduk ± 61.123 jiwa pada tahun 2007. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dalam pembentukanya melalui berbagai proses yang cukup lama dan pengorbanan materi dan imateri yang tidak sedikit, Keinginan dan perjuangan masyarakat yang kuat telah melahirkan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menjadi daerah otonom baru di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam perjuangan pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak cukup sampai terbentuknya saja, namun perlu juga disertai dengan pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan

r.\ \_,~/ kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di lingkungan Kabupaten Bolaang MongondowTimur. DaJam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dalam peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Bahwa dengan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan diundangkan:nya Undang-Undang nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, maka sejak itu Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowTimur menjadi daerah otonom baru. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowTimur berdasarkan Undang-Undang diberikan kewe.nangan untuk. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai daerah otonom baru, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentunya harus mempunyai hari jadi sebagai momentum sejarah yang akan selalu diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan masyarakat. Hari jadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat berkembang lebih pesat dan sesuai dengan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat. II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

CukupJelas Pasal 2 Ayat (1) Hari jadi Kabupaten Bolaang MongondowTimur ditetapkan pada 21 Juli Tahun 2008, haJ ini dimaksudkan bahwa pada tangga1 tersebut secara dejure Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah terbentuk, hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang- Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang MongondowTimur di Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 21 Juli 2008. Ayat (2) CukupJelas Ayat (3} Cukup Jelas

Pasal 3

r ( ) Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan Pembangunan Daerah dan Integritas Masyarakat sebagai bagian dari jati diri dan Eksistensi Daerah, maka perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu memiliki hari jadi yang merupakan momentum berdirinya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagai daerah otonom;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244), sebagaimana BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 . ..
4.Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nornor 244 }, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Dal.am Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR clan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN HARi JADI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR Dalam Peratu.ran Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bolaang MongondowTimur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRDKabupaten Bolaang MongondowTimur.
6.Hari Jadi adalah tanggal terbentuknya Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7.Hari Ulang Tahun adalah Hari J adi daerah yang merupakan momen bersejarah untuk menghargai dan mengenang jasa para pendahulu yang perlu untuk diketahui, diingat dan diperingati sebagai wahana menumbuhkan rasa memiliki, kebanggaan serta semangat persatuan '~- dan kesatuan warga masyarakat serta sebagai sarana evaluasi perkembangan daerah.
8.Momosad adalah semangat gotong royong yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat Bolaang MongondowTimur. BABU PENETAPAN HARi JADI PasaJ 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini Harl Jadi Daerah ditetapkan pada tanggal 21 Juli Tahun 2008.
(2)Penetapan Harl Jadi Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupa.kan momentum berdirinya Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur sebagai Daerah Otonom. BABW HARi ULANG TAHUN

Pasal 3

(1)Setiap tanggal 21 Juli Pemerintah Daerah bersama Masyarakat memperingati Harl Ulang Tahun Daerah.
(2)Pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan Upacara Bendera dan dilanjutkan dengan Sidang Parlpurna Istimewa DPRD.
(3)Ketentuan mengenai tatacara pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. BABV KETENTUAN PENUTUP Pae.al5 Dalam hal pelaksanaan Peringatan Harl Ulang Tahun Daerah yang bertepatan dengan Harl Nasional atau Harl Besar lainnya, maka Peringatan Hari Ulang Tahun ditunda atau dilaksanakan secara bersama-sama dengan Perayaan Hari Hasional atau Harl Besar lainnya.

BAB IV

TEMA HARi ULANG TAHON Pasal 4 Dalam setiap pelaksanaan Harl Ulang Tahun Daerah, Bupati menetapkan suatu Terna untuk dapat mendorong semangat Momosad serta Persatuan dan Kesatuan Masyarakat dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan Pembangunan bagi Kesejahteraan Rakyat dan memperkuat Jati Diri Daerah dan Masyarakat.

Pasal 6

r.\ \_,~/ kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di lingkungan Kabupaten Bolaang MongondowTimur. DaJam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan dalam peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Bahwa dengan dibentuknya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan diundangkan:nya Undang-Undang nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara, maka sejak itu Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowTimur menjadi daerah otonom baru. Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Bolaang MongondowTimur berdasarkan Undang-Undang diberikan kewe.nangan untuk. menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai daerah otonom baru, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentunya harus mempunyai hari jadi sebagai momentum sejarah yang akan selalu diperingati oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan masyarakat. Hari jadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat terhadap pelaksaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyrakatan, sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dapat berkembang lebih pesat dan sesuai dengan aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat. II. PASALDEMIPASAL

Pasal 1

Pasal 3

r ( ) Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 4

Cukupjelas

Pasal 5

CukupJelas

Pasal 6

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2017 NOMOR

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015