DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur No. 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai .unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memlmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. . ;
7.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD.
10.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan jabatan.
11.Belanja Sekretariat DPRD adalah Belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBD, meliputi
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses. Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

BAB II

PENGHASILAN, TIJNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 djberJkan setlep buJan keoada Pjmpjnan dan Anggota DPRD,. .
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasiAnggota DPRD sebeser 75 o/o (tujuh puJuh Jima persen) dari uang representasi Ketua DPRD. t Pasal 6
(5)Penetapan besaran nilai jumlah .uang representasi Pimpinan .dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) secara teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga .dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setlap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud .dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a .angka 4 .diberHcan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10 °/o (sepuluh per seratus) dari uang representasi yang bersangkutan. ( ' \. Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145 °/o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

(1).,--, ' '', ,·
(2)
(3)

Pasal 7

Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain . Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan :

a.Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
b.Wakil ketua, sebesar 5 °/o (lima persen)
c.Sekretaris, sebesar 4 °/o (empat persen); dan
d.Anggota, sebesar 3 °/o (tiga persen); Dari tunjangan jabatan ketua DPRD. Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tu gas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)T.unjangan r.eses sebagaimana .dimaksud rlalam Pasal 2 ayat (1) hur.uf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. + \ ·'
(3)Tunjangan komunikasi intensif den tunjangan reses diberlkan sesuai .dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunianqan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD. Pasa~9 Besaran tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan; b, jaminan kecelakaan kerja
2. c.jaminan kematian; dan
3. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya, dan
2. b.tunjangan tranportasi.

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana .dimaksud pada ayat {1), Pimpinan dan · Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)PemerJksaaan Kesehat.an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu} t.ahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 12

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas :

a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c.pakaian spil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ;' \ .:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 13

(1)

Pasal 14

Rumah negara dan perJengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD dan disesuaikan dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD dan disesuaikan dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebaqalmana dimaksud pada ayat (1) penyerahannya dituangkan dalam ikatan perjanjian antar Pemerintah Daerah dengan Pimpinan dan Anggota DPRD bersangkutan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling Jambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti at.au berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan mengacu dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
5.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai .unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memlmpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. . ;
7.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah peraturan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Sekretaris DPRD adalah Pejabat Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat DPRD.
10.Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan jabatan.
11.Belanja Sekretariat DPRD adalah Belanja untuk menunjang aktifitas DPRD dan Sekretariat DPRD.

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada :
1. a.APBD, meliputi
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi :
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses. Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)

BAB II

PENGHASILAN, TIJNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 djberJkan setlep buJan keoada Pjmpjnan dan Anggota DPRD,. .
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD 80 % (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasiAnggota DPRD sebeser 75 o/o (tujuh puJuh Jima persen) dari uang representasi Ketua DPRD. t Pasal 6
(5)Penetapan besaran nilai jumlah .uang representasi Pimpinan .dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (3) secara teknis ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga .dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setlap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1).,--, ' '', ,·
(2)
(3)

Pasal 7

a.Ketua, sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen);
b.Wakil ketua, sebesar 5 °/o (lima persen)
c.Sekretaris, sebesar 4 °/o (empat persen); dan
d.Anggota, sebesar 3 °/o (tiga persen); Dari tunjangan jabatan ketua DPRD. Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tu gas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)T.unjangan r.eses sebagaimana .dimaksud rlalam Pasal 2 ayat (1) hur.uf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. + \ ·'
(3)Tunjangan komunikasi intensif den tunjangan reses diberlkan sesuai .dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
(5)Pemberian tunianqan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD. Pasa~9 Besaran tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan; b, jaminan kecelakaan kerja
2. c.jaminan kematian; dan
3. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa :
1. a.rumah negara dan perlengkapannya, dan
2. b.tunjangan tranportasi.

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana .dimaksud pada ayat {1), Pimpinan dan · Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
(4)PemerJksaaan Kesehat.an sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu} t.ahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 12

a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
b.pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
c.pakaian spil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ;' \ .:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pasal 13

(1)

Pasal 14

(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan mengacu dalam Peraturan Menteri.

Pasal 15

(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah status hukumnya.
(2)Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.