DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pengendalian Pengawasan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bolaang Mongondow Timur sebagai bagian dari tugas pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, maka perlu mengoptimalkan pengusahaan cabang produksi yang bernilai ekonomi tinggi termasuk pengaturan pengusahaan sarang burung walet;
b.bahwa kegiatan eksploitasi sarang burung walet baik yang berada di alam bebas maupun pada habitat buatan perlu diatur pelaksanaannya agar tidak menggangu keseimbangan lingkungan hidup di sekitarnya;
c.bahwa adanya suatu pengaturan sebagai payung hukum dalam melakukan penataan pengusahaan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Bolaang MongondowTimur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian, Pengawasan, dan Pengusahaan Sarang Burung Walet; /:J BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENGENDALIAN PENGAWASAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET TENTANG TAHUN 2022NO MOR PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA Menimbang PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET. BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOWTIMUR dan Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757). ten tang Republik
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Menetapkan Mengingat I- melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan.
9.Sangadi adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan narna dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, perangkat daerah yang

Pasal 1

Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga collocalia yaitu collocaliafuchiphaqas, collocalia maxima, colocalia esculenta dan collocalia linchi yaitu Burung Walet dan sejenisnya yang dimanfaatkan sarangnya.
2.Sarang Burung Walet dan sejenisnya adalah sarang burung Walet alami dan sejenisnya yang dibudidayakan oleh manusia.
3.Gedung Walet adalah suatu pembangunan tertentu yang dibangun oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan Sarang Burung Walet dan sejenisnya.
4.Daerah adalah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondowtimur.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRDadalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
8.SKPD Teknis adalah KETENTUANUMUM BABI untuk hukum Bu rung p

Pasal 3

Pengelolaan Sarang Burung Walet bertujuan menciptakan kemanfaatan, keadilan dan kepastian dalam bentuk perizinan terhadap Usaha Sarang Walet.

f.kelestarian.
a.kepastian hukum;
b.manfaat;
c.keadilan;
d.kemitraan;
e.efisiensi;dan asas:

Pasal 2

Pengelolaan Sarang Burung Walet dilakukan berdasarkan organisasi sosial politik, atau orgamsasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

11.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubemur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
12.Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami seperti gua di hutan.
13.Usaha Sarang Burung Walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/ eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemumian, pengangkutan dan penjualan.
14.Izin Usaha Sarang Burung Walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat lain yang berwenang kepada orang pribadi atau Badan yang melakukan Usaha Sarang Burung Walet di habitat alami dan di luar habitat alami.
15.Tim Teknis adalah yang melakukan penilaian terhadap berkas permohonan dan dibentuk dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

(1)Setiap orang atau Badan yang akan melakukan Usaha Sarang Burung Walet di habitat alami wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat lain yang berwenang.
(2)Untuk mendapatkan Izin Usaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PD Telmis dengan melampirkan:
1. a.permohonan tertulis Usaha Sarang Burung Walet;
2. b.identitas pemohon;
3. c.luas areal pemanfaatan;
4. d.denah lokasi yang menunjukkan batas titik koordinat secara jelas;
5. e.status kepemilikan hak atas tanah;
6. f.nomor pokok wajib pajak;
7. g.nomor pokok wajib pajak daerah;
8. h.akte pendirian bagi Badan;
9. i.surat pernyataan kesediaan membayar pajak daerah; J. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati semua persyaratan mengenai izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. k.surat kesanggupan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh Sangadi. 1'J

Pasal 4

Pengendalian dilakukan melalui pemberian Izin Usaha Sarang Burung Walet. "BAB II PENGENDALIAN

Pasal 6

(1)Setiap orang atau Badan yang akan melakukan Usaha Sarang Burung Walet di luar habitat alami atau habitat di buatan wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat lain yang berwenang.
(2)Untuk mendapatkan Izin Usaha Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui PD Teknis dengan melampirkan:
1. a.proposal Usaha Sarang Burung Walet;
2. b.identitas pemohon;
3. c.luas areal pemanfaatan dengan denah lokasi yang dapat menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas;
4. d.mendapatkan persetujuan tidak keberatan dari warga masyarakat disekitar bangunan;
5. e.surat pernyataan yang menyebutkan waktu penggunaan alat pemanggil burung walet mulai jam 06.00 s/d 18.30 wita;
6. f.status tanah untuk Usaha Sarang Burung Walet;
7. g.menunjukan nomor pokok wajib pajak ;
8. h.menunjukan nomor pokok wajib pajak daerah;
9. i.akte pendirian bagi Badan; J. tanda pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir;
10. k.surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sanggup memberikan bantuan atau santunan kepada warga masyarakat di sekitar bangunan, dan berpartisipasi ~
(3)Izin Usaha Sarang Burung Walet yang lokasinya di kawasan hutan negara, kawasan konservasi, tam.an nasional, tam.an wisata alam dan tam.an buru diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. ,- 1

Pasal 9

(1)Apabila permohonan ditolak, Bupati memberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan menyebutkan alasannya.
(2)Alasan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (2);
2. b.adanya persyaratan clan keterangan yang tidak benar;
3. c.kegiatan yang akan dilakukan dapat menimbulkan dampak lingkungan; atau
4. d.kegiatan terletak pada lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukkan.

Pasal 8

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan disetujui, Bupati menerbitkan izin melalui PD teknis.

Pasal 7

Permohonan Izin Usaha Sarang Burung Walet disampaikan kepada Bupati melalui PD Teknis untuk diproses melalui OSS.

1.memiliki persetujuan bangunan gedung.

Pasal 12

(1)Dalam pengelolaan Usaha Sarang Burung Walet Bupati berwenang melaksanakan pembinaan. 1J:.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…