DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 April 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa materi dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; l Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Sadan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 2 021 N omor 1 92);
5.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Serita Daerah Nomor 10, tambahan Lembaran Daerah nomor 10 Tahun 2016); 4R Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Menetapkan: MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Mongondow Timur Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 65), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: merupakan Sekretariat DPRD k Tipe C; b.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; Sekretariat DPRD,
c.Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari:
1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
2. 2.Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
3. 3.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
4. 4.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. 5.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 7.Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
8. 8.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi, tenaga kerja dan energi sumber daya mineral;
9. 9.Dinas Komunikasi dan Inforrnatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, inforrnatika, persandian dan statistik;
10. 10.Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
11. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; lf
12. 12.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
13. 13.Dinas Pertanian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
14. 14.Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan;
15. 15.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
16. 16.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe c, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
17. 17.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
18. 18.Dinas Lingkungan Hidup Tipe c, A,Tipe menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
19. 19.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
20. 20.Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
21. 21.Dinas Perpustakaan Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan; dan
22. 22.Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan kebakaran. 1J.
e.Badan Daerah, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. 2.Badan Riset dan Inovasi Daerah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; dan
5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
f.Kecamatan, terdiri dari:
1. 1.Kecamatan Modayag, Tipe A;
2. 2.Kecamatan Modayag Barat, Tipe A;
3. 3.Kecamatan Kotabunan, Tipe A;
4. 4.Kecamatan Nuangan, Tipe A;
5. 5.Kecamatan Tutuyan, Tipe A;
6. 6.Kecamatan Mooat, Tipe A; dan
7. 7.Kecamatan Motongkad, Tipe A.
8. 2.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: {

Pasal 7

(1)Selain UPT Dinas sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPT Dinas di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta wajib menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

3.Pasal 11 dihapus.
4.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Penetapan pejabat baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.Pasal 15 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Ditetapkan di Tutuyan pada tanggal G BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,Jf , Diundangkan di Tutuyan pada tanggal SEKRETARIS DAERAH BUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR, JEFFRY SONNY WAROKKA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2023 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINS! SULAWESI UTARA MON&KAREN, S.H.,M.H. 0262014032003

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 1 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 13

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016