DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 2 Tahun 2022

Nomor: 2
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 1 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Noma�· 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 t e n t an g Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2 0 1 4 ten tang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 1 2 3 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2 0 1 5 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 6 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2 0 1 5 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 1223):/e,-·
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2 0 1 5 tentang Susunan Organisasi Dan Tahun Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2 0 1 7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2 0 1 6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DESA

Pasal 2

( 1 ) Pemerintah Desa terdiri atas:

a.Sangadi; dan
b.Perangkat Desa.

(2)Perangkat Desa terdiri atas:
1. a.sekretariat Desa;
2. b.pelaksana kewilayahan; dan
3. c.pelaksana teknis.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Sangadi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. #
(4)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Sangadi.

Pasal 3

( 1 ) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf a, dipimpin oleh Sekretaris Desa.
(2)Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dibantu oleh unsur staf sekretariat.
(3)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
(4)Dalam hal Sekretariat Desa terdiri atas 3 (tiga) urusan, pengelompokan urusan terdiri atas:
1. a.urusan tata usaha dan umum;
2. b.urusan keuangan; dan
3. c.urusan perencanaan.
(5)Dalam hal sekretariat Desa terdiri atas 2 (dua) urusan, pengelompokan urusan terdiri atas:
1. a.urusan umum dan perencanaan; dan
2. b.urusan keuangan.
(6)Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Urusan.
(7)Penentuan jumlah urusan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 4

( 1 ) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan unsur pembantu Sangadi sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2)Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas.
(3)Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan �· ,- pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(4)Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah Kepala Dusun.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

( 1 ) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)huruf c, merupakan unsur pembantu Sangadi sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga} seksi dan paling sedikit 2 (dua} seksi.
(3)Dalam hal pelaksana teknis terdiri atas 3 (tiga) seksi, pengelompokan seksi terdiri atas:
1. a.seksi pemerintahan;
2. b.seksi kesejahteraan; dan
3. c.seksi pelayanan.
(4)Dalam hal pelaksana teknis terdiri atas 2 (dua) seksi, pengelompokan seksi terdiri atas:
1. a.seksi pemerintahan; dan
2. b.seksi kesejahteraan dan pelayanan.
(5)Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.
(6)Penentuan jumlah pelaksana teknis disesuaikan dengan klasifikasi Desa dan kemampuan keuangan Desa.

BAB III

PENGANGKATANPERANGKATDESA

Pasal 6

( 1) Perangkat Desa diangkat oleh Sangadi dari Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2)Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
1. a.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah sebagai berikut:
1. a.lulus ujian tertulis dan wawancara; dan
2. b.khusus untuk calon Sekretaris Desa harus lulus ujian keterampilan mengoperasikan komputer;
3. c.Tidak memiliki hubungan keluarga (istri/Suami, anak dan menantu) dengan Sangadi.

Pasal 7

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan ujian tertulis, wawancara dan ketrampilan mengoperasikan komputer diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

( 1) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

a.kartu tanda penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup;
c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
d.ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
e.akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
f.surat keterangan berbadan sehat dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau aparat kesehatan yang berwenang; dan ,fa..
g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

(2)Bagi calon Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), juga memiliki surat keterangan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian.
(3)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
(4)Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak menerima haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan tunjangan Perangkat Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.
(5)Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mundur darijabatannya sebagai Anggota BPD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme se bagai beriku t:

a.Sangadi membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
b.Sangadi melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
c.pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
d.hasil penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa paling rendah 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Sangadi kepada Camat; � ·
e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap Calon paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa;
f.rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
g.dalam hal Camat memberikan persetujuan, Sangadi menerbitkan Keputusan Sangadi tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
h.dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Sangadi melakukan penjaringan dan penyaringan Calon kembali;
1. 1.berdasarkan identifikasi camat, jika proses pengangkatan perangkat desa tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, camat memberikan rekomendasi berisi penolakan dan memerintahkan kepada sangadi untuk melakukan proses pengangkatan ulang atas beban APBDesa. J. Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar bagi sangadi dalam pengangkatan calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi menjadi perangkat desa dengan keputusan sangadi;
k.ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi tertulis camat sebagaimana dimaksud pada huruf (i) dan huruf U) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

6 (enam) bulan sebelum berakhirnya tugas seorang Perangkat Desa, Sangadi memberitahukan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan tentang akan berakhirnya tugas dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.

(2)Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak jabatan Perangkat Desa dinyatakan kosong.
(3)Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang. � .
(4)Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur Perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat yang dianggap mampu dan cakap, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(5)Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim.
(6)Dalam hal melalui musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dicapai mufakat, penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota Tim dilakukan dengan pemungutan suara.
(7)Dalam hal anggota Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan tetap atau mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa, maka Sangadi memberhentikan yang bersangkutan dan kedudukannya digantikan oleh orang lain dari unsur yang sama dan ditetapkan dengan keputusan Sangadi.
(8)Untuk keperluan administrasi, Tim dapat menggunakan Cap/Stempel Tim.

Pasal 12

( 1) Tu gas Tim adalah: persetujuan pelaksanaanproses dengan

a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengangkatan Perangkat Desa;
b.menyusun jadwal dan tempat pengangkatan Perangkat Desa, Sangadi dan dikonsultasikan kepada Camat;
c.menyusun dan mengajukan rencana biaya pengangkatan dan pelantikan Perangkat Desa;
d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Sangadi dan dikonsultasikan dengan Camat;
e.menetapkan nilai ambang batas kelulusan;
f.menerima pendaftaran Bak.al Calon;
g.melaksanakan penelitian persyaratan Bak.al Calon;
h.mengumumkan Calon kepada masyarakat;
i.meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap Calon; � . J . mengajukan Calon yang lolos dari keberatan masyarakat kepada Sangadi untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti ujian;
k.menyiapkan materi ujian tertulis;
1. 1.menyiapkan materi dan sarana ujian praktek operasional komputer khusus untuk calon Sekretaris Desa;
m.menyelenggarakan ujian tertulis dan ujian praktek bagi Calon yang Berhak Mengikuti Ujian;
n.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
o.membuat berita acara penetapan Calon, berita acara penelitian keberatan masyarakat, berita acara ujian tertulis, dan berita acara penetapan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi;
p.mengajukan Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi kepada Sangadi; dan
q.melaporkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Sangadi.

(2)Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sangadi.
(3)Tim sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Sangadi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Tim diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

( 1 ) Tim mengajukan kebutuhan anggaran pengangkatan Perangkat Desa pada Sangadi paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibentuk.

(2)Sangadi memberikan persetujuan paling Lama 7 (tujuh) hari sejak kebutuhan anggaran pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diajukan oleh Tim. /6.. .

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…