Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2022
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 61
Ringkasan
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUANHUKUM UNTUK MASYARAKATMISKIN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Menetapkan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk:
+
Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Masyarakat Miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.
Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:
memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Hukum.
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah
BAB II PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM
BAB II
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
'
Bagian Kedua Pemberian Bantuan Hukum Hukum bagi ~ perjanjian pelaksanaan Bantuan Masyarakat Miskin.
berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum. Litigasi Hukum Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum Litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.
Membuka PDF…