DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINS! SULAWESI UTARA PERATURAN DAERAH K.ABUPATENBOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 3 TAHUN2022 TENTANG BANTUAN HUKUMBAGI MASYARAKATMISKIN Mengingat Menirnbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
2.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi ~ BABI KETENTUAN UMUM MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUANHUKUM UNTUK MASYARAKATMISKIN Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); Menetapkan layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok masyarakat miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pernberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5.Masyarakat Miskin adalah masyarakat Daerah yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
7.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Perkara adalah rnasalah hukum yang perlu diselesaikan.
10.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11.Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukurn.
13.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukurn yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
14.Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan setiap tahun oleh Pernerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum. ~

Pasal 4

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat; +

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi Masyarakat Miskin di Daerah dalam menghadapi permasalahan hukum.

Pasal 2

Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektifitas; dan
f.akuntabilitas.
1. 15.Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum.
2. 16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Bantuan Hukum.

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah

Pasal 6

(1)Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum dialokasikan dalam APBD, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB II

PENYELENGGARAANBANTUANHUKUM

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.penyelenggaraan bantuan 'hukum;
b.penganggaran dan penyaluran Bantuan Hukum;
c.koordinasi;
d.larangan dan sanksi; dan
e.pembinaan, pengawasan dan pengendalian. '
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
e.terpenuhinya hak Masyarakat Miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum #

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
1. a.Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
2. b.Bantuan Hukum secara Nonlitigasi.
(2)Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
3. c.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
(3)Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan dalam bentuk:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/ atau
  1. 1.drafting dokumen hukum.

Pasal 11

(1)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(2)Penunjukan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk

Pasal 10

berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum. Litigasi Hukum Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum Litigasi sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

(2)Pemberian Bantuan Hukum secara dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…