DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

c.bahwa untuk melakukan pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, pemerintah daerah belum memiliki dasar hukum;
b.bahwa Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan salah satu daerah dengan jumlah kasus positif Corona Virus Disease 2019 yang cukup dominan, sehingga membutuhkan upaya penanganan yang tepat;
a.bahwa untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019; Menimbang BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR "\ TAHUN 2022 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR PROVINS! SULAWESI UTARA Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Corona Vims Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVJD- 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome - Corona Viru.s-2 yang telah ~

Pasal 1

BABI KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIR.USDISEASE 2019. MEMUTUSKAN: BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR dan KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH Dengan Persetujuan Bersama Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 ten tang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); Menetapkan menjadi panderni global berdasarkan penetapan dari Organisasi Kesehatan Dunia dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional.
2.Protokol Kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh semua pihak agar beraktivitas secara aman pada saat pandemic COVID-19 dengan cara menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak tahu status kesehatannya melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing) dan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer).
3.Penegakan Hukum Protokol Kesehatan adalah upaya untuk ditaatinya Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan disertai sanksi hukum.
4.Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dan/ a tau masyarakat untuk menghindari a tau mengurangi risiko, masalah, dan menanggulangi dampak buruk akibat COVID-19 yang ditujukan untuk melindungi masyarakat dari penularan COVID-19, menurunkan jumlah yang sakit dan/ a tau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak social dan ekonomi akibat COVID-19.
5.Daerah adalah Kabupaten Bolaang MongondowTimur.
6.Bupati adalah Bupati Bolaang MongondowTimur.
7.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang MongondowTimur, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ~ Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penerapan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. ~

Pasal 2

9.Dinas adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
10.Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif berdasarkan peraturan Daerah ini.
11.Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagianya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksaid atau protein rekombinaan, yang di tambahkan dengan zat lainya yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
12.Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan saki.t atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan. 13.Pandemi adalah wabah penyakit menular yang berjangkit serempak meliputi dan melintasi batas wilayah geografis antarabeberapa atau banyak negara di dunia.
14.Wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu, serta dapat menimbulkan malapetaka yang disebabkan oleh virus, bakteri maupun hewan. penyebaran Wabah COVID-19 kepada masyarakat;

Pasal 5

Dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

a.melindungi kesehatan dan keamanan masyarakat dari COVID-19;
b.melindungi masyarakat dari dampak Pandemi COVID-19;
c.melakukan tindakan pencegahan dan pemutusan rantai penularan COVID-19 di Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;
d.memberikan dan menyediakan informasi tentang jumlah dan
b.pelaksanaan;
c.vaksinasi;
d.pemantauan dan evaluasi;
e.sosialisasi dan partisipasi;
f.pendanaan;
g.ketentuan penyidikan; dan
h.ketentuan pidana. Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :
a.tanggung jawab, wewenang, hak dan kewajiban;

BAB II

TANGGUNG JAWAB, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

a.memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran COVID-19;
b.meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab/pemilik dan/ a tau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat COVID-19; dan
d.memberikan efek jerah bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-1 9.

Pasal 8

Subjek pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

BAB III

PELAKSANAAN Setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh data dan informasi serta ikut dalam upaya penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Daerah.

Pasal 6

Dalam penerapan disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19, Pemerintah Daerah berwenang:

a.melakukan upaya terpadu Pencegahan dan Pengendalian penularan COVID-19 di Daerah;
b.melakukan upaya pemuliahan ekonomi dan sosial budaya masyarakat yang terdampak COVID-19;
c.meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat; dan
d.melaksanakan karantina/isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari atau sampai keluarnya hasil pemeriksaan kesehatan yang menyatakan bebas COVID-19 dari instansi yang berwenang bagi orang yang:
1. 1.berdasarkan hasil pelacakan mempunyai kontak erat dengan kasus terkonfirmasi positif COVlD-19; dan/atau
2. 2.terkonfirmasi positif COVJD-19.
e.melakukan disinfeksi terhadap ternpat dan/ atau sarana yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah;
f.melakukan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan Pemahaman mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19; dan
g.melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan yang meliputi:

a.bagiperorangan;
1. 1.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat keluar rumah, kecuali sedang makan, mmum dan/atau berolahraga;
2. 2.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. 3.melakukan pembatasan interaksi fisik paling rendah 1,5 ( satu koma lima) meter; dan
4. 4.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
b.bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penaggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. 1.melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19;
2. 2.menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan;
3. 3.melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi orang yang akanberaktifitas di lingkungan kerja;
4. 4.melakukan upaya pengaturan jaga jarak;
5. 5.melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. 6.penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID-19; dan
7. 7.fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19. 1!
a.perorangan;
b.pelaku usaha; dan
c.pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. rupiah);
1. 3.penghentian sementara kegiatan; dan/atau

Pasal 11

Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi administratif berupa;

a.bagi perorangan:
1. 1.teguran lisan atau tertulis;
2. 2.kerja sosial; dan / a tau
3. 3.denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah).
b.bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. 1.teguran lisan atau tertulis;
2. 2.denda administratif sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu

Pasal 10

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.tempat ibadah;
d.stasiun, terminal, pelabuhan;
e.transportasi umum;
f.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
g.apotek dan toko obat;
h.warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
1. 1.pedagang kaki lima/ lapak j ajanan; J. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
k.tempat wisata;
1. 1.fasilitas pelayanan kesehatan;
m.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
n.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1)Sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 1, dikenakan sebanyak 1 (satu) kali.
(2)Sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 2, dikenakan jika pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah dilaksanakan teguran lisan atau tertulis.
(3)Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b angka 3, dikenakan jika pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah dilaksanakan pengenaan denda administratif.
(4)Sanksi adrninistratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan paling singkat 14 (empat belas) hari. ~
(1)Sanksi administratif berupa teguran lisan atau tertulis bagi perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 1, dikenakan sebanyak 1 ( satu) kali.
(2)Sanksi adrninistratif berupa kerja sosial sebagaimana climaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 2, dikenakan jika pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah dilaksanakan teguran lisan atau tertulis.
(3)Sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a angka 3, dikenakan jika pelanggaran tetap dilakukan oleh pelanggar setelah dilaksanakan kerja sosial.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…