Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2022
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat : 1 . Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ,fi
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLMNG MONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLMNG MONGONDOW TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2 0 2 1 .
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
1 1 . Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
BAB II
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari : ( 1) Selisih Anggaran Pendapatan Daerah dengan Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp.6.631.819. 936,99 (enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh enam koma sembilan puluh sembilan rupiah) dari realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.556.390.481.151,99 (lima ratus lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu seratus lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan) yang berarti 1 0 1 , 2 1 % (seratus satu koma dua puluh satu persen) dari Anggaran Pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.549.758.661.215,00 (lima ratus empat puluh sembilan miliar f9,· tujuh ratus lirna puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima belas rupiah);
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mem berikan informasi keuangan sebagai berikut:
Neraca per 31 Desember 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat ( 1) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
Laporan Operasional Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
Laporan Arus Kas Tah un Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf e memberikan informasi keuangan sebagai berikut :
Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan. Pasal 1 1 Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :
1 . Lampiran I . 1 tentang Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
dan Jenis Pendapatan, Belanja ; ,
J. Larnpiran X tentang Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
I. Lampiran XII tentang Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
1 . Larnpiran XX. l : lkhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Sadan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
---- -
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diatur dengan Peraturan Bupati.
Membuka PDF…