DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 I Nomor 41, Tambahan Nomor 6856); Lembaran Negara Republik Indonesia) 4.PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanNegaraRepublik IndonesiaNomor6322); 5.PeraturanDaerahNomor4Tahun2023tentangPengelolaan KeuanganDaerah(LembaranDaerahKabupatenBolaang MongondowTimurTahun2023Nomor4,Tambahan LembaranDaerahKabupatenBolaangMongondowTimur Nomor95); DenganPersetujuanBersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATEN BOLAANGMONGONDOWTIMUR dan BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2023. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.DaerahadalahKabupatenBolaangMongondowTimur. 2.Bupati adalahBupatiBolaangMongondowTimur. 3.PemerintahDaerah adalahBupatisebagai unsur penyelenggarapemerintahanDaerahyangmemmpm pelaksanaan urusanpemerintahanyang menjadi kewenangan Daerah. 4.AnggaranPendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnya disingkatAPBDadalahrencanakeuangantahunanDaerah yang ditetapkandenganPeraturanDaerah. 5.Penerimaan adalah uang yang masukke kasDaerah.
6.Pengeluaran adalah uang yang keluardarikasDaerah. I
7.Pendapatan adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
10.Beban adalah penurunan manfaat ekonorni atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
11.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan neto.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD Pasal 2 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:

Pasal 3

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah sebagai berikut:

a.realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp538.464.281.623,51 (lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah lima puluh satu sen) yang berarti 98,77% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran pendapatan sebesar Rp545. l 96.618.255,00 (lima ratus empat puluh lima miliar seratus sembilan puluh enam / juta enam ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh lima rupiah);
b.realisasi Belanja Daerah sebesar Rp539.550.404.160,77 (lima ratus tiga puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh juta empat ratus empat ribu seratus enam puluh rupiah tujuh puluh tujuh sen) yang berarti 91,65% (sembilan puluh satu koma enam puluh lima persen) dari anggaran belanja sebesar Rp588.727.131.609,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan rupiah);
c.berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan realisasi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat realisasi defisit anggaran sebesar Rpl.086.122.537,26 (satu miliar delapan puluh enam juta seratus dua puluh dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah dua puluh enam sen) atau sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaran defisit sebesar Rp43.530.513.354,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
d.realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp43.767.476.361,03 (empat puluh tiga rniliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah tiga sen) yang berarti 100,54% (seratus koma lima puluh empat persen) dari anggaran Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp43.530.513.354,00 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah);
e.realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dari anggaran Pengeluaran Pembiayaan dalam sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
f.berdasarkan realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat realisasi pembiayaan neto sebesar Rp43.767.476.361,03 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah tiga sen) yang berarti 100,54% (serntus koma lima; puluhempatpersen)darianggaranpembiayaan netosebesar Rp43.530.513.354,00(empatpuluhtigamiliarlimaratustiga puluhjutalimaratustigabelas ributigaratuslimapuluh empatrupiah);dan g.berdasarkanrealisasidefisitanggaransebagaimanadimaksud dalam hurufc danrealisasipembiayaannetosebagaimana dimaksuddalamhuruff,terdapatSisaLebihPembiayaan AnggaransebesarRp42.681.353.823,77(empatpuluhdua miliarenamratusdelapanpuluhsatujutatigaratuslima puluhtigaribudelapanratusduapuluhtigarupiahtujuh puluhtujuhsen).

Pasal 4

Uraianlaporanrealisasianggaransebagaimanadimaksuddalam Pasal3terdiridari: a.selisihanggaranPendapatandengan realisasi Pendapatan sebesarRp6.732.336.631,49(enammiliar tujuhratustiga puluhduajutatigaratustigapuluhenamribuenamratustiga puluhsaturupiahempatpuluhsembilansen); b.selisihanggaranBelanjadenganrealisasiBelanjasebesar Rp49.176.727.448,23(empatpuluhsembilanmiliarseratus tujuhpuluhenamjutatujuhratusduapuluhtujuhribu empatratusempatpuluhdelapan rupiahduapuluhtigasen); c.selisihanggarandefisitdenganrealisasi defisitsebesar Rp42.444.390.816,74(empatpuluhduamiliarempatratus empatpuluhempatjutatiga ratussembilanpuluhribu delapanratusenambelasrupiahtujuhpuluhempatsen);

d.selisihanggaranPenerimaanPembiayaandenganrealisasi PenerimaanPembiayaansebesarRp236.963.007,03(duaratus tigapuluhenamjutasembilanratusenam puluhtigaribu tujuh rupiahtigasen); e.selisihanggaranPengeluaranPembiayaandenganrealisasi PengeluaranPembiayaansebesarRp0,00(nolrupiah);dan f.selisihanggaranpembiayaanneto denganrealisasi pembiayaan neto sebesarRp236.963.007,03(duaratus tigapuluhenam jutasembilanratusenam puluhtiga ributujuhrupiah tiga sen). I

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.saldo anggaran lebih awal sebesar Rp43.530.513.354,03 (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah tiga sen);
b.penggunaan saldo anggaran lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp43.767.476.361,03 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah tiga sen);
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g sebesar Rp42.681.353.823,77 (empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen);
d.berdasarkan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penggunaan saldo anggaran lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdapat saldo anggaran lebih sebelum koreksi sebesar Rp42.444.390.816,77 (em pat puluh dua miliar em pat ratus em pat puluh em pat juta tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam belas rupiah tujuh puluh tujuh sen);
e.penyesuaian saldo anggaran lebih sebesar Rp236.963.007,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tujuh rupiah); dan
f.berdasarkan saldo anggaran lebih sebelum koreksi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan penyesuaian saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf e, terdapat saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp42.681.353.823,77 (empat puluh dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah tujuh puluh tujuh sen). I Pasal 6 Neracaper31Desember2023sebagaimanadimaksuddalamPasal 2hurufcmemberikaninformasikeuangansebagaiberikut: a.jumlahasetsebesarRp885.317.912.139,86(delapanratus delapanpuluhlimamilliartigaratustujuhbelasjutasembilan ratusduabelasribuseratustigapuluhsembilanrupiah delapanpuluhenamsen);
b.jumlahkewajibansebesarRp8.606.470.394,63(delapanmiliar enamratusenamjutaempatratustujuhpuluhributigaratus sembilanpuluhempatrupiahenampuluhtigasen);dan
c.jumlahekuitassebesarRp876.711.441.7 45,23(delapanratus tujuhpuluhenammiliartujuhratussebelasjutaempatratus empatpuluhsatuributujuhratusempatpuluhlimarupiah duapuluhtigasen).

Pasal 7

LaporanoperasionalsebagaimanadimaksuddalamPasal2huruf dmemberikaninformasikeuangansebagaiberikut: a.pendapatanoperasionalsebesarRp500.775.464.104,81(lima ratusmiliartujuhratustujuhpuluhlimajutaempatratus enampuluhempatribuseratusempatrupiahdelapanpuluh satusen); b.bebanoperasionalsebesarRp516.712.204.691,09(limaratus enambelasmiliartujuhratusduabetasjutaduaratusempat ribuenamratussembilanpuluhsaturupiahsembilansen); c.berdasarkanpendapatanoperasionalsebagaimanadimaksud dalam hurufadanbebanoperasionalsebagaimanadimaksud dalamhurufb,terdapatdefisitdarikegiatanoperasional sebesarRp15.936.740.586,28(limabelasmiliarsembilanratus tigapuluhenamjutatujuhratusempatpuluhribulimaratus delapanpuluhenam rupiahduapuluhdelapansen); d.defisitdarikegiatannonoperasionalsebesarRp68.626.747,00 (enampuluhdelapanjutaenam ratusduapuluhenamribu tujuhratusempatpuluh tujuh rupiah); e.tidakterdapatsurplus/defisitdari posluarbiasa; dan f.berdasarkandefisitdari kegiatanoperasionalsebagaimana dimaksuddalam hurufc, defisitdarikegiatannonoperasional sebagaimanadimaksuddalam huruf d dan surplus/defisitdari posluar biasa sebagaimanadimaksud dalam hurnf e, te,dapat/ defisitlaporanoperasionalsebesarRpl6.005.367.333,28 (enambelasmiliarlimajutatigaratusenampuluhtujuhribu tigaratustigapuluhtigarupiahduapuluhdelapansen).

Pasal 8

Laporan aruskassebagaimanadimaksuddalamPasal2hurufe memberikaninformasikeuangansebagaiberikut: a.jumlahsaldoawalkassebesarRp43.782.581.679,03(empat puluhtigamiliartujuhratusdelapanpuluhduajutalima ratusdelapanpuluhsaturibuenamratustujuhpuluh sembilanrupiahtigasen);

b.jumlaharuskasbersihdariaktivitasoperasisebesar Rp71.687.939.948,74(tujuhpuluhsatumiliarenam ratus delapanpuluhtujuhjutasembilanratustigapuluhsembilan • ribusembilanratusempatpuluhdelapan rupiahtujuhpuluh empatsen); c.jumlaharuskasbersihdariaktivitasinvestasi sebesarminus Rp72.774.062.486,00(tujuhpuluhduamiliar tujuhratus tujuhpuluhempatjutaenampuluhduaribuempatratus delapanpuluhenamrupiah);
d.jumlah aruskasdariaktivitastransitorissebesarminus Rp224.832.806,00(duaratusduapuluhempatjutadelapan ratustigapuluhduaribudelapanratusenamrupiah);dan e.jumlahsaldo akhirkasper31Desember2023sebesar Rp42.708.589.342,77(empatpuluhduamiliartujuhratus delapanjutalimaratusdelapanpuluhsembilanributigaratus empatpuluhduarupiahtujuhpuluhtujuhsen).

Pasal 9

LaporanperubahanekuitassebagaimanadimaksuddalamPasal2 huruffmemberikaninformasikeuangansebagaiberikut: a.ekuitasawal sebesarRp894.050.783.818,51(delapanratus sembilanpuluhempatmiliarlimapuluhjutatujuhratus delapanpuluhtiga ribudelapan ratusdelapanbelas rupiah limapuluhsatusen); b.defisitlaporanoperasionalsebesarRpl6.005.367.333,28 (enambelas miliarlimajutatiga ratusenampuluhtujuh ribu tiga ratus tigapuluhtiga rupiahduapuluhdelapansen);

c.koreksi yanglangsung menambah/mengurangi ekuitas sebesar Rpl.333.974.740,00(satumiliar tiga ratustiga puluh tiga juta / sembilan ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh rupiah); dan
d.berdasarkan ekuitas awal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, defisit laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf b, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, terdapat ekuitas akhir sebesar Rp876.711.441.745,23 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus sebelas juta empat ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah dua puluh tiga sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 1n1.
(2)Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
1. a.Lampiran I memuat laporan realisasi anggaran yang terdiri atas:
  1. 1.ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. 2.ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. 3.rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan
  4. 4.rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
2. b.Lampiran II memuat laporan perubahan saldo anggaran lebih;
3. c.Lampiran III memuat laporan operasional;
4. d.Lampiran IV memuat laporan perubahan ekuitas;
5. e.Lampiran V memuat neraca;
6. f.Lampiran VI memuat laporan arus kas; ; g.LampiranVIImemuatcatatanataslaporankeuangan; h.LampiranVIIImemuatdaftarrekapitulasipiutangdaerah; 1.LampiranIXmemuatdaftarrekapitulasipenyisihan piutangtidaktertagih; j.LampiranXmemuatdaftarrekapitulasidanabergulirdan penyisihandanabergulir; k.LampiranXImemuatdaftarpenyertaanmodal(investasi) PemerintahDaerah; 1.LampiranXIImemuatdaftarrekapitulasirealisasi penambahandanpenguranganasettetapDaerah; m.LampiranXIIImemuatdaftar rekapitulasiasettetap; n.LampiranXIVmemuatdaftar rekapitulasikonstruksi dalampengerjaan; o.LampiranXVmemuatdaftarrekapitulasiasetlainnya; p.LampiranXVImemuatdaftardanacadangandaerah; q.LampiranXVIImemuatdaftarkewajibanjangkapendek; r.LampiranXVIIImemuatdaftarkewajibanjangkapanjang; s.LampiranXIX memuatdaftarsubkegiatanyangbelum diselesaikansampaiakhirtahunanggaran2023dan dianggarkankembalidalamtahunanggaranberikutnya; dan t.LampiranXXmemuatIkhtisarlaporankeuanganbadan usahamilikDaerah terdiriatas; l.ikhtisarlaporankeuangan(neraca)badan usahamilik Daerah;dan 2.ikhtisarlaporankeuangan(laporanlaba/rugi)badan usahamilikDaerah.

Pasal 12

Ketentuanlebihlanjutmengenaipenjabaranpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD tahunanggaran2023,diaturdenganPeraturan l Bupat. f Pasal 13 PeraturanDaerahinimulaiberlakupada tanggaldiundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan PeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLembaran DaerahKabupatenBolaangMongondowTimur. DitetapkandiTutuyan padatanggal2Aoutut2e24 Q, BUPATIBOLAANGMONGONDOW TIMUR, DiundangkandiTutuyan padatanggal21A9r}2024 EKRETARIS DAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOW TIMUR, JEFFRYSONNYWAROKKA LEMBARANDAERAHKABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMURTAHUN2024 NOMOR: NOMORREGISTERPERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMURPROVINS!SULAWESIUTARA: NOPENGELOLAPARAF l.BupatiBolaangMongondowTimurMohonuntukditandatangani 2.Wakil BupatiBolaangMongondowTimur - 3.SekretarisDaerah,U 4.AsistenBidangPemerintahandanKesrary I 5.AsistenBidangAdministrasiUmum I M

6.KepalaBPKPDKab.BolaangMongondowTimur . 0&� 7.KepalaBagianHukumSekretariatDaerah /? 4 8.SekretarisBPKPDKab.BolaangMongondowTimur , 4 9.KepalaBidangAkuntansi danPelaporan rIF /)yI 10.KepalaSubBagianPerundang-Undangan - / 11.KepalaSubBidangPelaporanPengeluaranKasPemda( I r I PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR S TAHUN 2024 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 I. UMUM Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Daerah ini merupakan dokumen pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah untuk Tahun Anggaran 2023, berupa laporan keuangan yang memuat:

a.laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. I

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…