DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan Da-erah tentarlg Anggaran pendapatan dan Belaq;a Daerah Tahun Anggaran 2023; 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2O0g tentang pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di provinsi sulawesi -r-itara (Lembaran i{egara Repubiik indonesia Tahun 2O0g Nomor 102, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentane pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan L,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2O2O tentang Cipta Keg'a (Lembaran Negara Republik Indonesia TaJtun 2O2O fi. 4 Nomor 245, Tambahan Nomor 6573); l'embaran Negara Republik Indonesia Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2O1g tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelengga-ra Pemerintahan Daerah yang memimpin peraksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerai yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5.Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun €rngg€fan yang bersangkutan.
7.Belania Daerah adaiah semua kewajiban Daerah vang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode taleun anggaran yang bersangkutan. p 8

Pasal 2

APBD terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

Pembiayaan adalah sr kembari dan /atau r;,:::#ilT; JIi"T::ri, ;ff pada tahun anggaran yang bersangkutan rnaupun pada tahun_ tahun anggaran berikutnva_ Pendapatan Daerale sebagaimana dimalsud dalam pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp537.357. l3Z.S9g,OO (tima ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus diperoreh dari: sembilan puluh delapan rupiah)' yang (l) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rpl5 .334.434.242.00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:

a.pqiak Daerah;
b.retribusi Daerah;
c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dal
d.lainlain pendapatan asli Daerah yang sah. (21 Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp9.3Sg. f g5.906,00 (sembilan miliar # (s)

(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan tiga ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah). Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar puiuhempat.jutatiga.:11.,1#?"1;'J.ff :,To11_:,7 ratus sembilan puluh satu rupiah). (s) Lain-lain pendapatan asli Daerah yalg sah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp97S.750.000,00 (sembilan r juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimaksud pada avat (l) sesuai dengan ketentuan direncanakan sebesar sembilan ratus enam pui ribu iima puluh rupiah). huruf c direncanakan atus tujuh puluh tiga huruf d adalah lain_lain pendapatan peraturan perundang_undangan yang Rp2.968.1r4.050,00 (dua mitiar uh delapan juta seratus empat belas

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud datam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar RpS 18.1O6.944.O51,00 (lima ratus delapan belas miliar seratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp499.822.422.00O,00 (empat ratus sembilan putuh sembilan miiiar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1g.2g4.522.OS 1,OO (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima puluh satu rupiah). #
(1)Lain-rain pendapatan Daerah yang sah sebagairnana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.915.75g.gOO,OO (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.Iain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

Pasal 8

(2)(s) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,O0 (nol rupiah). Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiall).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp3.9l5.Z5g.8OO,OO (tiga miliar sembilan ratus iima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiahi. Belanja Daerah sebagaimala dimaksud dalam pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp545.557.672.0g 1,00 (Iima ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tqjuh puluh dua ribu cielapan puiuh satu rupiah), yang terd.iri atas:
1. a.belanja operasi;
2. b.belarja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja tralsfer.
(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp370.34 1. I 6 1.69g,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus enam # puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belania bunga;
4. d.belalja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2 12.929.2 0g.72 5,OO (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b direncanatan sebesar Rp I 43.960.8g3. 373, 0O (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah). (41 Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rpg.546.0g0.000,00 (deiapan miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah). (71 Belaaja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f direncanakan sebesar Rp4.904.4g9.600,0O (empat miliar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalarn pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp78.g7g.416.113,O0 (tujuh putuh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari:
1. a.belanja modal tanah; #
(2)
(3)
1. b.belanja modal peralatan dan mesin;
2. c.beianja modal gedung dan bangunan;
3. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
4. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. f.belania modal aset lainnya. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3g0.000.O00,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.22r.262.622,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puruh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enarn ratus dua puluh dua rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.O29.15O.6S0,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(5)Belanja modal .iaran, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf d direncanakan sebesar Rp33.495.77g.013,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh limajuta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RpST2.Blg.298,00 (lima ratus tu.iuh puluh dua iuta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rpt79.4O 1.530,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar RpI.SOO.OOO.OOO,OO (satu miliar lima ratus juta rupiah). p

Pasal 11

a.belanja bagi hasil; dan
b.belania bantuan keuangan.

Pasal 13

(1)Penerimaan pernbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp9.200.534.4g3,O0 (sembilan miliar dua ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pencairan dana cadangan;
3. c.hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4. d.penerimaan pinjaman Daerah; # (U Belanja transfer sebag2i6a112 dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakaa sebesar Rp94.g3g.094 .22 O,OO (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (t) huruf a direncanakan sebesar Rp1.139.257. OZO,OO (satu miliar seratus tiga puluh sembi_lan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp93.698.g37.2OO,OO (sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga putuh tujuh ribu dua ratus rupiah). penerimaan pembiayaan Daerah; dan pengeiuaran pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah sebagairnana dilr,raksud dalarn pasal 2 huruf c terdiri atas: a. b. e f. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan penerimaan pembiayaan lainn.va sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(2)
(3)
(4)(s)
(6)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.2O0.534.4g3,00 (sembilan miliar dua ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah). Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncaaakal sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO,O0 (nol rupiah). Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf e direncanal<an sebesar RpO,OO (nol rupiah). (71 Penerimaan pembiayaan
(1)Pengeluaran pembiayaan Daerah dalam Pasal 12 huruf b lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

sebagaimana direncanakan dimaksud sebesar Rp1.000.O00.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.pembentukan dana cadangan;
b.penyertaan modal Daerah;
c.pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
d.pemberian piniamarr Daerah; dan
e.pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Pembentukan dana cadangan sgfagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO,00 (nol runiah). f

(3)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanal<an sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(4)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufd direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(6)Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang_undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncalakar sebesar Rp0,0O (nol rupiah).

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…