Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 7 Tahun 2022
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 36
Ringkasan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
menetapkan peraturan Da-erah tentarlg Anggaran pendapatan dan Belaq;a Daerah Tahun Anggaran 2023; 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4 Nomor 245, Tambahan Nomor 6573); l'embaran Negara Republik Indonesia Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2O1g tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); MEMUTUSKAN: MCNCTAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
p 8
APBD terdiri atas:
Pembiayaan adalah sr kembari dan /atau r;,:::#ilT; JIi"T::ri, ;ff pada tahun anggaran yang bersangkutan rnaupun pada tahun_ tahun anggaran berikutnva_ Pendapatan Daerale sebagaimana dimalsud dalam pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp537.357. l3Z.S9g,OO (tima ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus diperoreh dari: sembilan puluh delapan rupiah)' yang (l) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rpl5 .334.434.242.00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
(21 Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a direncanakan sebesar Rp9.3Sg. f g5.906,00 (sembilan miliar # (s)
Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar puiuhempat.jutatiga.:11.,1#?"1;'J.ff :,To11_:,7 ratus sembilan puluh satu rupiah). (s) Lain-lain pendapatan asli Daerah yalg sah sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp97S.750.000,00 (sembilan r juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimaksud pada avat (l) sesuai dengan ketentuan direncanakan sebesar sembilan ratus enam pui ribu iima puluh rupiah). huruf c direncanakan atus tujuh puluh tiga huruf d adalah lain_lain pendapatan peraturan perundang_undangan yang Rp2.968.1r4.050,00 (dua mitiar uh delapan juta seratus empat belas
#
Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiall).
Belanja Daerah sebagaimala dimaksud dalam pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp545.557.672.0g 1,00 (Iima ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tqjuh puluh dua ribu cielapan puiuh satu rupiah), yang terd.iri atas:
(41 Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(71 Belaaja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf f direncanakan sebesar Rp4.904.4g9.600,0O (empat miliar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
# (2) (3)
Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3g0.000.O00,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.22r.262.622,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puruh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enarn ratus dua puluh dua rupiah).
Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c direncanakan sebesar RpI.SOO.OOO.OOO,OO (satu miliar lima ratus juta rupiah). p
# (U Belanja transfer sebag2i6a112 dimaksud dalam pasal 7 huruf d direncanakaa sebesar Rp94.g3g.094 .22 O,OO (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
penerimaan pembiayaan Daerah; dan pengeiuaran pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah sebagairnana dilr,raksud dalarn pasal 2 huruf c terdiri atas: a. b. e f. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan penerimaan pembiayaan lainn.va sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (2) (3)
Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncaaakal sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimalsud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar RpO,O0 (nol rupiah). Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf e direncanal<an sebesar RpO,OO (nol rupiah). (71 Penerimaan pembiayaan
sebagaimana direncanakan dimaksud sebesar Rp1.000.O00.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas:
(21 Pembentukan dana cadangan sgfagaimans dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO,00 (nol runiah). f
Membuka PDF…