DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 9 Februari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 526

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dalam rangka melaksanakan reformasi administrasi keuangan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan pokok- pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae.rah dan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae.rah;

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 230 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik lndonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamb~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)( PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2064 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
7. 7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
11. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5049);
12. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679~
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. 14.Pera.turan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 ten tang Pengendalian Jumlah KumuJatif Defisit Anggaran Pendapat.an dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta J1 rrnlab Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana telah beberapa kali d.iubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. 17.Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155~
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
22. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengeloJaan Barang Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
28. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. 29.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527o/ ..
30. 30.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pdaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teJah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
31. 31.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
32. 32.Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2015 Nomor 5);
33. 33.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pela.ksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
34. 34.Peraturan Menteri Da1am ~ Nomor 13 Tahtm 2005 tentang Pedoman Pengelo1aan Keuangan Daerab sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam N~ Nomor 13Tahun 2006;
35. 35.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Perubaban Atas Pe:raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab/·
37. 37.Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akmal Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. 38.Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentuk:an Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
39. 39.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Bo1aang Mongondow Utara Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATJ BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 194~
3.Pemerintah Daerah adalab KepalaDaerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wil.ayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menu.rut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
5.Desa selanjutnya disebut desa. adalah, kesatuan m.asyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usuJ dan adat istiadat setempat yang dialrui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesa.tu.an
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang tennasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,
7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang diben tuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama kepala daerah.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKDadalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
13.Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow U~•
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah lembaga perwak:ilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.
16.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan keuangan Daerah ,
17.Pejabat Pengolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertinda.k sebagai Bendahara Umum Daerah.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19.Kuasa BUD adalah Pejabat yang, diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara umum Daerah.
20.Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokokdan fungsi SKPDyang dipimpinnya.
21.Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang MilikDaerah.
22.Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJYI'K adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25.Bendahara Penerimaan adalah pejabat, fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyunpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
26.Bendabara Pengeluaran adalah. Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyi.mpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang, untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SK.PD.
27.Entitas pelaporan adalab unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuanganf.
28.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
31.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya clisebutRencana KerjaPemerintahDaerah (RKPD), adalab dokumenperencanaan Daerah untuk periode1 (satu) tahun.
32.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
33.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPDserta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
35.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalab rencana kerja dan anggaran Dinas selaku Bendahara Umum Daerab.
36.Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilak:ukan dalam. perspektif lebih dari satu Tahun Anggaran, dengan mempertirnbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada Tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
37.Prakiraan Maju adalah perh'tungan kebutuhan dana untuk tahun Anggaran berikutnya dari Tahun yang direncana.kan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
38.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan ~aran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur 1'·
39.Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan Tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
40.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
41.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerin tahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
42.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil Yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
43.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia}, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
44.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
45.Keluaran adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran clan tujuan program dan kebijakan.
46.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 4 7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
48.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
49.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah/.
50.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
51.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
52.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.
53.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
54.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
55.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
56.Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
57.Pinjaman daerah adalab semua transaksi yang mengakibatkan daerah penerima sejumlab uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
58.Piutang daerah adalab jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/hak atau pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
59.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
60.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besa.r yang tidak d.apat dipenubi da]am satu Tahun Anggaran.
61.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/ a tau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
62.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
63.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerab yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksan7 anggaran Dinas selaku Bendahara Umum Daerah. ,
64.Dakumen Pelaksanaan perubahan AnggaranSKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPDadalab dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cligunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
65.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat OPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
66.Anggaran Kas adalah dokumen perk:i:raanarus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
67.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiata.n sebagai dasar penerbitan SPP.
68.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiata.n/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
69.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
70.SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnyadisingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
71.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendabara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
72.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalab dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
73.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ~t:pc penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/-
74.Surat Perintah Membayar Uang Persecliaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang cliterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang clipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
75.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persecliaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persecliaan yang telah clibelanjakan.
76.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persecliaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persecliaan yang, telah clitetapkan sesuai dengan ketentuan.
77.Surat Perintah Membayar Langsung yang Selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD kepada Pihak Ketiga.
78.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya clisingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
79.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
80.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukurn baik sengaja maupun lalai.
81.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD ad a lab SKPD/Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang clibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang clijual tan pa mengutarnakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya clidasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
82.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan clilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kon trak tahun jamak/
83.Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
84.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan selurub pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara/ daerah, dan ketaatan terbadap peraturan perundang-undangan.
85.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalab Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusal dan pemerintah daerah.
86.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan ta.ta kepemerintahan yang baik,

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a.hak daerah un tuk memungut pajak daerah dan retribusi daerab serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerab;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleb pihak lain berupa uang, sural berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang clipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umuny'

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.azas umum pengelolaan keuangan daerah;
b.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
c.penyusunan rancangan APBD;
d.penetapan APBD;
e.pela.ksanaan APBD;
f.perubahan APBD;
g.pengelolaan kas;
h.penatausahaan keuangan daerah;
1. 1.akuntansi keuangan daerah; J· pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
k.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
1. 1.kerugian daerah; dan
m.pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapa.ian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
(5)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
(6)Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuan titas terten tu pada tingkat harga yang terenday
(7)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.
(8)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(9)Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
(10)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
(11)Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. BABU KEKUASAAN PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisabkan.
(2)Pemegang kekuasaan peogelolaan keuangan daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuoyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
4. d.menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
5. e.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; d~
8. h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1. a.sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang.
(4)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Pasal 6

(1)Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
(2)Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. c.penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. d.penyusunan Raperda APBD dan Ranperbub penjabaran APBD;
5. e.penyusunan Ranperda Perubahan APBD dan Ranperpub penjabaran perubahan APBD;
6. f.penyusunan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranperbub Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. g.tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
8. h.penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB~ - ] 8 -
(3)Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana climaksud pada ayat (2} sekretaris daerah mempunyai tugas:
1. a.memimpin TAPD;
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerab;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA- SKPD/DPPA-SKPKD; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(4)Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana diroaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi BUD;
5. e.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
1. b.mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
2. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
4. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
5. f.menetapkan SPD;
6. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
7. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  1. 1.menyajikan informasi keuangan daerah; dan J. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daer~
(3)PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di linglrungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
(4)PPKD bertanggung jawab atas pela.ksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 8

(1)Penunjukan k:uasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.menyimpan seluruh bukti asli kepernilikan kekayaan daerah;
5. e.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. f.mengusaha.kan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. g.menyimpan uang daerah;
8. h.mela.ksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
  1. 1.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; J. mela.ksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. k.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan L melakukan penagihan piutang daerah.
(3)Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SK.PKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c.mela.ksanakan pemungutan pajak daerah;
d.menyiapkan pela.ksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
g.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta pengh.apusan barang milik daerah/-

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA-SKPD;
2. b.menyusun DPA-SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerin tahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. g.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasarna dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPDyang dipimpinnya; J. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
9. k.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPDyang dipimpinnya;
  1. 1.mengawasi pelaksanaan anggaran SK.PD yang dipimpinnya;
10. m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
11. n.bertanggung jawab at.as pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
(2)Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 11

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SK.PD selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna baran~
(2)Pelimpaban sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat ( 1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besamya jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektiflainnya,
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana di.maksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
(6)Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Anggaran sebagaimana dimaksud pada sekaligus bert.indak sebagai Pejabat Komitmen. Pengguna ayat (1), Pembuat

Isi peraturan

Teks526PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan dalam rangka melaksanakan reformasi administrasi keuangan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu untuk

Menetapkan

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 230 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik lndonesia Tahun 1945;
2. 2.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tamb~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)( PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 1 TAHUN 2016
3. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2064 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. 5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4421);
6. 6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan anta.ra Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
7. 7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
8. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. 9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. 10.Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;
11. 11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2009 Nomor 130, Tambaban Lembaran NegaraRepublikIndonesiaNomor5049);
12. 12.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5679~
13. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. 14.Pera.turan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 ten tang Pengendalian Jumlah KumuJatif Defisit Anggaran Pendapat.an dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta J1 rrnlab Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
15. 15.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) sebagaimana telah beberapa kali d.iubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 712);
16. 16.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tabun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. 17.Peraturan Pemerintab Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575);
18. 18.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tabun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 138, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155~
19. 19.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Ta.mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. 20.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. 21.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4593);
22. 22.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang PengeloJaan Barang Milik Negara/Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. 23.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. 24.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. 25.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
26. 26.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Togas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
27. 27.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
28. 28.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. 29.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 527o/ ..
30. 30.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pdaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana teJah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pe1aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
31. 31.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ten tang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
32. 32.Peraturan Presiden Nomor 54 Tabun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 2015 Nomor 5);
33. 33.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.02/2006 tentang Pedoman Pela.ksanaan dan Mekanisme Pemantauan Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pinjaman Daerah;
34. 34.Peraturan Menteri Da1am ~ Nomor 13 Tahtm 2005 tentang Pedoman Pengelo1aan Keuangan Daerab sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam N~ Nomor 13Tahun 2006;
35. 35.Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
36. 36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 ten tang Perubaban Atas Pe:raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab/·
37. 37.Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntasi Pemerintah Berbasis Akmal Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
38. 38.Perat:uran Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentuk:an Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
39. 39.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2008 Nomor 2, Tam bahan Lembaran Daerah Kabupaten Bo1aang Mongondow Utara Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATJ BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 194~
3.Pemerintah Daerah adalab KepalaDaerah sebagaiunsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wil.ayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menu.rut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
5.Desa selanjutnya disebut desa. adalah, kesatuan m.asyarakat hukum yang memilikibatas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal- usuJ dan adat istiadat setempat yang dialrui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesa.tu.an
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang tennasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut,
7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang diben tuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama kepala daerah.
8.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKDadalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
12.Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD,kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
13.Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow U~•
14.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah lembaga perwak:ilan rakyat daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang MongondowUtara.
16.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan keuangan Daerah ,
17.Pejabat Pengolah Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertinda.k sebagai Bendahara Umum Daerah.
18.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19.Kuasa BUD adalah Pejabat yang, diberi Kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara umum Daerah.
20.Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokokdan fungsi SKPDyang dipimpinnya.
21.Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang MilikDaerah.
22.Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
23.Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
24.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJYI'K adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
25.Bendahara Penerimaan adalah pejabat, fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyunpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBDpada SKPD.
26.Bendabara Pengeluaran adalah. Pejabat Fungsional yang ditunjuk menerima, menyi.mpan,membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang, untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SK.PD.
27.Entitas pelaporan adalab unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau Iebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuanganf.
28.Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
29.Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
30.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
31.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya clisebutRencana KerjaPemerintahDaerah (RKPD), adalab dokumenperencanaan Daerah untuk periode1 (satu) tahun.
32.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKDdan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
33.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUAadalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
34.Rencana Kerja dan Anggaran SKPDyang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPDserta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
35.Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalab rencana kerja dan anggaran Dinas selaku Bendahara Umum Daerab.
36.Kerangka pengeluaran jangka menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilak:ukan dalam. perspektif lebih dari satu Tahun Anggaran, dengan mempertirnbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada Tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
37.Prakiraan Maju adalah perh'tungan kebutuhan dana untuk tahun Anggaran berikutnya dari Tahun yang direncana.kan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
38.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan ~aran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur 1'·
39.Penganggaran Terpadu adalah penyusunan rencana keuangan Tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
40.Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
41.Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerin tahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
42.Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai basil Yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
43.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia}, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
44.Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
45.Keluaran adalah barang a tau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran clan tujuan program dan kebijakan.
46.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 4 7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
48.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
49.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah/.
50.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
51.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
52.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih.
53.Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
54.Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
55.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kernbali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
56.Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
57.Pinjaman daerah adalab semua transaksi yang mengakibatkan daerah penerima sejumlab uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
58.Piutang daerah adalab jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/hak atau pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
59.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah dan/ atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
60.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besa.r yang tidak d.apat dipenubi da]am satu Tahun Anggaran.
61.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/ a tau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
62.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
63.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerab yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksan7 anggaran Dinas selaku Bendahara Umum Daerah. ,
64.Dakumen Pelaksanaan perubahan AnggaranSKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPDadalab dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cligunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.
65.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat OPAL adalah dokumen yang memuat sisa belanja tahun sebelumnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran tahun berikutnya.
66.Anggaran Kas adalah dokumen perk:i:raanarus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
67.Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiata.n sebagai dasar penerbitan SPP.
68.Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiata.n/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
69.SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP- UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
70.SPP Gan ti Uang Persediaan yang selanjutnyadisingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran Iangsung.
71.SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendabara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
72.SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalab dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
73.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ~t:pc penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD/-
74.Surat Perintah Membayar Uang Persecliaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang cliterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang clipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
75.Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persecliaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persecliaan yang telah clibelanjakan.
76.Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persecliaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persecliaan yang, telah clitetapkan sesuai dengan ketentuan.
77.Surat Perintah Membayar Langsung yang Selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD kepada Pihak Ketiga.
78.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya clisingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
79.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
80.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukurn baik sengaja maupun lalai.
81.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD ad a lab SKPD/Unit Kerja pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang clibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang clijual tan pa mengutarnakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya clidasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
82.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan clilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kon trak tahun jamak/
83.Bantuan Operasional Sekolah, yang selanjutnya disingkat BOS merupakan dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar, sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
84.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan selurub pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara/ daerah, dan ketaatan terbadap peraturan perundang-undangan.
85.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalab Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusal dan pemerintah daerah.
86.Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan ta.ta kepemerintahan yang baik,

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

a.hak daerah un tuk memungut pajak daerah dan retribusi daerab serta melakukan pinjaman;
b.kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
c.penerimaan daerah;
d.pengeluaran daerab;
e.kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleb pihak lain berupa uang, sural berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang clipisahkan pada perusahaan daerah; dan
f.kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umuny'

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

a.azas umum pengelolaan keuangan daerah;
b.kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
c.penyusunan rancangan APBD;
d.penetapan APBD;
e.pela.ksanaan APBD;
f.perubahan APBD;
g.pengelolaan kas;
h.penatausahaan keuangan daerah;
1. 1.akuntansi keuangan daerah; J· pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
k.pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah;
1. 1.kerugian daerah; dan
m.pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 4

(1)Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
(2)Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti- bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
(4)Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapa.ian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
(5)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
(6)Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuan titas terten tu pada tingkat harga yang terenday
(7)Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-Iuasnya tentang keuangan daerah.
(8)Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
(9)Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/ atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
(10)Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
(11)Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. BABU KEKUASAAN PENGEWLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 5

(1)Bupati selaku kepala pemerintah daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisabkan.
(2)Pemegang kekuasaan peogelolaan keuangan daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuoyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
2. b.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
3. c.menetapkan kuasa pengguna anggaran/ pengguna barang;
4. d.menetapkan bendahara penerimaan dan/ atau bendahara pengeluaran;
5. e.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
6. f.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
7. g.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; d~
8. h.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
(3)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada:
1. a.sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
2. b.kepala SKPKD selaku PPKD; dan
3. c.kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang.
(4)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atau mengeluarkan uang.

Pasal 6

(1)Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu bupati menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
(2)Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
1. a.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
2. b.penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
3. c.penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
4. d.penyusunan Raperda APBD dan Ranperbub penjabaran APBD;
5. e.penyusunan Ranperda Perubahan APBD dan Ranperpub penjabaran perubahan APBD;
6. f.penyusunan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Ranperbub Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
7. g.tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah; dan
8. h.penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB~ - ] 8 -
(3)Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana climaksud pada ayat (2} sekretaris daerah mempunyai tugas:
1. a.memimpin TAPD;
2. b.menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
3. c.menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerab;
4. d.memberikan persetujuan pengesahan DPA- SKPD/DPPA-SKPKD; dan
5. e.melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(4)Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana diroaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.
(1)Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
3. c.melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
4. d.melaksanakan fungsi BUD;
5. e.menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
6. f.melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati.
(2)PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang: a menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
1. b.mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
2. c.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
3. d.memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
4. e.melaksanakan pemungutan pajak daerah;
5. f.menetapkan SPD;
6. g.menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
7. h.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
  1. 1.menyajikan informasi keuangan daerah; dan J. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daer~
(3)PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di linglrungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
(4)PPKD bertanggung jawab atas pela.ksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 8

(1)Penunjukan k:uasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Kuasa BUD sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
1. a.menyiapkan anggaran kas;
2. b.menyiapkan SPD;
3. c.menerbitkan SP2D;
4. d.menyimpan seluruh bukti asli kepernilikan kekayaan daerah;
5. e.memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/ atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
6. f.mengusaha.kan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
7. g.menyimpan uang daerah;
8. h.mela.ksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/ menatausahakan investasi daerah;
  1. 1.melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; J. mela.ksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
9. k.melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan L melakukan penagihan piutang daerah.
(3)Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SK.PKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

a.menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
b.melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
c.mela.ksanakan pemungutan pajak daerah;
d.menyiapkan pela.ksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
e.melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
f.menyajikan informasi keuangan daerah; dan
g.melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta pengh.apusan barang milik daerah/-

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/ pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKA-SKPD;
2. b.menyusun DPA-SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerin tahkan pembayaran;
6. f.melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
7. g.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasarna dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPDyang dipimpinnya; J. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
9. k.menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPDyang dipimpinnya;
  1. 1.mengawasi pelaksanaan anggaran SK.PD yang dipimpinnya;
10. m.melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/ pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
11. n.bertanggung jawab at.as pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
(2)Dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat komitmen sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

Pasal 11

(1)Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SK.PD selaku kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna baran~
(2)Pelimpaban sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat ( 1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besamya jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektiflainnya,
(3)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana di.maksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
3. c.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
4. d.mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
6. f.mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
7. g.melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna anggaran/ kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran/ pengguna barang.
(6)Dalam pengadaan barang/jasa, Kuasa Anggaran sebagaimana dimaksud pada sekaligus bert.indak sebagai Pejabat Komitmen. Pengguna ayat (1), Pembuat