Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2025
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 51
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5248);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:
Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
BAB II PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAB II
BAB III BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI Bagian Kesatu Bantuan Hukum Litigasi
BAB III
Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:
Bagian Kedua Bantuan Hukum Non Litigasi
BAB IV PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM Bagian Kesatu Pemberi Bantuan Hukum
BAB IV
Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 2 Hak Pemberi Bantuan Hukum
Pemberi Bantuan Hukum berhak:
Paragraf 3 Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum
Pemberi Bantuan Hukum wajib:
Bagian Kedua Penerima Bantuan Hukum
Membuka PDF…