DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
6.Masyarakat Miskin adalah masyarakat Daerah yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok Masyarakat Miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok Masyarakat Miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh masyarakat.

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi Perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian Perkara yang dihadapi Masyarakat Miskin.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
1. a.ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
2. b.tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
(3)Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum.
(4)Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

BAB IV

PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
b.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
c.melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum mengenai proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi;
d.melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; dan
e.kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
6.Masyarakat Miskin adalah masyarakat Daerah yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok Masyarakat Miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok Masyarakat Miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional masyarakat sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh masyarakat.

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi Perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu penyelesaian Perkara yang dihadapi Masyarakat Miskin.
(2)Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalokasikan dana Bantuan Hukum sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB III

BANTUAN HUKUM LITIGASI DAN NONLITIGASI

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 7

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
1. a.ketersediaan jumlah pelaksana bantuan hukum tidak mencukupi dalam menangani perkara; dan/atau
2. b.tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum.
(3)Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang merekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum.
(4)Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendaftarkan pelaksana Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi;
6. f.negosiasi;
7. g.pemberdayaan masyarakat;
8. h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
9. i.drafting dokumen hukum.

BAB IV

PEMBERI DAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 9

Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d.menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e.mengeluarkan pendapat atau pemyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah, dan/atau instansi lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan untuk kepentingan pembelaan perkara.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum wajib:

a.memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
b.menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;
c.melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum mengenai proses pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan tahapan peradilan tingkat pertama, banding dan/atau kasasi;
d.melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum setiap penggunaan dana Bantuan Hukum yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; dan
e.kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.