DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp532.401.606.099,00 (lima ratus tiga puluh dua miliar empat ratus satu juta enam ratus enam ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri dari:

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.Iain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp31.043.883.099,00 (tiga puluh satu miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Iain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.283.111.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.441.180.500,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 4
(5)Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 19.519.591.599,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp501.357.723.000,00 (lima ratus satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp488.129.179.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl3.228.544.000,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 5

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp557.852.138.308,60 (lima ratus lima puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp435.047.063.298,60 (empat ratus tiga puluh lima miliar empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantu an sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp323.089.408.506,67 (tiga ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu lima ratus enam rupiah enam puluh tujuh sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl04.796.596.393,93 (seratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.597.453.562,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah). 6
(7)Belanja bantu an sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.513.604.836,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp20.077.481.010,00 (dua puluh miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja tanah;
2. b.belanja peralatan dan mesin;
3. c.belanja bangunan dan gedung;
4. d.belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja aset lainnya.
(2)Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.776.881.030,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
(4)Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c sebesar Rpl.333.423.780,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
(5)Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d sebesar Rpl 1.617.068.000,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh belas juta enam puluh delapan ribu rupiah).
(6)Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar R pl.350.108.200,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus delapan ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar R p lO l.727.594.000,00 (seratus satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebesar Rp988.425.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar RplOO.739.169.000,00 (seratus miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah; dan
c.Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

a.pendapatan asli Daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.Iain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp31.043.883.099,00 (tiga puluh satu miliar empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Iain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp9.283.111.000,00 (sembilan miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus sebelas ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp 1.441.180.500,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). 4
(5)Lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp 19.519.591.599,00 (sembilan belas miliar lima ratus sembilan belas juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp501.357.723.000,00 (lima ratus satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp488.129.179.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar seratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl3.228.544.000,00 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas:
1. a.hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 5

Pasal 7

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp435.047.063.298,60 (empat ratus tiga puluh lima miliar empat puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah enam puluh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantu an sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp323.089.408.506,67 (tiga ratus dua puluh tiga miliar delapan puluh sembilan juta empat ratus delapan ribu lima ratus enam rupiah enam puluh tujuh sen).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rpl04.796.596.393,93 (seratus empat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh tiga sen).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp4.597.453.562,00 (empat miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh dua rupiah). 6
(7)Belanja bantu an sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp2.513.604.836,00 (dua miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus empat ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 9

(1)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp20.077.481.010,00 (dua puluh miliar tujuh puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja tanah;
2. b.belanja peralatan dan mesin;
3. c.belanja bangunan dan gedung;
4. d.belanja jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja aset lainnya.
(2)Belanja tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
(3)Belanja peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp5.776.881.030,00 (lima miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tiga puluh rupiah).
(4)Belanja bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c sebesar Rpl.333.423.780,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
(5)Belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf d sebesar Rpl 1.617.068.000,00 (sebelas miliar enam ratus tujuh belas juta enam puluh delapan ribu rupiah).
(6)Belanja aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar R pl.350.108.200,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta seratus delapan ribu dua ratus rupiah).
(7)Belanja aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rpl .000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 11

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar R p lO l.727.594.000,00 (seratus satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a sebesar Rp988.425.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar RplOO.739.169.000,00 (seratus miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).