DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripuma DPRD.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
12.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyusunan Propemperda meliputi:

a.penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b.penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah menyiapkan usulan Rancangan Perda yang akan dimasukan dalam Propemperda berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan deskripsi/penjelasan singkat yang memuat dasar hukum pembentukan, latar belakang, sasaran/tujuan yang akan diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan, keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya, serta dampak Perda bagi masyarakat.
(4)Pengusulan Rancangan Perda yang akan dimasukan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

(1)Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Bagian Hukum melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) September setiap Tahun.
(2)Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.
(3)Selain diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(4)Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.
(5)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Bupati memandang perlu untuk mendapatkan tambahan penjelasan dan/atau memberikan arahan terhadap hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah, Bupati dapat menugaskan Bagian Hukum untuk mengoordinasikan kembali konsepsi rancangan Propemperda dengan Kepala Perangkat Daerah pemrakarsa/ pengusul.

Pasal 6

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penetapan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September setiap tahun.
(3)Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

Pasal 7

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Usui Rancangan Perda yang akan dimasukan pada Propemperda di lingkungan DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD.
(3)Usui Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan deskripsi/penjelasan singkat yang memuat dasar hukum pembentukan, latar belakang, sasaran/tujuan yang akan diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan, keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya, serta dampak Perda bagi masyarakat.
(4)Dalam menyiapkan deskripsi/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD dapat menugaskan Sekretariat DPRD.
(5)Usui Rancangan Perda yang akan dimasukan pada Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.
(6)Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta masukan dari perguruan tinggi, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bapemperda melaksanakan rapat Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD paling lambat tanggal 15 (lima belas) September setiap tahun.
(2)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Propemperda bersama Pemerintah Daerah.
(3)Selain dilaporkan kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada anggota komisi yang mengusulkan.

Pasal 9

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(2)Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September setiap tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB IV

PROPEMPERDA

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(3)Pembahasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pengajuan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 11

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda sesuai dengan matriks Propemperda.
(2)Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana Pembentukan Perda yang disusun berdasarkan skala prioritas, materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang terdiri dari:
1. a.nama Rancangan Perda;
2. b.dasar hukum pembentukan Rancangan Perda;
3. c.latar belakang;
4. d.sasaran/tujuan yang akan diwujudkan;
5. e.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
6. f.jangkauan dan arah pengaturan; dan
7. g.keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi lainnya.
(4)Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7.Badan Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripuma DPRD.
8.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
9.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
10.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
12.Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terarah, terpadu, dan sistematis.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
14.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
15.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Penyusunan Propemperda meliputi:

a.penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
b.penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1)Bupati melalui Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Kepala Perangkat Daerah menyiapkan usulan Rancangan Perda yang akan dimasukan dalam Propemperda berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
(3)Usulan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan deskripsi/penjelasan singkat yang memuat dasar hukum pembentukan, latar belakang, sasaran/tujuan yang akan diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan, keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya, serta dampak Perda bagi masyarakat.
(4)Pengusulan Rancangan Perda yang akan dimasukan dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

Pasal 4

(1)Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Bagian Hukum melaksanakan rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah paling lambat tanggal 15 (lima belas) September setiap Tahun.
(2)Rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diikuti oleh setiap Kepala Perangkat Daerah.
(3)Selain diikuti oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
(4)Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terdiri atas:
1. a.instansi vertikal dari kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan; dan/atau
2. b.instansi vertikal terkait sesuai dengan:
  1. 1.kewenangan;
  2. 2.materi muatan; atau
  3. 3.kebutuhan.
(5)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Bagian Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Pasal 6

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penetapan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September setiap tahun.
(3)Bupati menyampaikan hasil penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Bapemperda melalui pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN PROPEMPERDA DI LINGKUNGAN DPRD

Pasal 7

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Usui Rancangan Perda yang akan dimasukan pada Propemperda di lingkungan DPRD dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD.
(3)Usui Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan deskripsi/penjelasan singkat yang memuat dasar hukum pembentukan, latar belakang, sasaran/tujuan yang akan diwujudkan, pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan, keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi lainnya, serta dampak Perda bagi masyarakat.
(4)Dalam menyiapkan deskripsi/penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggota, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda DPRD dapat menugaskan Sekretariat DPRD.
(5)Usui Rancangan Perda yang akan dimasukan pada Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Pimpinan DPRD melalui Bapemperda.
(6)Dalam penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, Bapemperda dapat meminta masukan dari perguruan tinggi, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 8

(1)Dalam mengoordinasikan penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Bapemperda melaksanakan rapat Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD paling lambat tanggal 15 (lima belas) September setiap tahun.
(2)Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Propemperda bersama Pemerintah Daerah.
(3)Selain dilaporkan kepada pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hasil rapat penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga disampaikan kepada anggota komisi yang mengusulkan.

Pasal 9

(1)Hasil penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
(2)Penetapan Propemperda di lingkungan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) September setiap tahun.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD, diatur dalam Peraturan DPRD.

BAB IV

PROPEMPERDA

Pasal 10

(1)Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
(3)Pembahasan penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebelum pengajuan Rancangan Perda tentang APBD.

Pasal 11

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat daftar Rancangan Perda sesuai dengan matriks Propemperda.
(2)Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana Pembentukan Perda yang disusun berdasarkan skala prioritas, materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Materi pokok yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Perda yang terdiri dari:
1. a.nama Rancangan Perda;
2. b.dasar hukum pembentukan Rancangan Perda;
3. c.latar belakang;
4. d.sasaran/tujuan yang akan diwujudkan;
5. e.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
6. f.jangkauan dan arah pengaturan; dan
7. g.keterkaitan dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi lainnya.
(4)Matriks Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.