DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi seluruh pekeija di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu mengatur dan mewajibkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakeijaan bagi seluruh bidang usaha yang ada;
c.bahwa untuk melaksanakan jaminan sosial ketenagakeijaan yang terstruktur dan sistematis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu didasarkan pada aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan dan dapat dilaksanakan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakeij aan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
6.Jaminan Kecelakaan Keija yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
9.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan deraj at kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau guru yang mengalami putusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
11.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. 4
13.Pemberi Keija adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan lainnya yang mempekeijakan tenaga keija dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Peserta adalah peserta jaminan sosial ketenagakeijaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
15.Badan adalah lembaga yang melaksanakan urusan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah
16.Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk Peserta yang melakukan pekeijaan di luar hubungan keija.
17.Pekeija Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi keija dibawah standar, memiliki pekeijaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Pasal 2

Maksud dari Pembentukan Peraturan daerah ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakeijaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mewujudkan perlindungan sosial ketenagakeijaan di Daerah; dan
b.melindungi Pekeija dari dampak buruk ekonomi yang dapat muncul ketika teijadi keadaan yang mengakibatkan hilangnya pekeijaan atau sumber pendapatan.

BAB II

JENIS JAMINAN

Pasal 4

(1)Jenis jaminan sosial ketenagakeijaan yang menjadi ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT;
4. d.JP; dan
5. e.JKP. 5
(2)Program jaminan sosial ketenagakeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 5

(1)Setiap Pemberi Kerja dan Pekeija wajib menjadi Peserta program jaminan sosial ketenagakeijaan;
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Peserta penerima Upah;
2. b.Peserta bukan penerima Upah;
3. c.Pekeija jasa konstruksi; dan
4. d.Pekeija sosial keagamaan.

Pasal 6

(1)Peserta yang bekeija pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:
1. a.sangadi;
2. b.aparatur desa;
3. c.badan permusyawaratan desa;
4. d.lembaga kemasyarakatan;
5. e.Pekeija pada perusahaan swasta dan BUMD; dan
6. f.Pekeija pada perseorangan.
(2)Perlindungan Jaminan sosial Ketenagakeijaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), menjadi kewajiban penyelenggara negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Keija.
(3)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakeijaan bagi Pekeija dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(4)Pemberi keija dan Pekeija pada sektor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib mengikuti JKK dan JKM.
(5)Selain program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pekeija dapat mengikuti JHT, JKP dan/atau JP secara sukarela. 6

Pasal 7

Pekeija alih daya yang bekeija sama dengan Pemerintah Daerah, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kewajiban pihak penyedia jasa layanan.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan, Peserta harus menyampaikan perubahan datanya pada Badan atau pada Perangkat Daerah untuk disampaikan pada Badan.
(2)Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disampaikan pada Wadah atau Kelompok Tertentu.
(3)Wadah atau Kelompok Tertentu kemudian menyampaikan data kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan untuk diproses perubahan datanya.

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 9

Pemerintah Desa mendaftarkan Pekeija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Untuk dapat menjadi Peserta, Pekeija Bukan Penerima Upah harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk;
2. b.berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
3. c.memiliki usaha atau pekeijaan.
(2)Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri, melalui Wadah, atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Pekeija Bukan Penerima Upah.
(3)Dalam melakukan pendaftaran, setiap Pekeija Bukan Penerima Upah harus memberikan data dirinya dengan lengkap dan benar.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melindungi seluruh pekeija di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu mengatur dan mewajibkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakeijaan bagi seluruh bidang usaha yang ada;
c.bahwa untuk melaksanakan jaminan sosial ketenagakeijaan yang terstruktur dan sistematis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu didasarkan pada aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan dan dapat dilaksanakan di daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakeij aan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeijaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA dan BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 3
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
6.Jaminan Kecelakaan Keija yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
9.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan deraj at kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau guru yang mengalami putusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
11.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan. 4
13.Pemberi Keija adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan lainnya yang mempekeijakan tenaga keija dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14.Peserta adalah peserta jaminan sosial ketenagakeijaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
15.Badan adalah lembaga yang melaksanakan urusan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah
16.Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk Peserta yang melakukan pekeijaan di luar hubungan keija.
17.Pekeija Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi keija dibawah standar, memiliki pekeijaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Pasal 2

Maksud dari Pembentukan Peraturan daerah ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakeijaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

a.mewujudkan perlindungan sosial ketenagakeijaan di Daerah; dan
b.melindungi Pekeija dari dampak buruk ekonomi yang dapat muncul ketika teijadi keadaan yang mengakibatkan hilangnya pekeijaan atau sumber pendapatan.

BAB II

JENIS JAMINAN

Pasal 4

(1)Jenis jaminan sosial ketenagakeijaan yang menjadi ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.JKK;
2. b.JKM;
3. c.JHT;
4. d.JP; dan
5. e.JKP. 5
(2)Program jaminan sosial ketenagakeijaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 5

(1)Setiap Pemberi Kerja dan Pekeija wajib menjadi Peserta program jaminan sosial ketenagakeijaan;
(2)Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Peserta penerima Upah;
2. b.Peserta bukan penerima Upah;
3. c.Pekeija jasa konstruksi; dan
4. d.Pekeija sosial keagamaan.

Pasal 6

(1)Peserta yang bekeija pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:
1. a.sangadi;
2. b.aparatur desa;
3. c.badan permusyawaratan desa;
4. d.lembaga kemasyarakatan;
5. e.Pekeija pada perusahaan swasta dan BUMD; dan
6. f.Pekeija pada perseorangan.
(2)Perlindungan Jaminan sosial Ketenagakeijaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), menjadi kewajiban penyelenggara negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Keija.
(3)Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakeijaan bagi Pekeija dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
(4)Pemberi keija dan Pekeija pada sektor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib mengikuti JKK dan JKM.
(5)Selain program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pekeija dapat mengikuti JHT, JKP dan/atau JP secara sukarela. 6

Pasal 7

Pekeija alih daya yang bekeija sama dengan Pemerintah Daerah, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kewajiban pihak penyedia jasa layanan.

Pasal 8

(1)Dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan, Peserta harus menyampaikan perubahan datanya pada Badan atau pada Perangkat Daerah untuk disampaikan pada Badan.
(2)Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disampaikan pada Wadah atau Kelompok Tertentu.
(3)Wadah atau Kelompok Tertentu kemudian menyampaikan data kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan untuk diproses perubahan datanya.

BAB IV

PENDAFTARAN

Pasal 9

Pasal 10

(1)Untuk dapat menjadi Peserta, Pekeija Bukan Penerima Upah harus memenuhi persyaratan:
1. a.memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk;
2. b.berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
3. c.memiliki usaha atau pekeijaan.
(2)Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri, melalui Wadah, atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Pekeija Bukan Penerima Upah.
(3)Dalam melakukan pendaftaran, setiap Pekeija Bukan Penerima Upah harus memberikan data dirinya dengan lengkap dan benar.