DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 102

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Sampah termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, asas dan tujuan, tugas dan wewenang pemerintah daerah, kebijakan pengelolaan sampah, penyelenggaraan pengelolaan sampah, hak dan kewajiban, retribusi, perizinan, peran masyarakat, kerjasama dan kemitraan, larangan, pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan pidana, penyidikan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 2 10. 11. 12. 13. 14. 15. Bupati adalah BupatiBoneBolango. DawanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisebutDPRD adalahDewanPerwakilan RakyatDaerahKabupatenBoneBolango. InstansiTeknis adalahSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD) yang menyelenggarakanurusanPemerintahandibidang persampahan/kebersihan. PenyidikPegawaiNegeriSipilyang selanjutnyadisingkatPPNS adalahPejabatPegawaiNegeriSipiltertentuyangdiberiwewenang khususolehUndang-Undanguntukmelakukanpenyidikanatas pelanggaranPeraturanDaerah. BadanHukumadalah suatubadan/lembagayangpendiriannya telahmendapatpengesahandariInstansiyangberwenangdengan namadandalam bentuk apapun,sepertiKoperasi,Yayasan, PerseroanTerbatas,Badan UsahaMilikNegaraatauDaerah. Kebersihanadalahlingkunganyangbersihdaripencemaranudara, pencemaranairdansampah. Lingkunganhidup adalahkesatuanruangdengansemuabenda, daya,keadaandanmahlukhidup,termasuk manusiadan perilakunya yangmempengaruhikelangsunganperikehidupandan kesejahteraanmanusiasertamahlukhiduplainnya. Pencemaranadalahsetiapusaha dan/ataukegiatanyang mengeluarkanbahanpencemaranyangmenyebabkanudara,tanah danairtidakdapat berfungsisebagaimanamestinya. Sampahadalahsisakegiatansehari-harimanusia dan/atauproses alam yangberbentukpadat. Sampah RumahTanggaadalahsampahyangberasaldarikegiatan rumahtangga,tidaktermasuktinjadansampahspesifik. SampahSejenisSampah RumahTanggaadalahsampahyang berasaldarikawasankomersial,kawasanindustri,kawasan khusus,fasilitas sosial, fasilitasumum,dan/ataufasilitaslainnya. Sampahspesifikadalahsampahyang karenasifat,konsentrasi dan/atau volumenya memerlukanpengelolaan khusus. Limbah Bahan BerbahayadanBeracunyang disingkat B3adalah suatusisausaha dan/ataukegiatan yangmengandungbahan berbahaya dan/atau beracun yang karenasifatsuatudan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya,baik secaralangsungmaupun tidaklangsung dapatmencemari dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, 3 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. kesehatan,kelangsunganhidupmanusiasertamahlukhidup lainnya. Sumber sampahadalahasaltimbulansampah. Orangadalah orangperseorangan,kelompokorang dan/ataubadan hukum.i Pengelolaansampahadalahkegiatansistematis,menyeluruhdan berkesinambunganyangmeliputipengurangandanpenanganan sampah. TempatPenampunganSementarayang selanjutnyadisingkatTPS adalahtempatsebelumsampahdiangkutketempatpendauran ulang,pengolahan dan/atautempatpengolahansampahterpadu. TempatPengolahanSampahTerpaduyang selanjutnyadisingkat TPSTadalahtempatdilaksanakannyakegiatanpengumpulan, pemilahan,penggunaanulang,pendauranulang,pengolahandan pemrosesanakhirsampah. Tempat PemrosesanAkhiryang selanjutnyadisingkatTPAadalah tempatuntukmemprosesdanmengembalikan sampahkemedia lingkungansecaraamanbagimanusiadanlingkungan. Pengumpulan sampahadalah kegiatanmengumpulkansampah darisetiappersildanmemindahkankeTPS dankeTPA. Fasilitasumumadalahbangunan-bangunanyangdibutuhkan dalamsistempelayanan lingkunganyangdiselenggarakanoleh InstansiPemerintahdanterdiridarijaringanairbersih,jaringanair kotor,jaringanlistrik,jaringangas,jaringantelepon,terminal angkutanumum/busshelter,kebersihanpembuangansampahdan pemadamkebakaran. Fasilitassosialadalahfasilitasyangdibutuhkan masyarakatdalam lingkunganpermukimanyangmeliputi antaralainpendidikan, kesehatan,belanja danniaga,pemerintahandanpelayananumum, peribadatan,rekreasidankebudayaan,olah ragadanlapangan terbuka serta pemakaman umum.
25.Jasa Pelayanan Kebersihan adalah Jasa yang diberikan oleh oleh 26. pengelola Kebersihan kepada seluruh pemilik/pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara ke tempat pembuangan akhir. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah. 4 27.

(1)
(2)
(3)
(4)Sistemtanggapdarurat adalahserangkaiankegiatanyang dilakukandalamrangkapengendalianyangmeliputipencegahan danpenanggulangankecelakaanakibatpengelolaansampah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas:

a.Sampah rumah tangga,
b.Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
c.Sampah spesifik. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a.Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, b.Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun,
c.Sampah yang timbul akibat bencana,
d.Puing bongkaran bangunan,
e.Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, dan
f.Sampah yang timbul secara tidak periodik.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengelolaan sampah diselenggarakan dengan berazaskan:

a.Tanggungjawab,
b.Berkelanjutan,
c.Manfaat,
d.Keadilan,
e.Kesadaran,
f.Kebersamaan,
g.Keselamatan,
h.Keamanan, dan
i.nilai ekonomi.

Pasal 4

Pengelolaansampahbertujuanuntuk: a.mewujudkanlingkunganyangbersihdansehatdisemuakawasan, b.meningkatkankualitaslingkungan,dan c.mengikatkankesehatan masyarakat.

BAB IV

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraanpengelolaansampah, Pemerintah Daerah
(2)bertugasmenjaminterselenggaranya pengelolaansampahyangbaik dan berwawasan lingkungan yang terdiri atas: a.menumbuhkembangkandanmeningkatkankesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah, .melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah, . memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah, .melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, . mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah, memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah, dan . melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah. Selain mempunyai tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah, 6
(3)
(1)
(2)
(1)
1. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain,
2. d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, TPST, dan/atau TPA sampah,
3. e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA sampah, dan
4. f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya. Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wilayah.

BAB V

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah, yang terdiri atas:

a.kebijakan dan strategi pengurangan sampah:
b.kebijakan dan strategi penanganan sampah: dan Cc. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah spesifik. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka panjang,
b.kebijakan dan strategi pengelolaan sampah jangka menengah: dan c.kebijakandanstrategipengelolaansampahjangka pendek.

Pasal 7

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memuat:

a.arah kebijakan pengelolaan sampah antara lain meliputi: 1.pengurangan sampahpadasumber: 2.penanganan sampahdisumber TempatPenampungan Sementara,TempatPengolahanSampahTerpadudanTempat PemrosesanAkhir(TPA), 3.pengelolaansampahspesifikpadasumber, 4.pencegahanpenggunaanprodukdan/ataukemasanyang menimbulkansampah, 5.penghematandan/ataupemanfaatankembalisumberdaya, 6.peningkatanperan duniausahadanmasyarakatdalam pengelolaansampah, 7.pembinaanterhadapprodusen untukmembatasitimbulan sampahdanmenggunakanprodukdan/ataukemasanyang mudahdidaur ulangdandiuraiolehalam, 8.pembinaanterhadapmasyarakatuntukmenggunakanatau berpola konsumsi bahan yang ramah lingkungan,
1. 9.fasilitasi pengembangan penerapan dan mekanisme Extended Producer Responsibility (EPR), dan 10.perlindungan lingkungan dari perubahan iklim, beban pencemar dan pengurangan gas rumah kaca dari pengelolaan sampah, seperti melalui penangkapan dan pemanfaatan gas metan.
b.strategi pengelolaan sampah meliputi:
1. 1.peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye dan edukasi pengelolaan sampah,
2. 2.peningkatan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah, antara lain:
a.pendidikan dan pelatihan,
b.pembuatan pilot project,
c.studi banding dan diseminasi, dan
d.ketersediaan dan kecukupan anggaran, serta sarana prasarana.
1. 3.peningkatan pemanfaatan kembali produk dan/atau kemasan melalui antara lain:
a.peningkatan produksi dan pemasaran produk daur ulang terutama kompos,
b.pengembangan pengadaan barang dan/atau kemasan yang dapat didaur ulang dan mudah terurai secara alami, c.peningkatanperanpemerintahdanpemerintahdaerah dalampenggunaanprodukyangdapat didaur ulangdan mudahteruraiolehprosesalam, d.peningkatanpemasaranprodukdan/ataukemasanyang dapat didaur ulangdanteruraiolehprosesalam. 4.mensinergikan programpengelolaansampahdenganprogram- programSatuanKerjaPerangkatDaerah(SKPD), 5.peningkatanperan dantanggungjawabduniausahadan masyarakatdalampengelolaansampahyangmeliputiantara lain: a.pencegahanpenggunaanprodukdan/ataukemasanyang tidakmudahdidaur ulangdan/atauteruraiolehalam, b.pengembanganprodukdan/ataukemasanyangmudahdi daur ulang danmudahteruraisecaraalami, c.penerapandanmengembangkanprinsip3Rdalam pengelolaansampahpadasumbernyabaikyangdilakukan olehmasyarakatmaupunpelaku usaha. 6.peningkatanperandantanggung jawab pemerintahdaerah dalampengelolaansampah,antaralain: a.memfasilitasipemasaranprodukdaur ulang danmudah teruraiolehproses alam, b.memfasilitasipenerapanteknologiyangramahlingkungan, c.memfasilitasipenerapanlabelprodukyangramah lingkungan, d.memfasilitasi kegiatanmenggunaulang danmendaurulang. 7.minimalisasisampahdengancaramengurangi/ menggantikan penggunaansuatubahanproduksi,mengurangi/tidak menggunakankemasan,merancangproduk,wadah, dan/atau kemasanyangmudahdidaur ulangataumudahterurai secaraalami,dan 8.fasilitasipengembangansisteminsentifdandisinsentif kegiatanpengurangan sampah. Cc.targetpengelolaan sampah: 1.penurunan jumlah timbulansampahsecarabertahap dalam waktutertentu,dan 2.prioritas jenissampahyang akan menjaditargetpengurangan sampah.

(2)Kebijakandanstrategipengelolaansampahsebagaimana dimaksud padaayat(1)disusundenganmenggunakandatadan informasi yang lengkapdanakurat.
(3)Penyusunankebijakandanstrategipengelolaansampah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)dikoordinasikan olehInstansiTeknisdanditetapkandenganKeputusanBupati.
(4)Ketentuanlebihlanjutmengenaikebijakandanstrategipengelolaan sampahsebagaimana dimaksudpadaayat(3)diaturdalam PeraturanBupati.
(5)Pemerintah Daerah berkewajibanmenyediakansaranadan prasaranaPengelolaanSampah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 8

Pengurangan sampah meliputi kegiatan:

a.pembatasan timbulan sampah,
b.pendauran ulang sampah, dan
c.pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 9

Dalam rangka kegiatan pembatasan timbulan sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

a.pembinaan, monitoring dan pengawasan dalam rangka: l.menggunakan bahan produksi yang sesedikit mungkin menimbulkan sampah,
1. 2.menghasilkan produk dan/atau kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan mudah didaur ulang, dan
2. 3.melaksanakan program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengurangan sampah. 10 b.pembinaan,monitoringdanpengawasanterhadapprodusen sebagaimana dimaksudpadaayat(1)antaralainmeliputipelaku usahayang: 1.menghasilkanprodukdan/ataukemasanproduk, 2.mengimporprodukdan/ataukemasanproduk,dan
3. 3.mendistribusikan produk dan/atau kemasan produk.

Pasal 10

Dalam rangka kegiatan pendauran ulang sampah, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, monitoring dan pengawasan terhadap produsen yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan produk dan/atau kemasan produk, antara lain meliputi:

a.mendaur ulang sampah secara aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan, dan
b.menghasilkan produk dengan menggunakan bahan daur ulang.

Pasal 11

Dalam rangka kegiatan daur ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah wajib:

a.memfasilitasi pembangunan fasilitas daur ulang sampah,
b.memfasilitasi pengembangan desain dan percontohan fasilitas daur ulang serta teknologi daur ulang sampah,
c.memfasilitasi pemasaran produk daur ulang,
d.menerapkan dan memfasilitasi penerapan teknologi daur ulang sampah, dan
e.mengembangkan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi daur ulang sampah.

Isi peraturan

Teks102PDFHirarki

Memuat teks peraturan…