DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Desa Tumbuh Daerah Maju termasuk didalamnya mengatur tentang Ruang Lingkup. Asa, Tujuan dan Manfaat, Pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan, Tingkat Perkembangan Desa Tumbuh Daerah Maju, Sumber Dana.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG DESA TUMBUH DAERAH MAJU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. 10. 11. 12. 13. 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Desa dan Kelurahan Tumbuh Daerah Maju adalah Desa dan Kelurahan dengan pertambahan infrastruktur baik fisik maupun nonfisik yang dapat diukur oleh masing-masing SKPD berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal dan merupakan program fungsional SKPD di desa dan kelurahan. Desa Tumbuh Daerah Maju adalah tingkat keberhasilan seluruh desa dan kelurahan yang diukur secara kumulatif terhadap pencapaian seluruh kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing SKPD. Desa dan kelurahan dengan Kategori Tumbuh Pratama adalah desa dan kelurahan dengan tingkat pencapai mencapai score dibawah atau sama dengan 3076 total skor Desa Tumbuh Daerah Maju. Desa dengan kategori desa dan kelurahan Tumbuh Madya adalah desa dan kelurahan dengan tingkat pencapaian 30Y6 sampai 606 total skor Desa Tumbuh Daerah Maju. Desa dengan kategori desa dan kelurahan Tumbuh Purnama adalah desa dan kelurahan dengan tingkat pencapaian 60x sampai 90Y6 total skor Desa Tumbuh Daerah Maju. 4
14.Desa dengan kategori desa dan kelurahan Tumbuh Paripurna adalah desa dan kelurahan dengan tingkat pencapaian lebih dari 90”0 total skor Desa Tumbuh Daerah Maju.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Program Desa Tumbuh Daerah Maju adalah sebagai berikut: a. b. Cc. Percepatan pengurangan kemiskinan di desa dan kelurahan, Peningkatan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan yang baik, Percepatan pembangunan dibidang pendidikan di desa dan kelurahan,

d.Percepatan pembangunan dibidang kesehatan di desa dan kelurahan, ga Percepatan pembangunan desa bidang ekonomi produktif berbasis masyarakat, Percepatan pembangunan bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan ketahanan pangan di desa dan kelurahan, Pertumbuhan infrastruktur desa dan kelurahan, Peningkatan bidang keagamaan, kebudayaan, kreativitas dan inovasi tehnologi tepat guna pedesaan dan kelurahan, Terpeliharanya stabilitas Politik, Hukum dan Keamanan di desa dan kelurahan: dan Terciptanya partisipasi aktif masyarakat desa dan kelurahan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di masyarakat desa dan kelurahan.

BAB III

ASAS, TUJUAN DAN MANFAAT

Pasal 3

Azas-azas dalam Peraturan Daerah ini adalah:

1.Azas berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri: . Azas keterpaduan adalah:

a.Keterpaduan antara pertimbangan tuntutan zaman dengan kearifan lokal,
b.Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen,
c.Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan instansi terkait: 5
d.Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikankebijakandanperencanaandarilevel pemerintahanyangberbeda,sepertipusat,Propinsidankabupaten, e.Keterpaduanantarpenentukebijakandanpemangkukepentingan dariberbagailapisanmasyarakat,dan| f.Keterpaduan perencanaansecarapartisipatifdantransparan, yang mengakomodirkepentinganarusbawah. 3.Azas berbasismasyarakat,yaituprosespenyelenggaraankegiatan programDesaTumbuhDaerahMaju dilakukandenganmemberikan perankepadamasyarakatdalam perencanaan,pelaksanaan, pengawasan,danevaluasikegiatanyangdilakukan masyarakat. 4.Azasmanfaatadalahsetiapkegiatanyangdijalankan harus bermanfaatdanmemanfaatkansumberdayadengan mempertimbangkan kondisi masyarakat yang ada.

Pasal 4

Tujuan Desa Tumbuh Daerah Maju adalah:

a.Jangka Pendek adalah tercapainya kinerja output (keluaran) masing- masing program berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh SKPD.
b.Jangka Menengah meliputi:
1. 1.Penurunan angka kemiskinan,
2. 2.Peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja Kepala Desa, BPD, perangkat desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam melaksanakanan tugas pokok dan fungsinya,
3. 3.Peningkatan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM), peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu tenaga pendidikan dan penurunan angka putus sekolah dan pemberantasan buta huruf aksara latin dan Al Ouran,
4. 4.Peningkatan kesadaran masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup,
5. 5.Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di desa dan kelurahan.
6. 6.Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, dan perikanan yang dapat menghasilkan produksi untuk ketahanan pangan, dengan mendayagunakan lahan-lahan yang ada di desa dan kelurahan, 6
7. 7.Percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat,sepertiairbersih,jalan,jembatandansebagainya, 8.Peningkatansemangatkeagamaan,pelestariannilai-nilai sosial budaya,sertapeningkatankreativitasmasyarakatdalam berinovasiteknologitepatgunadidesadankelurahan: 9.Peningkatanstabilitassosialpolitik,hukumdankeamanandengan meningkatkankesadaranhukummasyarakatuntukmenciptakan budayataathukum(legalculture),dan 10.Peningkatanpartisipasimasyarakatdalampembangunan berlandaskannilai-nilai sosialbudayasetempatdengan menumbuhkaninisiatifdankearifanlocaluntuk mengatasi permasalahandidesadankelurahan. c.JangkaPanjangmeliputi: 1.Tercapainyatingkatkecerdasan masyarakat: 2.Tercapainyaderajatkesehatanmasyarakatyangoptimal (rendahnya angka kematianibu,Anak,Giziburuk): 3.Bidangekonomitercapainyatingkatpendapatan masyarakatdan kesejahteraan masyarakat:dan 4.Bidangkeagamaanmeningkatnya keimanandanketagwaan masyarakat Pasal 5 ManfaatDesaTumbuhDaerah Majuadalah: 1.Terwujudnya masyarakatyangmampumengembangkanpotensi diridalamsuatuproseskehidupan bermasyarakatyangsesuai dengantujuanpembangunanyangdilaksanakanolehPemerintah Daerah:dan 2.Berkembangnyasumberdayamanusiadalam pelaksanaan pembangunandiKabupatenBoneBolango.

BAB IV

PENGORGANISASIAN PROGRAM

Pasal 6

Penyelenggara program kegiatan Desa Tumbuh Daerah Maju adalah:

a.Penyelenggara tingkat Kabupaten yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, DPRD, Dunia Usaha dan Unsur Tokoh Masyarakat ditingkat Kabupaten,
b.Penyelenggara tingkat Kecamatan yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pendamping, unsur Kecamatan, dunia usaha dan unsur Tokoh MasyarakatditingkatKecamatan: dan 7
c.Penyelenggara tingkat Desa/kelurahan meliputi lembaga-lembaga pemerintahan desa, dunia usaha dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

BAB V

PENDAMPINGAN, PENBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)Pendampingan Kecamatan dan desa adalah kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh Aparat Pemerintah Daerah sebagai Kelompok Kerja Desa Tumbuh Daerah Maju dan dilaksanakan secara berjenjang pada semua wilayah.
(2)Kelompok Kerja Desa Tumbuh Daerah Maju Kecamatan dan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pembinaan Desa Tumbuh Daerah Maju meliputi:

a.Pemerintah Daerah wajib malakukan pembinaan dalam mengembangkan potensi masyarakat yang ada di desa dalam Desa Tumbuh Daerah Maju yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan
b.Masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan potensi yang ada di desa pada kegiatan yang diselenggarakannya.

Pasal 9

Pengawasan Desa Tumbuh Daerah Maju meliputi:

a.Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pengawasan atas Desa Tumbuh Daerah Maju pada semua jenjang dan jenis kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing: dan
b.Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB VI

TINGKAT PERKEMBANGAN DESA TUMBUH DAERAH MAJU

Pasal 10

(1)Tingkat perkembangan Desa Tumbuh Daerah Maju yang mencerminkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan
(2)8 diukur dari laju kecepatan perkembangan indikator sebagai berikut: ekonomi masyarakat, pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, keamanan dan ketertiban, kedaulatan politik masyarakat, peran serta masyarakat dalam pembangunan, lembaga kemasyarakatan, vb PP A0 rp kinerja pemerintahan desa dan kelurahan, dan pa « . pembinaan dan pengawasan. Indikator dan skor penilaian tingkat perkembangan Desa Tumbuh Daerah Maju sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan setiap tahun akan menentukan laju perkembangan desa dan kelurahan dalam kategori cepat berkembang, berkembang, lamban berkembang, dan kurang berkembang.

Pasal 12

Kategori Desa Tumbuh Daerah Maju Cepat Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jika perolehan total skor pengukuran mencapai lebih dari 9090 dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Desa Tumbuh Daerah Maju Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jika total skor mencapai 60 sampai 906 dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Desa Tumbuh Daerah Maju Lamban Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jika total skor mencapai 306 sampai 600 dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Kategori Desa Tumbuh Daerah Maju Kurang Berkembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, jika total skor mencapai kurang dari 3096 dari total skor maksimal tingkat perkembangan desa dan kelurahan setiap tahun. Diundangkan di Suwawa pada tanggal 12 Agustus 2014

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…