DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 10 Tahun 2015

Nomor: 10
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang badan kesatuan bangsa dan politik.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, :1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737), Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741),
10.Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN DAERAHNOMOR10TAHUN2010TENTANG PEMBENTUKANORGANISASIDANTATAKERJALEMBAGA TEKNISDILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENBONE BOLANGO PasalI KetentuanBABVBagian KesatuPasal9,BagianKeduaPasal10 ayat(1),ayat(2)danayat(3),BagianKetiga Pasal11ayat(1),ayat

(2)danayat(3),dalam PeraturanDaerahNomor10Tahun2010 tentangPembentukanOrganisasi danTata KerjaLembagaTeknis diLingkungan PemerintahKabupatenBoneBolango,diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 9

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
1. a.Kepala Badan,
2. b.Sekretariat, yang membawahi: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: 2) Sub Bagian Keuangan, dan 3) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Bina Idiologi, Karakter, Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional, yang membawahi: 1)Sub Bidang Bina Idiologi, Karakter, Wawasan Kebangsaan: dan 2) Sub Bidang Kewaspadaan Nasional.
4. d.Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, yang membawahi: 1) Sub Bidang Politik: dan 2) Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan.
5. e.Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang membawahi: 1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, dan 2) Sub Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya. f UPTB: dan
6. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)PenjabarantugasdanfungsiKepalaBadan,Sekretaris, Bidang-Bidang,Sub-subBagiandanSub-SubBidangdiatur danditetapkandenganPeraturan Kepala Daerah. Pasal I! Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 27 November 2015 Pj. BUPATI BONE BOLANGO, —eee— NURDIN MOKOGINTA Diundangkan di Suwawa pada tanggal 27 November 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si PEMBINA UTAMA MADYA Nip. 19641106 1991 1 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR10TAHUN2015 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO11/2015 LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN B NOMOR : 10 TAHUN 2015 KAA aan STRUKTURORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSADANPOLITIKKABUPATENBONEBOLANGO KEPALA BADAN Fungsional — PTT | | | | Subag Subag Umum & Subag Keuangan Perencanaan, Kepegawaian Program, Evaluasi & Pelaporan | | Bidang Bina Idiologi, Bidang Politik dan Bidang Ketahanan Ekonomi, Karakter, Wawasan Organisasi Kemasyarakatan Sosial! dan Budaya Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional Sub Bidang Bina Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang Idiologi, Karakter Kewaspadaan Politik Organisasi Ketahanan Ketahanan Sosial dan Wawasan Nasional Kemasyarakatan Ekonomi dan Budaya Kebangsaan UPTB Pj.BUPATI BONE BOLANGO, —. — NURDIN MOKOGINTA

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…