DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 48

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan termasuk didalamnya mengatur tentang Azas dan Tujuan Ruang Lingkup,Perencanaa, Penetapan, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian dan Pemberian Insentif Perlindungan Lahan Pertanian, Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Penyidikan, Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan perkebunan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan 10. 11. 12. 13. 14. secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan pada masa yang akan dating. Perlindungan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahn, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber- sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 15. 16. 17. 13. 19. 20. 21. 22. 23. KedaulatanPanganadalahhakNegaradanbangsayangsecara mandiridapatmenentukankebijakanpangannya,yangmenjamin hakataspanganbagirakyatnya,sertamemberikanhakbagi masyarakatnyauntukmenentukansistempertanianpanganyang sesuaidenganpotensisumberdayalocal. PetaniPangan,yang selanjutnyadisebutPetaniadalahsetiap warga NegaraIndonesiabesertakeluarganyayangmengusahakan Lahan untuk komoditaspanganpokokdiLahanPertanianPangan Berkelanjutan. PanganPokokadalahsegalasesuatu yangberasaldarisumber hayati,baiknabatimaupunhewani, yangdiperuntukansebagai makananutamabagikonsumsimanusia. Intensifikasilahanpertanian adalahkegiatanpengembangan produksipertaniandenganmenerapkanteknologitepatguna, menggunakansarana produksibermutudalam jumlahdanwaktu yangtepat. Eksentifikasi lahanpertanian adalahpeningkatanproduksi denganperluasanarealusahadanmemanfaatkanlahan-lahan yangbelum diusahakan. Diversifikasipertanian adalahusahapenganekaragaman usahatani(diversifikasihorizontal)danpenganekaragamanusaha dalampenanganansatukomoditi pertaniansepertiusaha produksipenangananpasca panen,pengolahandanpemasaran (diversifikasivertikal). AlihFungsiLahanPertanianPangan Berkelanjutanadalah perubahanfungsiLahanPertanianPangan Berkelanjutan menjadi Bukanlahan PertanianPangan Berkelanjutanbaiksecaratetap maupunsementara. Irigasiadalahusaha penyediaandanpengaturanairuntuk menunjangpertanian. TanahTelantar adalah tanah yangsudahdiberikan hakoleh Negara berupahakmilik,hakguna usaha, hak guna bangunan, hakpakai,hak pengelolaan, atau dasarpenguasaanatastanah yangtidakdiusahakan,tidakdipergunakan,atautidak dimanfaatkansesuaidengan keadaannyaatausifatdan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. 24. 25. 26. 27. Lahanmarginaladalahlahanyang miskinhara danairyangtidak mencukupikesuburantanahdantanamansepertitanah kapur/karstdantanahpasir. RencanaPembangunanJangkaPanjangDaerahyang selanjutnya disingkatRPJPDadalahdokumenperencanaanjangka panjang DaerahKabupatenBone Bolangountukperiode2005-2025. RencanaPembangunanJangkaMenengahDaerahyang selanjutnyadisingkatRPJMDadalah yang selanjutnyadisingkat RPJMD,adalahdokumenperencanaanjangkamenengahDaerah KabupatenBone Bolangountukperiode5(lima)tahun,yaitu tahun2010-2015. RencanaKerjaPemerintah DaerahselanjutnyadisingkatRKPD adalahdokumenperencanaanDaerahKabupatenBone Bolango untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan azas: a. AP RH 0 Kg m. n. manfaat, keberlanjutan dan konsisten, produktif, keterpaduan, keterbukaan dan akuntabilitas, kebersamaan, partisipatif, . keadilan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, kelestarian lingkungan dan kearifan lokal, desentralisasi, tanggung jawab, keragaman, dan sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan,
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan,
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani,
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat,
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani,
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak,
h.mempertahankan keseimbangan ekologis, dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB ILL

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan,
b.penetapan, pengembangan, 2 pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan,yg » @ . perlindungan dan pemberdayaan petani: pa. pembiayaan, dan j- peran serta masyarakat.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah merencanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam RPJPD, RPJPM dan RKP.
(2)Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan,
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan. Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering. Rencana perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap:
4. a.tanah terlantar,
5. b.alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan, dan
6. c.kawasan lahan marginal. Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
7. a.kebijakan,
8. b.strategi, Cc. program,
9. d.rencana pembiayaan, dan
10. e.evaluasi. Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaiman dimaksud pada ayat (1) meliputi:
11. a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua Puluh) tahun,
12. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun: dan
13. c.rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Dinas teknis menyusun program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada kawasan, lahan dan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2). Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.inventaris data,
2. b.koordinasi dengan instansi terkait:
(3)
(4)(S)
(6)
(1)
(2)
(3)
1. c.menampung aspirasi masyarakat, dan
2. d.koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Penyusunan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), memperhatikan:
1. a.kondisi sosial dan/atau ekonomi petani,
2. b.kesediaan petani untuk dijadikan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan
3. c.rencana tata ruang dan tata wilayah daerah. Dalam menyusun program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas teknis dibantu oleh Tim Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang beranggotakan:
4. a.unsur Pemerintah Daerah,
5. b.unsur Pemerintah Kecamatan, Cc. pemangku kepentingan terkait, dan
6. d.masyarakat Petani. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dinas teknis mengusulkan program kegiatan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kepada Kepala Daerah melalui Badan Perancanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam forum musyawarah Rencana Pembangunan Daerah. Usulan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat:

a.lokasi dan jumlah luas lahan pertanian pangan berkelanjutan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, upaya mempertahankan lahan pertanian berkelanjutan, target dan sasaran yang akan dicapai, dan rp DP pembiayaan.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 8

Pemerintah Daerah menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. Proses dan Tahapan Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a.sosialisasi kepada petani dan pemilik lahan,
b.invetarisasi petani yang bersedia lahannya ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
c.kesepakatan dan Persetujuan dengan pemilik lahan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian,
d.rapat koordinasi ditingkat desa,
e.rapat koordinasi ditingkat kecamatan, rapat koordinasi ditingkat Kabupaten, dan
g.rapat koordinasi ditingkat provinsi.

Pasal 9

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) ditetapkan dengan luas paling kurang 2.046 Ha. Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar diwilayah: Kecamatan Kabila dengan luas paling kurang 551Ha, Kecamatan Tilongkabila dengan luas paling kurang 678 Ha, Kecamatan Suwawa dengan luas paling kurang 125 Ha, Kecamatan Bulango Selatan dengan luas paling kurang 330 Ha, Kecamatan Bulango Utara dengan luas paling kurang 12 Ha, Kecamatan Bulango Timur dengan luas paling kurang 216 Ha, Kecamatan Tapa dengan luas paling kurang 24 Ha, va mp? AD rp Kecamatan Pinogu dengan luas paling kurang 103 Ha, Luas lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 kali dalam 3 tahun. (4

(1)
(2)
(3)
(4)
(1)Sebaranlahanpertanianpanganberkelanjutansebagaimana dimaksudpadaayat(1)danayat(2)ditetapkandenganKeputusan Bupati.

Pasal 10

Lahanpertanianpanganberkelanjutansebagaimana dimaksud dalamPasal9ayat(2)merupakanlahaninti. Lahandiluarlahanintidalamkawasanpertanianpangan dipersiapkansebagailahanpenyangga. Luasdansebaranlahanpenyangga sebagaimana dimaksudpada ayat(2)ditetapkandenganKeputusanBupati. Lahanpenyanggasebagaimana dimaksudpadaayat(2)berfungsi untukdipersiapkansebagai lahanpertanianpanganberkelanjutan apabilaterjadialihfungsilahanpertanianberkelanjutanuntuk kepentingan umum dan terjadi bencana alam.

BAB VI

PENGEMBANGAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan. Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.intensifikasi lahan pertanian pangan,
b.ekstensifikasi lahan pertanian pangan, dan
c.diversifikasi lahan pertanian pangan.

Isi peraturan

Teks48PDFHirarki

Memuat teks peraturan…