DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, pengangkatan, pembehentian dan eselonering, pembiayaan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO Dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN:

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1.OtonomiDaerahadalahhak,wewenangdankewajibandaerah otonomuntukmengaturdanmengurussendiriurusan pemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatsesuai peraturanperundang-undangan. PemerintahanDaerahadalahPenyelenggaraan urusan PemerintahanolehPemerintah DaerahdanDPRDmenurutasas otonomidantugaspembantuandenganprinsipotonomiseluas- luasnyadalamsistem danprinsipNegaraKesatuanRepublik Indonesiasebagaimana dimaksuddalamUndang-undangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945. DaerahadalahDaerahOtonom KabupatenBoneBolango. Pemerintah Daerahadalah KepalaDaerahdanPerangkat Daerah sebagaiUnsur penyelenggaraPemerintahan DaerahKabupaten BoneBolango. DewanPerwakilan RakyatDaerahselanjutnyadisebutDPRD adalahLembagaPerwakilan Rakyat Daerahsebagaiunsur Penyelenggara Pemerintahan DaerahKabupatenBoneBolango. KepalaDaerahadalah Bupati Bone Bolango. SekretarisDaerahadalah SekretarisDaerah KabupatenBone Bolango. Inspektur adalah InspekturKabupaten Bone Bolango. Kelompok Jabatan Fungsional adalahkelompok PegawaiNegeri Sipildilingkungan Badan, Kantor danRumahSakityang berstatus staf fungsional umum dan/atau fungsional khusus sesuai keahlian an ketrampilan.

10.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disebut BAPERJAKAT adalah Badan yang memberikan pertimbangan jabatan dan kepangkatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis kebutuhan kepada kepala daerah.
11.Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan peraturan daerah ini dibentuk organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Bone Bolango.
(2)Pembentukan Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah

Pasal 4

(1)Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi :
1. a.Perencanaan program pengawasan,
2. b.Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
(3)
1. c.Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan. Penjabaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

a.Inspektur
b.Sekretariat, yang membawahi: 1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2) Sub Bagian Keuangan, dan 3) Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektur Pembantu Wilayah III, m0 ap Inspektur Pembantu Wilayah IV, Kelompok Jabatan Fungsional, Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Penjabaran tugas dan fungsi Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Inspektur Pembantu dan Kelompok Jabatan Fungsional diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas fungsional sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Kelompok dan Sub Kelompok sesuai kebutuhan Jumlah Jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat jenis dan beban kerja

(4)Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Kepala Sub bagian, Inspektur Pembantu dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan singkronisasi baik dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(3)Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Sekretaris Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

(1)Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(2)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
(3)Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(4)Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan Organisasi dibantu oleh satuan organisasi di bawahnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Pasal 9

(1)Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sekretaris, Inspektur Pembantu dan Kepala Sub Bagian pada Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan BAPERJAKAT sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku dan setelah melalui pertimbangan BAPERJAKAT.
(4)Setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat untuk menduduki jabatan struktural wajib mematuhi syarat kepangkatansesuaiketentuan peraturanyangberlaku.

Pasal 10

(1)Inspektur merupaka jabatan struktural Eselon II/b
(2)Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon III /a
(3)Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural Eselon III Ja
(4)Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV /a.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…