DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 11 Tahun 2016

Nomor: 11
Tahun: 2016
Ditetapkan: 5 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kawasan tanpa rokok termasuk di dalamnya mengatur tentang asas dan tujuan, penyelenggaraan, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, serta ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : PERATURANDAERAH KABUPATENBONE BOLANGOTENTANG KAWASANTANPAROKOK MEMUTUSKAN: BUPATIBONEBOLANGO dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENBONEBOLANGO Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5380);
7.Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap darr/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
9.Merokok adalah kegiatan membakar rokok danj'atau menghisap asap rokok.
10.Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok danj atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
11.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang lain.
12.Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk menkonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
13.Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa purrolidine yang terdapat dalam nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
14.Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.
15.Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan darr/ atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
16.Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi ten tang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan. - .
17.Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui. promosi produk tembakau atau penggunaan produk tembakau.
18.Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, danJatau mempromosikan produk tembakau.
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
20.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat darr/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, darr/atau masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, tempat praktik dokter, rumah bersalin, dan tempat praktik bidan.
21.Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, danJatau pelatihan, termasuk perpustakaan, ruang praktikJlaboratorium, dan museum.
22.Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, dan arena bermain anak-anak.
23.Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga, seperti masjid, mushola, gereja, kapel, pura, wihara, dan kelen teng.
24.Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya dengan kompensasi.
25.Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, seperti pabrik, perkantoran, ruang rapat, dan ruang sidang /eeminar.
26.Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum darr/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh

a.menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.kemanfaatan umum;
c.keterpaduan;
d.keserasian;
e.kelestarian dan keberlanjutan;
f.partisipatif;
g.keseimbangan antara hak dan kewajiban;
h.keadilan;
i.perlindungan hukum; J. keterbukaan dan peran serta; dan
k.akuntabilitas.

BAB III

PENYELENGGARAAN Pasa14 Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dimaksudkan untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 7

(1)Setiap orang yang memproduksi darr/atau mengrmpor produk tembakau yang mensponsori suatu kegiatan lembaga danJatau perorangan hanya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak menggunakan nama merek dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau; dan
2. b.tidak bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau.
(2)Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk kegiatan lembaga danJatau perorangan yang diliput media. Pasa16 Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya menggunakan rokok.
1. h.tidak menampilkan anak, remaja, dan/ atau wanita hamil dalam bentuk gambar darr/atau tulisan;
2. i.tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan Zatau wanita hamil; dan
3. j.tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
(3)Pemasangan iklan produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. a.tidak diletakkan di kawasan tanpa rokok;
2. h.tidak boleh melebihi ukuran 72 m2 (tujuh puluh dua meter persegi); dan
3. c.tidak boleh melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. BABIV PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 13
(1)Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari.asap rokok. .

Pasal 12

(1)Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
(2)Tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
(3)Pemasangan tanda-tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab tempat-tempat tersebut.

Pasal 11

(1)Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dan huruf g, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Tempat khusus untuk merokok harus merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar. PasallO
(1)Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokokmeliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja; dan
7. g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2)Pimpinan atau Penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib menerapkan kawasan tanpa rokok.

Pasal 9

Setiap penyelenggara kegiatan yang disponsori oleh produk tembakau danyatau bertujuan untuk mempromosikan produk tembakau dilarang mengikutsertakan anak di bawah usi.a 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 16

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dengan cara:

a.mewujudkan kawasan tanpa rokok;
b.memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
c.bekerja sarna dengan badarr/ atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan kawasan tanpa rokok;
d.memberikan penghargaan kepada orang yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 15

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok di desa/kelurahan.
(2)Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasa113.
(2)Sarana fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyediaan bantuan, baik dana maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya kawasan tanpa rokok.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pengaturan kawasan tanpa rokok di lingkungan rnasing-masing;
2. b.penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok; dan
3. c.keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan kawasan tanpa rokok rnelalui pengawasan sosial.

Pasal 19

Satuan Kerja yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban berwenang:

a.mengawasi pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, pemasangan iklan, dan sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasa19;
b.memasuki kawasan tanpa rokok, kantor Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok, danJatau tempat-tempat tertentu;

Pasal 18

(1)Bupati menunjuk Satuan Kerja yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasa! 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:
1. a.ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan kawasan tanpa rokok; dan
2. b.ketaatan Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok terhadap ketentuan penyelenggaraan kawasan tanpa rokok.
(3)Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok.
(1)Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kawasan tanpa rokok sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
1. e.penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada huruf e, dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan kawasan tanpa rokok di daerah.
(1)Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, darr/atau mempromosikan produk tembakau di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
(2)Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok berwenang:
1. a.menegur setiap orang yang merokok, menjual, mengiklankan, dan Zatau mempromosikan produk tembakau di kawasan tanpa rokok yang menjadi wilayah kerjanya;
2. b.memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk meninggalkan kawasan tanpa rokok; dan
3. c.menghentikan penjualan, iklan, dan/ atau promosi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok dapat m.enunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
1. c.meminta keterangan kepada Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok, petugas pengawas kawasan tanpa rokok, dan setiap orang yang diperlukan;
2. d.memotret atau membuat rekaman audio visual;
3. e.membuat salin an dari dokumen darr/atau membuat catatan yang diperlukan;
4. f.menegur Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok yang melakukan pelanggaran;
5. g.memerintahkan Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini; dan
6. h.menghentikan pelanggaran di kawasan tanpa rokok. .- Pasa125
(1)Petugas pengawas kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud .: dalam Pasal 20 ayat (3)yang melanggarPasal 20 ayat (2)dikenakan sanksi oleh Pimpinan atau Penanggungjawabkawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB VI

SANKSIADMINISTRATIF Pasal 21 Setiap orang yang mengiklankan produk tembakau di media luar ruang dan/atau mensponsori suatu kegiatan lembaga darr/atau perorangan Pasal 20

Pasal 24

(1)Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 18 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Bupati untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
(2)Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok di lingkungan Pemerintah Daerah, maka Pimpinan atau Penanggungjawab kawasan tanpa rokok dimaksud dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Pasa123 Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) yang melanggar Pasal 19 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dikenakan sanksi administratifberupa:

a.teguran untuk mematuhi larangan; dan
b.dalam hal teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dihiraukan, maka kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan kawasan tanpa rokok. yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3), Pasal 7, dan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa:
a.teguran lisan;
b.teguran tertulis;
c.penarikan darr/atau perbaikan iklan; danJatau
d.pelarangan sementara mengiklankan produk tembakau yang bersangkutan pada pelanggaran berulang atau pelanggaran berat. BABVII PENYIDIKAN Pasa126

(1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2)Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
2. b.melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di temp at kejadian;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan bend a atau surat;
5. e.mengambil sidikjari dan memotret seseorang;
6. f.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. g.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. h.mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; danJatau
9. i.melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh petugas pengawas kawasan tanpa rokok yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, sanksi dijatuhkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan keharnilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain di sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggiuntuk kematian mendadak. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sarna sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sarna sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 300/0 (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakitjantung iskemikyang disebabkan oleh asap rokok. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakanupaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh. Guna menciptakan darr/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur KawasanTanpa Rokok. I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK .. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokokpikiran sebagai berikut:

1.Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan dan sponsor Produk Tembakau.
2.Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokokmeliputi:

a.fasilitas pelayanan kesehatan;
b.tempat proses belajar mengajar;
c.tempat anak bermain;
d.tempat ibadah;
e.angkutan umum;
f.tempat kerja;
g.tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
1. 3.Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
2. 4.Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
3. 5.Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
4. 6.Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan , iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok,Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban .
5. 7.Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau PenanggungjawabKawasan Tanpa Rokok.
6. 8.Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, ·.. mengiklankan, dan/ atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayahkerjanya.
7. 9.Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di KawasanTanpa Rokokyang menjadi wilayahkeIjanya. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukup jelas. Pasal 2 Hurufa Yang dimaksud dengan asas kepentingan kualitas kesehatan manusia adalah asas yang mengarahkan agar penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditujukan untuk kepentingan menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokokpasif dan masyarakat pada umumnya. Hurufb Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan umum adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besamya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara. Hurufc Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikanberbagai komponen terkait. Hurufd Yang dimaksud dengan asas keserasian adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokokharus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi,sosial, budaya, dan kesehatan. Hurufe Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok dan mencegah terhadap perokokpemula. Huruff Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok,baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasa13 Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Yang dimaksud dengan "media luar ruang" adalah segala benda yang diletakkan di luar ruang yang tidak digunakan sebagai alat penunjang aktivitas proses produksi dan peredaran Rokok. Hurufg Yang dimaksud dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah asas yang menempatkan pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok haruslah dalam keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik dari sisi negara, perokok aktif, perokok pasif, maupun masyarakat pada umumnya. Hurufh Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi maupun lintas gender. Hurufi Yang dimaksud dengan asas perlindungan hukum adalah asas yang menjamin terlindunginya secara hukum para pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan masyarakat. Hurufj Yang dimaksud dengan asas keterbukaan dan peran serta adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta asas yang membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hurufk Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. • Pasal 12 Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…