DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Badan Usaha Milik Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang azas, tujuan dan sasaran BUM desa, mekanisme pendirian BUM desa, pengurusan dan pengelolaan BUM desa, modal dan kekayaan BUM desa, klasifikasi jenis usaha BUM desa, bagi hasil dan kepailitan BUM desa, kerja sama BUM desa, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan pendampingan, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 3 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094):

3.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, MEMUTUSKAN:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. & 8. 4 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintah desa. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

10.Penasihat adalah Ex Officio Kepala Desa. 11. . . a b c d. e f. g Pengelola operasional adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional Badan Usaha Milik Desa.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN SASARAN BUM Desa

Pasal 2

BUM Desa dikelola berdasarkan azas: Transparansi, Akuntabel: . Partisipasi, Berkelanjutan, . Otonomi, Keterpaduan, Kooperatif.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan: a. b. meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa: . meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, . mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, 5

e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga,
f.membuka lapangan kerja,
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.
i.memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat
j.menciptakan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran, dan k.mendorong pemerintahan desa dalam mengatasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di desa.

Pasal 4

BUM Desa mempunyai sasaran:

a.terlayaninya masyarakat dalam mengembangkan usaha produktif, dan b.tersedianya media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakatnya.

BAB III

MEKANISME PENDIRIAN BUM Desa

Pasal 5

(1)Desa dapat mendirikan BUM Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
(2)Tata cara pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.pembentukan Tim Pemetaan Potensi Desa oleh Kepala Desa,
2. b.musyawarah desa untuk menghasilkan kesepakatan, C. penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga oleh Tim Perumus yang dibentuk dalam musyawarah Desa,
3. d.penyampaian hasil musyawarah pendidirian BUMDes kepada Kepala Desa dan BPD, dan
4. e.penerbitan Peraturan Desa.

Pasal 6

Syarat pendirian BUMDes:

a.atas inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa:
b.adanya potensi usaha ekonomi warga masyarakat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok,
d.tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa,
e.tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa,
f.adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan terakomodasi, dan
g.untuk meningkatan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM Desa

Pasal 7

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 8

(1)Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:
1. a.penasihat,
2. b.pelaksana operasional, dan Cc. pengawas.
(2)Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 9

(1)Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dijabat secara ex officio oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
(2)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
1. a.memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa, 7
2. b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa, dan
3. c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
(3)Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
(1)
(2)
(3)
(1)
1. a.meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, dan
2. b.melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 10

Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:

a.melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa,
b.menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dan
c.melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya. Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwewenang:
a.membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan,
b.membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan,
c.memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

(2)
(1)
(2)
(4)8 Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…