DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa termasuk di dalamnya mengatur tentang asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur anggaran pendapatan dan belanja desa, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANGPENGELOLAAN KEUANGAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 3 “-: 10. 11. 12 13. 14. 15. 16. 17. 18. penatausahaan,pelaporan,pertanggungjawabandanpengawasan keuanganDesa. Pemegang KekuasaanPengelolaanKeuanganDesaadalah Kepala Desayangkarenajabatannyamempunyaikewenangan menyelenggarakankeseluruhanpengelolaankeuanganDesa. Anggaran Pendapatandan BelanjaDesa yang selanjutnyadisebut APBDesaadalahrencanakeuangantahunan PemerintahanDesa yangdibahasdandisetujuibersamaolehPemerintahDesadan BadanPermusyawaratanDesa yang ditetapkandenganPeraturan Desa. . Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan. Pelaksana Kegiatan adalah Perangkat Desa yang tidak menjadi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan kegiatan. Bendahara adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetor, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan Desa dalam rangka pelaksaanaan APB Desa. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) atau disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Dokumen Perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun. Program adalah penjabaran kebijakan Desa dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan visi dan misi Desa. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh Desa sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasidaribeberapaataukesemuajenissumber daya 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pendapatan Desa adalah hak Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, meliputi semua penerimaan uang yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Belanja Desa adalah kewajiban Desa yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan Desa yang kontribusinya terhadap pencapaian prestasi kerja dapat diukur. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh ada tidaknya program dan kegiatan Desa yang pengaruh kontribusinya terhadap prestasi kerja sukar diukur. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan aturan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar Desa dan/atau kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yangsah. 5 29.

(1)
(2)
(2)
(3)
(4)Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran

BAB II

ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:

a.menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa:
b.menetapkan PTPKD: i
c.menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa:
d.menyetujui pengeluaran atas kegiatan dalam APB Desa,
e.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa: dan
f.menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
a.Sekretaris Desa,
b.Perangkat Desa sebagai Pelaksana Kegiatan: dan
c.Bendahara Desa. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 6 s (5) Sekretaris Desa selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas:
a.menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa, b.menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan Pertanggung- jawaban Pelaksanaan APB Desa,
c.menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB,
d.melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa,
e.Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan APB Desa, dan
f.melaksanakan verifikasi terhadap pengajuan dan pertanggungjawaban kegiatan dalam APB Desa.

(6)Perangkat Desa selaku pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana pelaksanaan kegiatan,
2. b.melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang ditetapkan dalam APB Desa,
3. c.melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan,
4. d.mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
5. e.melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa, dan
6. f.menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan kegiatan
(7)Kepala Desa menunjuk Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
(8)Bendahara Desa mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa:

BAB IV

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 4

APB Desa merupakan satu kesatuan terdiri dari :

a.Pendapatan Desa,
b.Belanja Desa, dan
c.Pembiayaan Desa.

Pasal 5

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dikelompokan atas:

a.Pendapatan Asli Desa,
b.Transfer, dan
c.Pendapatan Lain-lain

Pasal 6

Kelompok pendapatan asli desa dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

a.hasil usaha Desa,
b.hasil aset/kekayaan Desa,
c.hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan
d.lain-lain pendapatan asli Desa yang sah. Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
a.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik desa/Badan Usaha Milik Desa,
b.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah:
c.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/Badan Usaha Milik Negara,
d.bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, dan
e.lain-lain usaha Desa yang sah. Hasil aset/kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi:
a.Tanah Kas Desa: co . Pasar/Kios Desa, Bangunan Desa, . Tambatan Perahu, objek rekreasi yang dikelola oleh Desa, Tempat Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa: dan g M2? An lain-lain kekayaan Desa. Hasil Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dirinci menurut obyek pendapatan yang meliputi:
a.swadaya dan partisipasi berupa uang, 8 (S)

(2)
(3)
(1)
(2)
1. b.swadaya dan partisipasi berupa material: dan
2. c.swadaya dan partisipasi berupa tenaga Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
3. a.pungutan desa,
4. b.hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan,
5. c.jasa giro/pendapatan bunga,
6. d.penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh desa: dan
7. e.pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pasal 7

Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas jenis:

a.Dana Desa:
b.Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
c.Alokasi Dana Desa (ADD),
d.Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, dan
e.Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit 10Yo dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
a.60” dibagi secara merata kepada seluruh desa, dan
b.40” dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing desa.

Pasal 8

Kelompok Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas jenis:

a.Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat, dan
b.Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pendapatan Desa dari Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

(3)
(1)
(1)
(3)
(1)
1. a.Hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan/Lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dan
2. b.Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat, hadiah, donasi dan lainnya yang sejenis. Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain bantuan perusahaaan yang berlokasi di desa.

Pasal 9

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 10

Klasifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri atas: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Belanja Tak Terduga. Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 0 29 » » dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja:

a.Pegawai,
b.Barang dan Jasa, dan
c.Modal.

Pasal 11

Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a, antara lain:

a.penetapan dan penegasan batas Desa,
b.pendataan Desa, 10

(2)C. d. e. f. g. h. i. j. k. penyusunan tata ruang Desa, penyelenggaraan musyawarah Desa, pembahasan dan penetapan peraturan desa, pengelolaan administrasi dan pengembangan sistem informasi Desa, penyelenggaraan perencanaan Desa, penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa, penyelenggaraan kerjasama antar Desa, pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa, dan kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. Bidang pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf b, antara lain:
1. a.pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain: 1) tambatan perahu, 2) jalan pemukiman, 3) jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian, 4) pembangkit listrik tenaga mikrohidro , 5) lingkungan permukiman masyarakat Desa, dan 6) infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. .pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: 1) air bersih berskala Desa, 2) sanitasi lingkungan, 3) pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu, dan 4) sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. . pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: 1) taman bacaan masyarakat, 2) pendidikan anak usia dini, 3) balai pelatihan /kegiatan belajar masyarakat, 4) pengembangan dan pembinaan sanggar seni, dan 5) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. 1
2. d.Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: 1) pasar Desa, 2) pembentukan dan pengembangan BUM Desa: 3) penguatan permodalan BUM Desa, 4) pembibitan tanaman pangan, 5) penggilingan padi, 6) lumbung Desa, 7) pembukaan lahan pertanian, 8) pengelolaan usaha hutan Desa, 9) kolam ikan dan pembenihan ikan, 10) kapal penangkap ikan, 11) cold storage (gudang pendingin), 12) tempat pelelangan ikan, 13) tambak garam, 14) kandang ternak, 15) instalasi biogas, 16) mesin pakan ternak, dan 17) sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
3. e.pelestarian lingkungan hidup antara lain: 1) penghijauan, 2) pembuatan terasering, 3) pemeliharaan hutan bakau, 4) perlindungan mata air, 5) pembersihan daerah aliran sungai, 6) perlindungan terumbu karang, dan
(7)kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
(3)Bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c, antara lain:
1. a.pembinaan lembaga kemasyarakatan,
2. b.penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, Cc. pembinaan kerukunan umat beragama,
3. d.pengadaan sarana dan prasarana olah raga, 12
(4)(S)
(6)
1. e.pembinaan lembaga adat,
2. f.pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan
3. g.kegiatan lain sesuai kondisi Desa. Bidang pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf d, antara lain:
4. a.pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan:
5. b.pelatihan teknologi tepat guna,
6. c.pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa:
7. d.peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: 1) kader pemberdayaan masyarakat Desa: 2) kelompok usaha ekonomi produktif: 3) kelompok termarjinalkan, 4) kelompok tani, 5) kelompok nelayan, 6) kelompok pengrajin, 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak, 8) kelompok pemuda,dan 9) kelompok anak santri TPA 10) kelompok lain sesuai kondisi Desa. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat
(3)huruf b, digunakan untuk pengeluaaran, pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain: alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, Pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor: sm Pp an rp . makanan dan minuman rapat, pt.. pakaian dinas dan atributnya, 13
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)J. perjalanan dinas,
1. k.upah kerja,
2. l.honorarium narasumber/ahli, m.operasional Pemerintah Desa,
3. n.Operasional BPD, Oo. Operasional LPM,
4. p.Operasional Tim Penggerak PKK,
5. g.Operasional Karang Taruna,
6. r.Operasional PPKBD/ Sub PPKBD,
7. s.Operasional Remaja Mesjid
8. t.Tunjangan Imam Mesjid
9. u.Tunjangan Pegawai Sara
10. v.Tunjangan Guru Ngaji w.Tunjangan tenaga pendidik PAUD/TK,
11. x.Tunjangan Bidan Desa
12. y.Tunjangan Perawat Desa
13. z.Operasional taman pengajian

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…