DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Pupuk Organik termasuk di dalamnya mengatur tentang tugas dan fungsi pemerintah daerah, pengadaan, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran dan pengujian, pendistribusian dan penggunaan pupuk organik, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PUPUK ORGANIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945. 10. 11. 12. 13. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bone Bolango yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran, hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Pengelolaan dan Pendistribusian Pupuk Organik adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya dan mengembangkan bahan pupuk organik yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pendistribusian, serta pembinaan dan pengawasan. Standar Mutu adalah besaran parameter kandungan Pupuk Organik yang diperkaya berbagai macam sumber hayati yang ditetapkan Badan Standarisasi Nasional dalam bentuk Standar Nasional Indonsia (SNI) atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk persyaratan teknis minimal. Tim Pembinaan dan Pengawasan yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pupuk Organik di Daerah. Pengujian Efektivitas Pupuk Organik adalah kegiatan uji lapang atau rumah kaca untuk mengetahui pengaruh dari bahan Pupuk Organik terhadap pertumbuhan dan/atau produktivitas tanaman, efisiensi pemupukan, dan/atau peningkatan kesuburan tanah. Pengadaan Pupuk Organik adalah kegiatan penyediaan Pupuk Organik yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Pendistribusian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pupuk Organik di dalam negeri baik untuk diperdagangkan maupun tidak. Penggunaan adalah kegiatan pemanfaatan Pupuk Organik oleh pengguna. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

(2)Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap produksi, Pendistribusian, penyimpanan dan Penggunaan Pupuk Organik agar terjamin mutu dan efektivitasnya, serta tidak mengganggu kesehatan manusia dan kelestarian fungsi lingkungan. Pertanian adalah budi daya pertanian dalam arti luas mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budi daya. Kelompok Tani adalah kelompok usaha tani yang didirikan oleh dan untuk Kelompok Tani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budi daya. Gabungan Kelompok Tani adalah gabungan usaha tani yang didirikan oleh dan untuk Kelompok Tani yang mencakup subsektor tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan budi daya. Koperasi adalah badan usaha yang beraanggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi Tani adalah badan usaha yang didirikan oleh dan untuk petani dan/atau Kelompok Tani dan/atau gabungan Kelompok Tani yang berusaha disektor Pertanian.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pengadaan, pendaftaran, Pendistribusian, Penggunaan dan Pengawasan Pupuk Organik. Pengelolaan dan Pendistribusian Pupuk Organik bertujuan untuk melindungi kelestarian fungsi lingkungan, keanekaragaman hayati tanah, dan konsumen/pengguna dan memberikan kepastian usaha bagi produsen/pelaku usaha Pupuk Organik.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Pengelolaan Pupuk Organik meliputi:

a.tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, T boa M0 An pengadaan, persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran dan pengujian, Pendistribusian dan Penggunaan, hak, kewajiban dan larangan, pembinaan dan Pengawasan, dan peran serta masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya Pengelolaan Pupuk Organik yang baik dan berkelanjutan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pupuk Organik berfungsi:

a.menetapkan kebijakan pengembangan Pupuk Organik di tingkat Kabupaten, mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan di bidang Pengelolaan Pupuk Organik, melakukan koordinasi dan memberikan fasilitas kerja sama dalam penyelesaian perselisihan antar Kabupaten/kota akibat penyalahgunaan Pupuk Organik, melakukan pembinaan, bantuan teknis dan Pengawasan terhadap Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau badan usaha lainnya di bidang Pengelolaan Pupuk Organik, mengembangkan dan melakukan sosialisasi pemanfaatan teknologi Pengelolaan Pupuk Organik, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan/atau badan usaha lainnya di bidang Pengelolaan Pupuk Organik, dan memfasilitasi dan mengembangkan sistem informasi Pupuk Organik untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan petani dan sumber daya alam.

(1)
(2)
(3)(9
(5)
(6)
(1)
(2)
(3)

BAB III

PENGADAAN

Pasal 6

Pengadaan Pupuk Organik dilakukan melalui produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah. Pengadaan Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani, dan/atau badan usaha lainnya. Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya yang melakukan Pengadaan Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat izin dari Bupati melalui Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya dalam merencanakan kebutuhan pupuk yang seimbang melalui rencana definitif kebutuhan kelompok harus mencantumkan kebutuhan Pupuk Organik maupun anorganik dalam setiap hektar. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 7

Pupuk Organik yang akan dipergunakan untuk keperluan sektor Pertanian harus memenuhi Standar Mutu dan terjamin efektiviasnya serta wajib didaftarkan di Dinas. Pupuk Organik yang akan didaftarkan harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari lembaga penguji yang telah distandarisasi dan/atau yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Kandungan bahan Pupuk Organik harus dicantumkan dalam bentuk label.

Pasal 8

(1)Permohonan pendaftaran Pupuk Organik dilakukan oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani, dan/atau badan usaha lain.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan pendaftaran Pupuk Organik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGUJIAN

Pasal 9

Permohonan pengujian Pupuk Organik oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Tani dan/atau badan usaha lainnya dilakukan secara tertulis kepada Dinas dilengkapi dengan persyaratan pendaftaran.

Pasal 10

(1)Dinas setelah menerima permohonan pengujian berkewajiban melakukan proses administrasi sesuai dengan tata kerja.
(2)Dalam hal permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Dinas wajib melakukan pengujian mutu dan Pengujian Efektivitas Pupuk Organik yang didaftarkan.
(3)Dalam hal permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, Dinas wajib memberitahukan kepada pemohon dengan disertai alasan secara tertulis.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Untuk menjamin Pupuk Organik memenuhi Standar Mutu dan terjamin efektivitasnya dilakukan dengan uji mutu dan uji efektivitas.
(2)
(1)
(2)
(3)Uji mutu dan uji efektivitas sebagaiamana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh lembaga pengujian yang terstandarisasi dan/atau terakreditasi.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…