DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 225

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Bangunan Gedung termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung, TABG, peran masyarakat, pembinaan, sanksi administratif, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung, 3 .h. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 10. IndonesiaTahun2005Nomor83,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4532), PeraturanMenteriPekerjaanUmumRepublikIndonesiaNomor 29/PRT/M/2006tentangPedomanPersyaratanTeknis BangunanGedung, PeraturanMenteriPekerjaanUmumRepublik IndonesiaNomor :06/PRT/M/2007tentangPedomanUmumRencanaTata BangunandanLingkungan, PeraturanMenteriPekerjaanUmumRepublik IndonesiaNomor :24/PRT/M/2007tentangPedomanTeknisIzinMendirikan BangunanGedung, PeraturanMenteriPekerjaanUmumRepublik IndonesiaNomor :25/PRT/M/2007tentangPedomanSertifikatLaikFungsi BangunanGedung, PeraturanMenteriDalamNegeriRepublik IndonesiaNomor32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANGUNAN GEDUNG BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokoknya di bidang penyelenggaraan bangunan. g 10. 11 12. BangunanGedungadalahwujudfisikhasilpekerjaan konstruksi yangmenyatudengantempatkedudukannya,sebagianatau seluruhnyaberadadiatasdan/ataudidalamtanahdan/atau air,yangberfungsi sebagaitempatmanusiamelakukan kegiatannya,baikuntuk hunianatautempattinggal,kegiatan keagamaan,kegiatan usaha, kegiatansosial,budaya,maupun kegiatankhusus. BangunanGedungumumadalahBangunanGedungyang fungsinyauntuk kepentinganpublik, baikberupafungsi keagamaan,fungsiusaha,maupunfungsisosialdanbudaya. BangunanGedungfungsikhususadalahBangunanGedungyang fungsinyamempunyaitingkatkerahasiaantinggiuntuk kepentingannasionalatauyangpenyelenggaraannyadapat membahayakanmasyarakatdisekitarnyadan /ataumempunyai risikobahayatinggi. KlasifikasiBangunanGedungadalahklasifikasidarifungsi BangunanGedungberdasarkanpemenuhantingkatpersyaratan administratif danpersyaratanteknisnya. LingkunganBangunanGedungadalahlingkungandisekitar BangunanGedungyangmenjadipertimbangan penyelenggaraan BangunanGedungbaikdarisegisosial,budaya,maupundari segiekosistem. PenyelenggaraanBangunan Gedungadalah kegiatan pembangunanyangmeliputi prosesperencanaanteknisdan pelaksanaankonstruksi,sertakegiatanpemanfaatan,pelestarian danpembongkaran BangunanGedung. .PrasaranaBangunan Gedungadalah konstruksibangunanyang merupakanpelengkapyang menjadisatukesatuan dengan Bangunan GedungataukelompokBangunan Gedungpadasatu tapak kavling/persilyangsama untukmenunjangkinerja Bangunan Gedungsesuaidenganfungsinya(duludinamakan bangun-bangunan)sepertimenarareservoirair,gardulistrik, instalasipengolahanlimbah. Mendirikanbangunanadalah pekerjaanmengadakan bangunan seluruhnyaatau sebagiantermasuk pekerjaan menggali, menimbunataumeratakantanah yangberhubungan dengan pekerjaanmengadakan bangunantersebut. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22 Mengubahbangunanadalahpekerjaanmenggantidanatau menambahbangunanyangada,termasukpekerjaan membongkaryangberhubungandenganpekerjaanmengganti bagianbangunantersebut. Membongkarbangunanadalah pekerjaanmeniadakansebagian atauseluruh bagianbangunanditinjaudarifungsibangunandan ataukonstruksi. Pemeliharaanadalahkegiatanmenjaga keandalanBangunan GedungbesertaprasaranadansarananyaagarBangunan Gedungtetaplaikfungsi. Perawatanadalahkegiatanmemperbaiki dan/ataumengganti bagianBangunanGedung,komponen,bahan bangunan, dan/atauprasaranadansaranaagarBangunanGedungtetap laikfungsi. Pelestarianadalahkegiatanperawatan,pemugaran,serta pemeliharaanBangunanGedungdanlingkungannyauntuk mengembalikankeandalanbangunantersebut sesuaidengan aslinya atau sesuaidengan keadaanmenurutperiodeyang dikehendaki. RencanaTataRuangWilayahyang selanjutnyadisingkatRTRW adalahhasilperencanaantataruangDaerahyangtelah ditetapkandenganPeraturan Daerah. RencanaTataBangunandanLingkunganyang selanjutnya disingkatRTBLadalahpanduanrancangbangunsuatukawasan untukmengendalikan pemanfaatanruang yangmemuatrencana programbangunandanlingkungan, rencanaumumdan panduanrancangan, rencanainvestasi,ketentuan pengendalian rencana, danpedomanpengendalian pelaksanaan. Kavling/pekaranganadalah suatuperpetakantanah,yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerahdapatdipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan. Garissempadan bangunanadalahgarispadakavlingyangditarik sejajardengangarisasjalan,tepisungai, atauaspagar dan merupakanbatas antara bagian kavlingyangbolehdibangundan yangtidak bolehdibangun. .Izinmendirikan Bangunan Gedungyang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikanolehPemerintah Daerah kepada pemilikBangunan Gedung untukmembangunbaru, 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik Bangunan Gedung dan/atau bukan pemilik Bangunan Gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik Bangunan Gedung yang menggunakan dan/atau mengelola Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan. Koefisien dasar bangunan, yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar Bangunan Gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefisien lantai bangunan, yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai Bangunan Gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefisien daerah hijau, yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar Bangunan Gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Koefisien tapak basemen yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka presentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basemen dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Tinggi Bangunan Gedung adalah jarak yang diukur dari lantai dasar bangunan, di tempat Bangunan Gedung tersebut didirikan sampai dengantitikpuncak bangunan. 5 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Dokumenrencanateknispembongkaran,yang selanjutnya disingkatRTBadalahrencanateknispembongkaran Bangunan Gedungdenganmemanfaatkanilmupengetahuandanteknologi yangdisetujuiPemerintah Daerahdandilaksanakansecaratertib agarterjagakeamanan,keselamatanmasyarakatdan lingkungannya. TimAhliBangunanGedungyang selanjutnyadisingkatTABG adalahtimyangterdiridariparaahliyangterkaitdengan penyelenggaraanBangunanGedunguntukpertimbanganteknis dalamprosespenelitiandokumenrencanateknisdenganmasa penugasanterbatas,danjugauntukmemberikan masukan dalampenyelesaianmasalah penyelenggaraanBangunanGedung yangsusunananggotanyaditunjuksecarakasus perkasus disesuaikandengan kompleksitasBangunanGedungtertentu tersebut. Jaringanadalah jaringanyangdimanfaatkanuntukmenyalurkan tenagalistrikyangdapatdioperasikan pada teganganrendah, teganganmenengah,tegangantinggimaupunteganganekstra tinggi,baikdiatastanahmaupundidalamtanahdandidasar laut. Pertimbanganteknisadalahpertimbangandaritimahli BangunanGedungyangdisusunsecaratertulisdan profesional terkaitdenganpemenuhanpersyaratanteknisBangunanGedung baikdalamprosespembangunan,pemanfaatan,pelestarian, maupunpembongkaran BangunanGedung. Persetujuan rencanateknisadalahpernyataantertulistentang telahdipenuhinyaseluruhpersyaratan dalam rencanateknis Bangunan Gedungyangtelahdinilai/dievaluasi. Pengesahanrencanateknisadalahpernyataanhukumdalam bentukpembubuhantanda tanganpejabat yangberwenangserta stempel/capresmi,yangmenyatakankelayakandokumenyang dimaksuddalam persetujuantertulis ataspemenuhanseluruh persyaratan dalam rencanateknisBangunanGedung. Laik fungsiadalah suatu kondisiBangunan Gedungyang memenuhipersyaratan administratif dan persyaratanteknis sesuaidenganfungsiBangunan Gedungyang ditetapkan. SertifikatlaikfungsiBangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat SLF adalahsertifikatyang diterbitkan olehPemerintah 39. 40. 4. 42. 43. 44. DaerahkecualiuntukBangunanGedungfungsikhususoleh Pemerintah untukmenyatakankelaikanfungsisuatuBangunan Gedungbaiksecaraadministratifmaupunteknissebelum pemanfaatannya. PeranmasyarakatdalampenyelenggaraanBangunanGedung adalah berbagai kegiatanmasyarakatyangmerupakan perwujudan kehendakdankeinginanmasyarakatuntuk memantaudanmenjagaketertiban,memberi masukan, menyampaikanpendapatdanpertimbangan,sertamelakukan gugatan perwakilanberkaitandengan penyelenggaraan BangunanGedung. Masyarakatadalahperorangan,kelompok, badanhukumatau usahadanlembagaatauorganisasiyangkegiatannyadibidang BangunanGedung,termasuk masyarakathukumadatdan masyarakatahli,yangberkepentingan denganpenyelenggaraan BangunanGedung. Dengar pendapatpublikadalahforumdialogyangdiadakan untukmendengarkandanmenampungaspirsiasimasyarakat baikberupa pendapat,pertimbanganmaupunusulandari masyarakatbaikberupamasukanuntukmenetapkankebijakan Pemerintah Daerah dalampenyelenggaraanBangunanGedung. Gugatanperwakilanadalahgugatan yang berkaitandengan penyelenggaraanBangunan Gedungyang diajukanolehsatu orangataulebihyang mewakilikelompokdalammengajukan gugatan untuk kepentingan merekasendiridan sekaligus mewakilipihakyang dirugikan yang memilikikesamaanfakta atau dasarhukumantarawakilkelompokdananggotakelompok yangdimaksud. PembinaanpenyelenggaraanBangunan Gedungadalah kegiatan pengaturan,pemberdayaandanpengawasandalam rangka mewujudkantatapemerintahanyangbaiksehinggasetiap penyelengaraanBangunan Gedungdapatberlangsungtertibdan tercapaikeandalanBangunan Gedungyangsesuaidengan fungsinya,sertaterwujudnyakepastianhukum. Pengaturan adalahpenyusunandanpelembagaanperaturan perundang-undangan, pedoman,petunjuk, dan standarteknis Bangunan Gedung sampaididaerah dan operasionalisasinyadi masyarakat. 45. 46. 47. 48. 49. 50. S1. Pemberdayaanadalahkegiatanuntukmenumbuhkembangkan kesadaranakanhak,kewajiban,danperansertapenyelenggara BangunanGedungdan aparatPemerintah Daerahdalam penyelenggaraanBangunanGedung. Pengawasanadalahpemantauanterhadappelaksanaan penerapanperaturanperundang-undanganbidangBangunan Gedungdanupayapenegakanhukum. Pemeriksaanadalahkegiatanpengamatan,secaravisual mengukur,danmencatatnilaiindikator,gejala,atau kondisi BangunanGedungmeliputikomponen/unsurarsitektur, struktur,utilitas(mekanikaldanelektrikal),prasaranadan saranaBangunanGedung,sertabahanbangunanyang terpasang,untukmengetahuikesesuaian,ataupenyimpangan terhadapspesifikasi teknisyang ditetapkan semula. Pengujianadalah kegiatanpemeriksaandenganmenggunakan peralatantermasukpenggunaanfasilitaslaboratorium untuk menghitungdanmenetapkannilaiindikator kondisiBangunan Gedungmeliputikomponen/unsurarsitektur,struktur,utilitas, (mekanikaldanelektrikal),prasaranadansaranaBangunan Gedung,sertabahanbangunanyangterpasang,untuk mengetahuikesesuaianataupenyimpanganterhadapspesifikasi teknisyang ditetapkan semula. Rekomendasiadalahsarantertulisdariahliberdasarkanhasil pemeriksaan dan/ataupengujian, sebagai dasarpertimbangan penetapan pemberiansertifikatlaikfungsiBangunan Gedung olehPemerintahDaerah. Analisismengenaidampaklingkungan, yang selanjutnya disingkatAMDALadalahkajianmengenaidampakbesar dan penting suatuusaha dan/ataukegiatan yangdirencanakanpada lingkunganhidup yang diperlukanbagiprosespengambilan keputusantentangpenyelenggaraan usaha dan/ataukegiatan. Upayapengelolaan lingkungan, yang selanjutnyadisingkatUKL danupayapemantauanlingkungan(UPL)adalahkajian mengenaiidentifikasidampak dampakdarisuatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PengaturanBangunanGedungdimaksudkansebagaipedoman danacuan dalammengaturdanmengendalikanpenyelenggaraan bangunan gedung di Daerah

Pasal 3

Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:

a.mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata Bangunan Gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungan, mewujudkan tertib penyelenggaraan Bangunan Gedung yang menjamin keandalan teknis Bangunan Gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan,dan mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung.

Pasal 4

Lingkup pengaturan bangunan gedung meliputi: WP AD »

(1)
(2)fungsi dan klasifikasi bangunan gedung: persyaratan bangunan gedung, penyelenggaraan Bangunan Gedung, TABG, peran serta masyarakat, pembinaan,dan sanksi administrasi.

BAB III

FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG

Pasal 5

Fungsi Bangunan Gedung merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis Bangunan Gedung, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan Bangunan Gedungnya. Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia

(3)
(1)
(2)
(3)tinggal,
1. b.fungsi keagamaan, dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah,
2. c.fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha,
3. d.fungsi sosial budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya, dan
4. e.fungsi khusus dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasian tinggi dan/atau tingkat resiko bahaya tinggi. Satu Bangunan Gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a.bangunan rumah tinggal tunggal,
b.bangunan rumah tinggal deret,
c.bangunan rumah susun, dan
d.bangunan rumah tinggal sementara. Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:
a.bangunan masjid, mushalla, langgar, surau, . bangunan gereja, kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng, dan m9 A9 bangunan keagamaan dengan sebutan lainnya. Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:
a.bangunan gedung perkantoran seperti bangunan perkantoran non pemerintah dan sejenisnya,
b.bangunan gedung perdagangan seperti bangunan pasar, pertokoan, pusat perbelanjaan, mall dan sejenisnya,
c.bangunan gedung pabrik,
d.bangunan gedung perhotelan seperti bangunan hotel, motel, hostel, penginapan dan sejenisnya,
e.bangunan gedung wisata dan rekreasi seperti tempat rekreasi,

(4)
(1)bioskop dan sejenisnya,
1. f.bangunan gedung terminal seperti bangunan stasiun kereta api, terminal bus angkutan umum, halte bus, terminal peti kemas, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan perikanan, bandar udara, dan
2. g.bangunan gedung tempat penyimpanan sementara seperti bangunan gudang, gedung parkir dan sejenisnya. Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
3. a.bangunan gedung pelayanan pendidikan seperti bangunan sekolah taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kursus dan semacamnya:
4. b.bangunan gedung pelayanan kesehatan seperti bangunan puskesmas, poliklinik, rumah bersalin, rumah sakit termasuk panti-panti dan sejenisnya,
5. c.bangunan gedung kebudayaan seperti bangunan museum, gedung kesenian, bangunan gedung adat dan sejenisnya,
6. d.bangunan gedung laboratorium seperti bangunan laboratorium fisika, laboratorium kimia dan laboratorium lainnya, dan
7. e.bangunan gedung pelayanan umum seperti bangunan stadion, gedung olah raga dan sejenisnya. Bangunan fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
8. a.bangunan gedung untuk reaktor nuklir:
9. b.bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan: dan
10. c.bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh Pemerintah Bangunan gedung lebih dari satu fungsi dengan fungsi utama kombinasi lebih dari satu fungsi meliputi:
11. a.bangunan rumah-toko:
12. b.bangunan rumah-kantor: dan
13. c.bangunan gedung mall-apartemen-perkantoran-perhotelan dan sejenisnya.

Pasal 7

Fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilengkapi prasarana Bangunan Gedung sesuai dengan kebutuhan kinerja Bangunan Gedung.

(2)Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)
(2)
(1)berfungsi: a. b. sebagai pembatas/penahan/pengaman yang meliputi pagar, tanggul/retaining wall, Turap batas kavling/persil, sebagai penanda masuk lokasi yang meliputi gapura, gerbang,
1. c.sebagai perkerasan yang meliputi jalan, lapangan upacara, lapangan olah raga terbuka, . sebagai penghubung yang meliputi jembatan, box culvert,
2. e.sebagai kolam bawah tanah yang meliputi kolam renang, ra kolam pengolahan air , bak air di bawah tanah, sumur peresapan air hujan, sumur peresapan air limbah, septic tank, sebagai menara yang meliputi menara antena, menara bak air dan cerobong, . sebagai monumen yang meliputi tugu, patung, . sebagai instalasi/gardu yang meliputi instalasi listrik, instalasi telepon/ komunikasi, instalasi pengolahan, . reklame/papan nama yang meliputi billboard, papan iklan, papan nama (berdiri sendiri, atau berupa tembok pagar): dan . fasilitas umum.

Pasal 8

Fungsi Bangunan Gedung di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diklasifikasikan berdasarkan: a. g 5 RM MD» Ao tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran: . zonasi gempa, lokasi: ketinggian, luas bangunan, dan/atau . kepemilikan. Klasifikasi tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. b. C. Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan Bangunan Gedung khusus.

(3)
(6)
(7)
(8)
(9)Klasifikasi tingkat permanensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi:
1. a.Bangunan Gedung darurat atau sementara,
2. b.Bangunan Gedung semi permanen, dan
3. c.Bangunan Gedung permanen. Klasifikasi tingkat risiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
4. a.Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran rendah,
5. b.tingkat risiko kebakaran sedang, dan
6. c.tingkat risiko kebakaran tinggi. Klasifikasi berdasarkan zonasi gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi tingkat zonasi gempa di Daerah berdasarkan tingkat kerawanan bahaya gempa, sesuai dengan peraturan SNI-Gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Klasifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
7. a.Bangunan Gedung di lokasi renggang,
8. b.Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan
9. c.Bangunan Gedung di lokasi padat. Klasifikasi ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
10. a.Bangunan Gedung bertingkat rendah:
11. b.Bangunan Gedung bertingkat sedang: dan
12. c.Bangunan Gedung bertingkat tinggi. Klasifikasi berdasarkan luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi:
13. a.Bangunan kurang dari 50 M2
14. b.Bangunan antara 50 M2- 100 M2
15. c.Bangunan 100 M2- 500 M2
16. d.Bangunan diatas 500 M2 Klasifikasi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, eliputi:
17. a.Bangunan Gedung milik negara,
18. b.Bangunan Gedung milik perorangan, dan
19. c.Bangunan Gedung milik badan usaha.
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)

Pasal 9

Bupati menetapkan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung dalam dokumen IMB berdasarkan pengajuan pemohon yang telah memenuhi persyaratan, kecuali untuk Bangunan Gedung fungsi khusus. Permohonan fungsi Bangunan Gedung harus mengikuti RTRW, RDTR dan/ atau RTBL. Ketentuan mengenai penetapan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat dilakukan perubahan. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW, RDTRK dan/atau RTBL yang berlaku. Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan bangunan gedung.

Pasal 11

Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, kecuali bangunan fungsi khusus. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penerbitan IMB baru. Perubahan fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan perubahan data fungsi dan/atau klasifikasi bangunan gedung dan/atau kepemilikan bangunan gedung. Bupati melalui Dinas menyelenggarakan pendataan bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks225PDFHirarki

Memuat teks peraturan…