DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan Parawisata, Dinas Peratanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) angka 1 (satu), angka 6 (enam) dan angka 8 (delapan) diubah, dan setelah angka 12 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 12a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata
(2)Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari: 1. 10. 11. 12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bone Bolango, Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bone Bolango, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bone Bolango, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bone Bolango, Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahan Pangan Kabupaten Bone Bolango, Dinas Kehutanan dan Pertambangan Kabupaten Bone Bolango, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone Bolango, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango, 12a. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango Pembentukan Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani. Ketentuan BAB III Bagian Kesatu Pasal 3, Bagian Kedua Pasal 4 ayat (l), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Pasal 3

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai fungsi:

a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas:

a.Kepala Dinas,
b.Sekretariat, yang membawahi:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. 2.Sub Bagian Keuangan, dan
3. 3.Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.Bidang Pendidikan Dasar, yang membawahi:
1. 1.Seksi Pembinaan Sekolah Dasar, dan
2. 2.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
d.Bidang Pendidikan Menengah, yang membawahi:
1. 1.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Umum, dan
2. 2.Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan.
e.Bidang PAUD Non Formal Informal, yang membawahi:
1. 1.Seksi PAUD, dan
2. 2.Seksi Pendidikan Non Formal Informal.
f.Bidang Kebudayaan dan Pendidik Tenaga Kependidikan, yang membawahi:
1. 1.Seksi Kebudayaan,
2. 2.Seksi Pendidik Tenaga Kependidikan,
g.UPTD, dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan BAB V Bagian Ketiga Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V

ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

Pasal 11

(1)Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
1. a.Kepala Dinas,
2. b.Sekretariat, yang membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
  2. 2.Sub Bagian Keuangan, dan
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. c.Bidang Bina Marga, yang membawahi:
  1. 1.Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan
  2. 2.Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
4. d.Bidang Cipta Karya, yang membawah:
  1. 1.Seksi Bangunan dan Gedung, dan
  2. 2.Seksi Sarana Permukiman dan Lingkungan.
5. e.Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, yang membawahi:
  1. 1.Seksi Irigasi dan Operasional, dan
  2. 2.Seksi Pengelolaan Sungai, Rawa, Pantai dan Danau.
6. f.Bidang Tata Ruang, yang membawahi:
  1. 1.Seksi Penataan Pertamanan dan Perizinan: dan
  2. 2.Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.
7. g.UPTD, dan
8. h.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan BAB VIII Bagian Kesatu Pasal 18, Bagian Kedua Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB VIII

DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA

Pasal 18

Dinas Perhubungan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

(1)Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata mempunyai fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 20

(1)Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata terdiri dari: a. b. Kepala Dinas, Sekretariat, yang membawahi:

1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2.Sub Bagian Keuangan, dan
3.Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Perhubungan, yang membawahi:
1.Seksi Lalu Lintas dan Angkutan, dan
2.Seksi Teknik Sarana dan Prasarana. Bidang Pengendalian Manajemen Lalu Lintas, yang membawahi:
1.Seksi Pengendalian Operasional, dan
2.Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Analisis Data

e.Bidang Pariwisata yang membawahi:
1. 1.Seksi Objek Wisata dan Promosi,
2. 2.Seksi Ekonomi Kreatif: dan
3. 3.Seksi Seni Tradisi dan Pertunjukan.
f.UPTD: dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional

(2)Bagan Struktur organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian dan Seksi-Seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan BAB X Bagian Kesatu Pasal 24, Bagian Kedua Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Bagian Ketiga Pasal 26 ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

BAB X

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 24

Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

(l) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
(3)
(1)pada ayat (1) Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan i
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 26

Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:

a.Kepala Dinas,
b.Sekretariat, yang membawahi:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. 2.Sub Bagian Keuangan, dan
3. 3.Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, yang membawahi:
1. 1.Seksi Bina Tanaman Pangan,
2. 2.Seksi Bina Holtikultura, dan
3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
d.Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi:
1. 1.Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
2. 2.Seksi Distribusi Pangan, dan
3. 3.Seksi Komsumsi dan Keamanan Pangan.
e.Bidang Perkebunan, yang membawahi:
1. 1.Seksi Tanaman Semusim dan Tahunan,
2. 2.Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, dan
3. 3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
f.Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, yang membawahi:
1. 1.Seksi Pengelolaan Lahan dan Air,
2. 2.Seksi Perluasan Areal: dan
3. 3.Seksi Pembiayaan dan Sarana Produksi.
g.UPTD: dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Bagan Struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Diantara BAB XIV dan BAB XV disipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIV.a, dan diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39a, dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40a, dan diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4la, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIVa DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
(2)
(3)
(1)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. a.Kepala Dinas,
6. b.Sekretariat, yang membawahi:
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
  2. 2.Sub Bagian Keuangan, dan
  3. 3.Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
7. c.Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan, yang membawahi:
  1. 1.Seksi Budidaya, Penyebaran dan Pengawasan Ternak, dan
  2. 2.Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
8. d.Bidang Bina Usaha Peternakan, yang membawahi:
  1. 1.Seksi Usaha Pengembangan Kawasan Agribisnis, dan
  2. 2.Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
9. e.Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang membawahi:
  1. 1.Seksi Pengamatan, Pencagahan dan Pemberantasan Penyakit, dan
  2. 2.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
10. f.UPTD, dan
11. g.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. Diundangkan di Suwawa pada tanggal 13 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, “FP Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641212 199103 1 Ol1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2014 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 2 TAHUN 2014 aa Ma an aa NE STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS KelompokJabatanAaPaMaPANaSNNSSEKRETARIAT Fungsional | | || Subag SubagUmum&SubagKeuanganPerencanaan, KepegawaianProgram,Evaluasi &Pelaporan Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan BidangPAUDNon Bidang DasarMenengahFormalInformalKebudayaandan PTK |||| | || |||| SeksiSeksiSeksiSeksi Pembinaan Pembinaan Pembinaan PembinaanSeksiPAUDSeksi PNFISeksi SeksiPTK SekolahDasarSMP SMU SMKKebudayaan UPTD BUPATI BONE BOLA $ HAMIM POU LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR :2 TAHUN 2014 aa aa aa ea aa AA IRR EA ee EA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS KelompokJabatananSEKRETARIAT Fungsional | | || Subag SubagUmum&SubagKeuanganPerencanaan, KepegawaianProgram,Evaluasi &Pelaporan Bidang BidangBinaMarga BidangCiptaKaryaPengelolaanBidangTataRuang SumberDayaAir SeksiPembangunanSeksiPemeliharaanSeksiBangunandan SeksiSaranaSeksiIrigasidan SeksiPengelolaanSeksiPenataanSeksiPemanfaatan JalanDanJembatanJalanDanJembatan GedungPermukimandanOperasionalSungai,Rawa,PantaiPertamanandan danPengendalian LingkungandanDanauPerizinanTataRuang UPTD BUPATI BONE BOLANGO, HAMIM P LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 2 TAHUN 2014 aa an aa aa ana Naa Nana na naa AE AAN AN ae Tan TEA peran MANA ena an SEN an PNP STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT Subag Subag Umum & Subag Keuangan Perencanaan, Kepegawaian Program, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perhubungan Bidang Pengendalian Manajemen Lalu Lintas | Bidang Pariwisata SeksiLalu Lintasdan SeksiTeknikSaranaSeksiPengendalianSeksiManajemenSeksiObjek WisataSeksiEkonomiSeksi Seni Tradisi& AngkutandanPrasaranaOperasionalLaluLintas&Analisis&PromosiKreatifPertunjukan Data UPTD BUPATI/BONE BOLANG | HAMIM POU LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO : 2 TAHUN 2014NOMOR aa aa aa er aa Aa ana aa Aa Ia aa ana aa An aa aa ae na aa na aa an Aa Ea na PAN maa an Ol MA MANTRA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS KelompokJabatan SEKRETARIAT Fungsional | Subag Umum & Kepegawaian Subag Keuangan Subag Perencanaan, Program, Evaluasi & Pelaporan Bidang Tanaman Bidang Ketahanan Bidang Perkebunan Bidang Prasarana Pangan dan Pangan dan Sarana Holtikultura Pertanian Seksi Bina Seksi Bina Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Tanaman Holtikultura Pengolahan Ketersediaan Distribusi Komsunsi & Tanaman Perlindungan Pengolahan Pengelolaan Pembiayaan Perluasan Pangan dan & Kerawanan Pangan Keamanan Semusim dan Tanaman dan MN An Lahan dan Air dan Sarana Areal Pemasaran Pangan Pangan Tahunan Perkebunan Berkah Produksi UPTDBUPATI BONE BOLANGO, LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR :2 TAHUN 2014 aa STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS KelompokJabatannaSEKRETARIAT Fungsional | | || Subag SubagUmum&SubagKeuanganPerencanaan, KepegawaianProgram,Evaluasi &Pelaporan Bidang Produksi&BidangBinaUsahaBidangKesehatan PengembanganPeternakanHewan&Kesehatan PeternakanMasyarakatVeteriner SeksiBudidaya,SeksiSaranadanSeksiUsaha SeksiKelembagaanSeksiPengamatan,SeksiKesehatan PenyebarandanPrasarana PengembanganTani&PeningkatanPencegahan&jgDelapan:Di& PengawasanTernakPeternakanKawasanAgribisnisSDMPemberantasanPenyakitgBean UPTD BUPATI BONE BOIANGO,

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…