Susunan Organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan terdiri dari:
a.Kepala Dinas,
b.Sekretariat, yang membawahi:
1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2.Sub Bagian Keuangan, dan
3.Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, yang membawahi:
1.Seksi Bina Tanaman Pangan,
2.Seksi Bina Holtikultura, dan
3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
d.Bidang Ketahanan Pangan, yang membawahi:
1.Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
2.Seksi Distribusi Pangan, dan
3.Seksi Komsumsi dan Keamanan Pangan.
e.Bidang Perkebunan, yang membawahi:
1.Seksi Tanaman Semusim dan Tahunan,
2.Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan, dan
3.Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan
f.Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, yang membawahi:
1.Seksi Pengelolaan Lahan dan Air,
2.Seksi Perluasan Areal: dan
3.Seksi Pembiayaan dan Sarana Produksi.
g.UPTD: dan
h.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan Struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Diantara BAB XIV dan BAB XV disipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIV.a, dan diantara Pasal 39 dan Pasal 40 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 39a, dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 40a, dan diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4la, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XIVa DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 39a Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pasal 40a (l) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (2) (3)
(1)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:
a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Bagian Ketiga Susunan Organisasi Pasal 41a Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
a.Kepala Dinas,
b.Sekretariat, yang membawahi:
1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2.Sub Bagian Keuangan, dan
3.Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan, yang membawahi:
1.Seksi Budidaya, Penyebaran dan Pengawasan Ternak, dan
2.Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
d.Bidang Bina Usaha Peternakan, yang membawahi:
1.Seksi Usaha Pengembangan Kawasan Agribisnis, dan
2.Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.
e.Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang membawahi:
1.Seksi Pengamatan, Pencagahan dan Pemberantasan Penyakit, dan
2.Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.
f.UPTD, dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional
(2)Bagan Struktur organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. Diundangkan di Suwawa pada tanggal 13 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, “FP Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641212 199103 1 Ol1 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 2 TAHUN 2014 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 2 TAHUN 2014 aa Ma an aa NE STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS KelompokJabatanAaPaMaPANaSNNSSEKRETARIAT Fungsional | | || Subag SubagUmum&SubagKeuanganPerencanaan, KepegawaianProgram,Evaluasi &Pelaporan Bidang Pendidikan Bidang Pendidikan BidangPAUDNon Bidang DasarMenengahFormalInformalKebudayaandan PTK |||| | || |||| SeksiSeksiSeksiSeksi Pembinaan Pembinaan Pembinaan PembinaanSeksiPAUDSeksi PNFISeksi SeksiPTK SekolahDasarSMP SMU SMKKebudayaan UPTD BUPATI BONE BOLA $ HAMIM POU LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR :2 TAHUN 2014 aa aa aa ea aa AA IRR EA ee EA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS KelompokJabatananSEKRETARIAT Fungsional | | || Subag SubagUmum&SubagKeuanganPerencanaan, KepegawaianProgram,Evaluasi &Pelaporan Bidang BidangBinaMarga BidangCiptaKaryaPengelolaanBidangTataRuang SumberDayaAir SeksiPembangunanSeksiPemeliharaanSeksiBangunandan SeksiSaranaSeksiIrigasidan SeksiPengelolaanSeksiPenataanSeksiPemanfaatan JalanDanJembatanJalanDanJembatan GedungPermukimandanOperasionalSungai,Rawa,PantaiPertamanandan danPengendalian LingkungandanDanauPerizinanTataRuang UPTD BUPATI BONE BOLANGO, HAMIM P LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 2 TAHUN 2014 aa an aa aa ana Naa Nana na naa AE AAN AN ae Tan TEA peran MANA ena an SEN an PNP STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS Kelompok Jabatan Fungsional SEKRETARIAT Subag Subag Umum & Subag Keuangan Perencanaan, Kepegawaian Program, Evaluasi & Pelaporan Bidang Perhubungan Bidang Pengendalian Manajemen Lalu Lintas | Bidang Pariwisata SeksiLalu Lintasdan SeksiTeknikSaranaSeksiPengendalianSeksiManajemenSeksiObjek WisataSeksiEkonomiSeksi Seni Tradisi& AngkutandanPrasaranaOperasionalLaluLintas&Analisis&PromosiKreatifPertunjukan Data UPTD BUPATI/BONE BOLANG | HAMIM POU LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO : 2 TAHUN 2014NOMOR aa aa aa er aa Aa ana aa Aa Ia aa ana aa An aa aa ae na aa na aa an Aa Ea na PAN maa an Ol MA MANTRA STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS KelompokJabatan SEKRETARIAT Fungsional | Subag Umum & Kepegawaian Subag Keuangan Subag Perencanaan, Program, Evaluasi & Pelaporan Bidang Tanaman Bidang Ketahanan Bidang Perkebunan Bidang Prasarana Pangan dan Pangan dan Sarana Holtikultura Pertanian Seksi Bina Seksi Bina Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Seksi Tanaman Holtikultura Pengolahan Ketersediaan Distribusi Komsunsi & Tanaman Perlindungan Pengolahan Pengelolaan Pembiayaan Perluasan Pangan dan & Kerawanan Pangan Keamanan Semusim dan Tanaman dan MN An Lahan dan Air dan Sarana Areal Pemasaran Pangan Pangan Tahunan Perkebunan Berkah Produksi UPTDBUPATI BONE BOLANGO, LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR :2 TAHUN 2014 aa STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA DINAS KelompokJabatannaSEKRETARIAT Fungsional | | || Subag SubagUmum&SubagKeuanganPerencanaan, KepegawaianProgram,Evaluasi &Pelaporan Bidang Produksi&BidangBinaUsahaBidangKesehatan PengembanganPeternakanHewan&Kesehatan PeternakanMasyarakatVeteriner SeksiBudidaya,SeksiSaranadanSeksiUsaha SeksiKelembagaanSeksiPengamatan,SeksiKesehatan PenyebarandanPrasarana PengembanganTani&PeningkatanPencegahan&jgDelapan:Di& PengawasanTernakPeternakanKawasanAgribisnisSDMPemberantasanPenyakitgBean UPTD BUPATI BONE BOIANGO,