DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, fungsi dan manfaat, pembentukan dan jenis RTH, penataan RTH, perizinan, larangan, peran serta masyarakat, pelaporan, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administrasi, penyidikan, dan ketentuan pidana,

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah 1. 2. Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. 10. 11. 12. 13. 14. Ruang Terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah ataupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Non Hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorang yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lan berupa hutan, kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah RTH yang berada pada lahan-lahan publik yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemutusan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan social budaya dan kegiatan ekonomi. Penataan RTH adalah proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTH. Ekologis adalah hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya. Pemanfaatan RTH adalah proses, cara dan perbuatan memanfaatkan RTH untuk kepentingan privat maupun kepentingan publik. Konstruksi adalah proses terjadinya perubahan fungsi RTH dari pemanfaatan pada RTH.

BAB II

TUJUAN, FUNGSI DAN MANFAAT

Pasal 2

Tujuan penataan RTH adalah: menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem di lingkungan Daerah, . mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Daerah: dan meningkatkan kualitas lingkungan Daerah yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pasal 3

Penataan RTH diarahkan untuk meningkatkan fungsi sebagai berikut:

a.Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis meliputi : l. AO OB W memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru-paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan media udara, air dan tanah, dan Penahan angin.
b.Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
l.Fungsi sosial dan budaya meliputi: a) menggambarkan ekspresi budaya lokal, b) merupakan media komunikasi warga, Cc) tempat rekreasi, dan d) wadah dan objek pendidikan, penelitian dan pelatihan dalam mempelajari alam. . Fungsi ekonomi meliputi : a) sumber produk yang bisa dijual, dan b) bagian dari usaha pertanian, perkebunan maupun kehutanan. Fungsi estetika meliputi : a) meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan baik dari skala mikro maupun makro, b) pembentuk faktor keindahan arsitektural bangunan, dan c) menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Pasal 4

Peningkatan fungsi RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah yang mencakup: bu |? An up» pa». sarana untuk mencerminkan identitas daerah, membentuk keindahan (estetika) dan kenyamanan, sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaaan, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise Daerah, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, memperbaiki iklim mikro, meningkatan cadangan oksigen di perkotaan, AS

k.mengendalikan polusi udara, tanah dan air, Il. meningkatkan persediaan cadangan air tanah, dan
m.menyeimbangkan ekosistem.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS RTH

Pasal 5

(1)Pembentukan RTH disesuaikan dengan bentang alam berdasar aspek biogeografis dan struktur ruang kota serta estetika.
(2)Pembentukan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan karakter alam dan/atau budaya setempat yang bernilai ekologis, historik, panorama yang khas dengan tingkat penerapan teknologi.

Pasal 6

Pembagian jenis-jenis RTH sesuai tipologinya sebagai berikut:

a.menurut fisik yang meliputi: 1) RTH alami, dan 2) RTH non alami (binaan),
b.menurut Fungsi yang meliputi: 1) RTH ekologis, 2) sosial budaya, 3) ekonomi, dan 4) estetika,
c.menurut struktur ruang yang meliputi: 1) pola ekologis yang berbentuk mengelompok, memanjang dan tersebar sesuai dengan jenis RTH, dan 2) pola planologis, yang mengikuti hirarkhi dan struktur ruang perkotaan.
d.menurut kepemilikan yang meliputi: 1) RTH publik, dan 2) RTH privat.

Pasal 7

RTH Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 1 meliputi: taman kota, taman rukun tetangga, taman rukun warga, taman kelurahan, taman kecamatan, hutan kota, wu » 29 A0 Dp sabuk hijau (green belt),

h.pulau jalan dan median jalan,
i.jalur pejalan kaki,
j.jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi,
k.RTH sempadan sungai,
l.RTH pengamanan sumber air baku/mata air, dan/atau
m.Pemakaman.

Pasal 8

RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d angka 2 meliputi:

a.pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha, taman atap bangunan, taman rukun tetangga,ag taman rukun warga, taman desa/kelurahan, taman kecamatan, HR Ma pulau jalan dan median jalan, dan/atau jalur pejalan kaki.pado.

Pasal 9

(1)Pembagian jenis RTH Publik dan RTH Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 adalah sebagai berikut:
1. a.RTH pekarangan,
2. b.RTH taman dan hutan kota,
3. c.RTH jalur hijau jalan,
4. d.RTH fungsi tertentu.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kategori RTH Publik dan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENATAAN RTH

Pasal 10

Penataan RTH meliputi kegiatan:

a.perencanaan,
b.pemanfaatan, dan
c.pengendalian.

Pasal 11

RTH merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah. RTH dituangkan dalam rencana detail tata ruang kawasan perkotaan dengan skala peta paling kurang 1:5000.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…