DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 13 Januari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pembentukan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan, Kantor Unit Layanan Pengadaa,

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2010), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (1) angka 3 diubah, dan di antara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 3a dan angka 3b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari:

1.Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Bone Bolango,
2.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango,
3.Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bone Bolango, 3a. Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan Kabupaten Bone Bolango, 3b.KantorUnitLayananPengadaan KabupatenBoneBolango, dan 4.SekretariatDewanPengurusKORPRIKabupatenBone Bolango.

(2)PembentukanLembagaLainsebagaimana dimaksudpadaayat
(1),dalamrangkamelaksanakantugasdanfungsisebagai pelaksanaanperaturanperundang-undangandantugas pemerintahanumumlainnya. KetentuanBabVPasal9,Pasal10danPasal11diubah,dan diantaraBABVdanBABVIdisipkan2(dua)BAB,yakniBABV.a danBabVb,dan diantaraPasal9danPasal10disisipkan2(dua) PasalyakniPasal9adanPasal9b,dan diantaraPasal10danPasal 11disipkan2(dua)PasalyakniPasal 10adanPasal10b,dan diantaraPasal11danPasal12disipkan2(dua)PasalyakniPasal lladanPasal11b,sehingga berbunyisebagaiberikut:

BAB V

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 10

(1)Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal mempunyai fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
(3)
(1)
(2)
(3)c.Pembinaandanpelaksanaantugassesuaidenganlingkup tugasnya,dan d.PelaksanaantugaslainyangdiberikanolehKepalaDaerah sesuaidengantugasdan fungsinya. Rincian Tugas,FungsidanTataKerjasebagaimana dimaksud padaayat(1)danayat(2)lebihlanjutdiaturdanditetapkan denganPeraturanKepala Daerah.

Pasal 11

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal terdiri dari:

a.Kepala Badan,
b.Sekretariat, yang membawahi:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
2. 2.Sub Bagian Keuangan, dan
3. 3.Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
c.Bidang Perizinan dan Pelayanan, yang membawahi:
1. 1.Sub Bidang Administrasi dan Perizinan, dan
2. 2.Sub Bidang Pelayanan dan Verifikasi
d.Bidang Pemanaman Modal dan Kerjasama, yang membawahi:
1. 1.Sub Bidang Promosi dan Kerjasama, dan
2. 2.Sub Bidang Penanaman Modal Asing dan Penaman Modal Dalam Negeri.
e.Bidang Litbang dan Advokasi yang membawahi:
1. 1.Sub Bidang Litbang dan Pengendalian, dan
2. 2.Sub Bidang Advokasi dan Pengaduan.
f.UPTD, dan
g.Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan Struktur organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Pemanaman Modal sebagaimana tercantum dalam lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Badan, Sekretaris, Bidang- Bidang, Sub-sub Bagian dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

(1)
(2)
(3)
(1)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Perumahan dan Pengembangan Kawasan mempunyai fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. a.Kepala Kantor,
6. b.Sub Bagian Tata Usaha,
7. c.Seksi Pengembangan Perumahan Formal dan Swadaya, d.SeksiPengembanganKawasan Permukiman, e.SeksiPemanfaatandanPenataanKota,dan f.KelompokJabatanFungsional.
(2)BaganStrukturorganisasiKantorPerumahandan PengembanganKawasansebagaimanatercantumdalam lampiranII,yangmerupakanbagianyangtidakterpisahkandari PeraturanDaerahini
(3)PenjabaranTugasdanFungsi KepalaKantor,KepalaTataUsaha dan Seksi-seksiditetapkandenganPeraturanKepala Daerah.
(1)Kantor Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang layanan pengadaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
(2)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kantor Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi:
1. a.Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya,
2. b.Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan pengadaan sesuai dengan lingkup tugasnya,
3. c.Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
4. d.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
(1)Susunan Organisasi Kantor Unit Layanan Pengadaan terdiri dari: a. » 0 A0 Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Informasi dan Pengaduan, Seksi Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen, Seksi Perencanaan, dan Kelompok Kerja.
(2)Bagan Struktur organisasi Kantor Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(3)Penjabaran Tugas dan Fungsi Kepala Kantor, Kepala Tata Usaha dan Seksi-seksi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan memerintahkan perundangan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. Diundangkan di Suwawa pada tanggal 13 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, MSi PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19641212 199103 1 O11 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3 TAHUN 2014 LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 3 TAHUN 2014 aa Ra Ia AE PA EA ERA IE STRUKTUR ORGANISASI BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA BADAN Kelompok Jabatan Da SEKRETARIAT Fungsional | | | | Subag Subag Umum & Subag Keuangan Perencanaan, Kepegawaian Program, Evaluasi & Pelaporan Bidang Litbang dan Bidang Perizinan Bidang Penanaman Advokasi dan Pelayanan Modal dan Kerjasama Sub Bidang Sub Bidang Sub Bidang Promosi Sub Bidang PMA dan Sub Bidang Litbang Sub Bidang Advokasi Administrasi dan Pelayanan dan dan Kerjasama PMDN dan Pengendalian dan Pengaduan Perizinan Verifikasi UPTB | BUPATI BONE BOLANGO, — LAMPIRANII:PERATURAN DAERAH KABUPATENBONEBOLANGO NOMOR : 3 TAHUN 2014 PPP ——————W— “AAA aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaawuwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERUMAHAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA KANTOR Kelompok Jabatan |..........-...-.-.-... Sub Bagian Fungsional Tata Usaha Seksi Pengembanagn Seksi Pengembangan Seksi Pemanfaatan Dan Perumahan Formal Dan Kawasan Permukiman Penataan Kota Swadaya LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR : 3 TAHUN 2014 Ea aa aa ea aa Ma AA ee ATI STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BONE BOLANGO KEPALA KANTOR Kelompok Kerja Dananamana namamu. Sub Bagian Tata Usaha Seksi Evaluasi, Pelaporan Seksi PerencanaanSeksi Informasi dan Pengaduan dan Pengelolaan Dokumen BUPATI BONE BOL NGO, ..— "3 f / HAMIM POU |

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…