DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaran Terpadu Terpadu Satu Pintu termasuk di dalamnya mengatur tentang tujuan, prinsip dan ruang lingkup, penyelenggaraan PTSP, penanganan pengaduan, perizinan dan nonperizinan secara elektronik, kepuasan masyarakat, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: kw Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan satu pintu. 10. 11. 12. 13. Penyelenggara PTSP yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan Perizinan dan Nonperizinan serta penanaman modal di Daerah dengan sistem satu pintu. Perangkat Daerah Teknis adalah Dinas, Badan,Kantor yang mengelola pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang. Standar pelayanan adalah kriteria capaian minimal pelayanan yang harus dilakukan oleh penyelenggara PTSP dengan tujuan untuk memberi jaminan atau kepastian bagi penerima layanan penyelenggara PTSP. Standar Operasional Prosedur merupakan sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya variasi atau penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh setiap aparatur. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya di singkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah yang terintegrasi antara Pemerintah yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dengan pemerintah daerah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PTSP bertujuan: a. b. c d. e f memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memperpendek proses pelayanan, mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangakau, dan mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.

Pasal 3

PTSP dilaksanakan dengan prinsip: keterpaduan, ekonomis, koordinasi: pendelegasian atau pelimpahan wewenang, akutabilitas: dan aksesibilitas.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup penyelenggaraan PTSP meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di bidang:
1. a.pendidikan, . kesehatan,o pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, vr? aAn . koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah, pa. penanaman modal, j-. kebudayaan dan pariwisata,
2. k.komunikasi dan informatika, Il. pertanian dan ketahanan pangan, m.kehutanan,
3. n.energi dan sumber daya mineral, Oo. kelautan dan perikanan,
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
1. p.peternakan,
2. g.perdagangan,
3. r.perindustrian, dan
4. s.pembangunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian jenis pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PTSP

Pasal 5

Penyelenggaraan PTSP di Daerah dilaksanakan oleh PPTSP. Dalam menyelenggarakan PTSP, Bupati memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) kepada kepala PPTSP. Ketentuan mengenai tata cara pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

PPTSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) selain penyelenggaraan fungsi pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan, melakukan fungsi penyelenggaraan penanaman modal. Kepala PPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai wewenang meliputi:

a.melakukan penyederhanaan prosedur Perizinan,
b.melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis, dan
c.menandatangani dokumen Perizinan dan Nonperizinan.

Pasal 7

PPTSP wajib menyusun standar pelayanan publik sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang pelayanan publik dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Standarpelayananpubliksebagaimana dimaksudpadaayat(1) meliputikomponen: a.dasarhukum, b.persyaratan, c.sistem,mekanismedanprosedur/StandarOperasionalProsedur, d.jangkawaktupenyelesaian, e.biaya/tarif, f.produkpelayanan, g.prasaranadanSarana, h.kompetensipelaksana, i.pengawasaninternal, j.penangananpengaduan,saran danmasukan, k.jumlahpelaksana, 1.jaminanpelayanan, m.jaminankeamanandankeselamatanpelayanan,dan n.evaluasikinerjapelaksana. Ketentuanlebihlanjutmengenaistandarpelayananpublik sebagaimana dimaksudpadaayat(2)diaturdenganPeraturan Bupati.

Pasal 8

Dalam proses pelayanan Perizinan dan non Perizinan, PPTSP merumuskan Standar Operasional Prosedur disetiap jenis Perizinan dan non Perizinan. Ketentuan mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Pengolahan dokumen persyaratan Perizinan dan Nonperizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu. Proses penyelenggaraan pelayanan Perizinan dilakukan untuk satu jenis Perizinan tertentu atau Perizinan paralel. Proses Perizinan dan Nonperizinan dapat dilakukan apabila kelengkapan persyaratannya telah terpenuhi.

Pasal 10

(1)Pemeriksaan teknis di lapangan dilakukan oleh Tim Teknis yang dikoordinasi oleh Kepala Penyelenggara PTSP.
(2)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan wakil dari PPTSP dan dari Perangkat Daerah Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Perizinan dan non Perizinan.
(4)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melaporkan hasil kerjanya kepada kepala PPTSP.

Pasal 11

Jangka waktu pelayanan PTSP ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen Perizinan dan Nonperizinan secara lengkap dan benar, kecuali yang diatur waktunya dalam peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…