DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda Ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, juga termasuk mengatur tentang maksud,tujuan dan ruang lingkup Badan Permusyawaratan Desa; Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa; fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa; hak,kewajiban dan wewenang BPD; peraturan tata tertib BPD; pembinaan dan pengawasan BPD; pendanaan BPD

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut:

a.musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD,
b.musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD, Cc. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat,
d.apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara:
e.pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit "2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir, dan
f.hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 38

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. , (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3)Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi: penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUM Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa, dan RM? An cp kejadian luar biasa.
(4)Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perwakilan kelompok nelayan, perwakilan kelompok perajin, tv PP AO rp . perwakilan kelompok perempuan, pat. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak, dan J. perwakilan kelompok masyarakat tidakF mapan.
(5)Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) musyawarah desa dapat unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya.
(6)Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dengan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa

Pasal 39

(1)BPD membentuk pantia pemilihan Kepala Desa serentak dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
(2)Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
(1)
(2)
(3)
(4)
(3)
(5)
(1)
(2)

Pasal 40

Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat. Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD. Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 41

Panitia sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu. Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 42

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu. Penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.

(3)Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 43

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Pasal 44

(1)BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa di ajukan BPD atau Kepala Desa.
(2)Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.
(3)Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
(4)Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
(5)Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 45

(1)Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
(2)Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
(3)Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
1. a.penghentian pembahasan, atau
2. b.pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
(4)Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 46

(1)BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
(2)Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.perencanaan kegiatan Pemerintah Desa:
2. b.pelaksanaan kegiatan: dan Cc. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(3)Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 47

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 48

(1)BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2)Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
(4)Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa,
2. b.Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten,
3. c.Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, dan
4. d.Prestasi Kepala Desa.
(5)Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…