DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum termasuk didalamnya mengatur tentang Pertanyaan Modal dan Tujuan, Tata Cara dan Jumlah, Pelaksanaan Penyertaan Modal.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango. 10. 11. 12. 13. 14. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom Kabupaten Bone Bolango. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah suatu badan usaha yang mengelola dan menjual jasa air bersih dan air minum yang kepemilikan saham seluruh atau sebagian oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD. Investasi Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah penempatan /penyertaan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang. Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat/daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan/atau badan hukum lain. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas.

BAB II

PENYERTAAN MODAL DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan tambahan penyertaan modal kedalam modal PDAM Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam modal PDAM, adalah:

a.Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah, Untuk dapat meningkatkan daya saing usaha guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bone Bolango, Untuk mendukung upaya penciptaan usaha dan pengembangan produk daerah, Untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah, dan Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Badan Usaha dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
(2)Tambahan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Dana Cash dan dalam Bentuk Barang.
(3)Tambahan penyertaan modal dalam bentuk Dana Cash sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sejumlah Rp. 25.281.570.860,00,-.dengan rincian sebagai berikut:

1.Tambahan penyertaan modal sejumlah Rp. 25.000.000.000,00,- yang akan dianggarkan dalam APBD.
2.Bantuan hibah pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang telah disetor sebelum penyertaan modal dilakukan sejumlah Rp. 90.715.000,00,-

3.Bantuan pembayaran beban rekening listrik yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada PDAM sejumlah Rp. 190.855.860,00,-. Tambahan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk barang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan inventarisasi jenis dan rincian barang dan perhitungan nilai tetap setelah dikurangi dengan nilai susut barang. Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1, dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 5

Dalam rangka tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melakukan proses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a.Menetapkan satuan kerja yang melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bone Bolangoke dalam modal PDAM Bone Bolango,
b.Mewajibkan kepada direksi PDAM untuk menyusun dan mengajukan proposal projek pengembangan usaha PDAM dan rencana pemanfaatan dana penyertaan modal,
c.Mewajibkan kepada PDAM Bone Bolango untuk menyampaikan laporan keuangan secara reguler atau sewaktu-waktu saat dianggap perlu, dan
d.Mewajibkan kepada PDAM Bone Bolango untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham secara reguler atau sewaktu- waktu. PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya.

Pasal 6

(1)Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana, penghapusan barang daerah, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
(2)Bupati menunjuk satuan kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan kewenangan operasional pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Cc Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango. Diundangkan di Suwawa Cc pada tanggal 12 Agustus 2014 Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO, Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19641106 199103 005 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2014 NOMOR : 7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…