DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Integritas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Bone Bolango Dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Kepersertaan, Hak dan Kewajiban Peserta, Pengelolaa, Pembiayaan, Fasilitas Kesehatan, Manfaat Peserta Jamkespra, Biaya Pelayanan, Pemanfaatn Tarif Di Fasilitas Kesehatan, Pengendalian dan Pengawasan, Sanksi.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : 4

21.Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/8130/SJ/Tahun 2013 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional:
22.Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/Menkes/31/1/2014 tentang Pelaksanaan Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional,
24.Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK/Menkes/32/1/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta BPJS Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : INTEGRASIPENYELENGGARAAN PROGRAMJAMINANKESEHATAN PRORAKYATKABUPATENBONEBOLANGO DENGAN PROGRAM JAMINANKESEHATANNASIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. s Sistem Jaminan Sosial Nasional selanjutnya disingkat SJSN adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh badan penyelenggara jaminan sosial. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat selanjutnya disingkat JAMKESPRA adalah upaya pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara praupaya dan dibiayai oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Bone Bolango yang pelaksanaannya diintegrasikan dengan Program JKN. Peserta adalah penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memenuhi syarat kepesertaan dan terdaftar dalam daftar peserta JAMKESPRA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Premi adalah sejumlah biaya yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya, Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus. Pelayanan Kesehatan Darurat Medis adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah kematian, 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 6 keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan kemampuan fasilitas kesehatan. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal. Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG' adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen tagihan yang akan diajukan kepada BPJS. Pengendalian adalah upaya manajerial yang dilakukan dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya. Pengawasan adalah fungsi kontrol yang dilaksanakan oleh institusi fungsional baik internal maupun eksternal dalam rangka efisiensi dan efektifitas serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan JAMKESPRA yang terintegrasi dengan Program JKN

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat adalah sebagai berikut:

a.untuk memberikan jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat secara komprehensif yang meliputi Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif untuk mencapai cakupan menyeluruh (universal coverage) bagi seluruh penduduk Kabupaten Bone Bolango, Pengelolaan Program Jamkespra di Kabupaten Bone Bolango diintegrasikan dengan Pengelolaan Program JKN dilaksanakan oleh BPJS sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan Integrasi Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat adalah untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui:

a.Pemberian jaminan pembiayaan kesehatan sebagai pendamping program JKN kepada masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan yang dilaksanakan secara pra upaya melalui dana APBD setiap tahun secara berkesinambungan,
b.Membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat untuk mewujudkan masyarakat Bone Bolango yang mandiri untuk hidup sehat, dan
c.Tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

KEPESERTAAN

Pasal 4

Peserta adalah seluruh penduduk Kabupaten Bone Bolango yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Bone Bolango dan belum mempunyai jaminan kesehatan apapun, dan terdaftar dalam daftar kepesertaan program Jamkespra yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 5

Hak peserta meliputi:

a.Mendapatkan pelayanan sesuai dengan paket pelayanan yang telah ditentukan dalam program JKN.
b.Mendapatkan pelayanan di rumah sakit pada kelas III.
c.Jika peserta menginginkan kelas yang lebih tinggi dari haknya maka harus membayar selisih antara biaya paket yang lebih tinggi dengan paket yang menjadi haknya sesuai dengan kebijakan yang diberlakukan oleh rumah sakit masing-masing.
d.Memperoleh informasi tentang program Jamkespra dan JKN secara benar melalui sumber-sumber yang berwewenang memberikan informasi.

Pasal 6

Kewajiban peserta meliputi: a.

(1)Mematuhi seluruh prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Jamkespra dan JKN, dan Memberikan informasi yang benar kepada petugas selama menjadi peserta Jamkespra.

BAB V

PENGELOLAAN

Pasal 7

Pengelolaan Jamkespra di Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan dengan bekerja sama dengan BPJS Cabang Gorontalo dan pelaksanaannya diintegrasikan dengan Program JKN berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Pengelolaan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja sama yang ditanda tangani Bupati dan Kepala BPJS Cabang Gorontalo. Tata cara pengelolaan Jamkespra berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan Program JKN, dan peraturan perundangan tentang BPJS.

Pasal 8

BPJS dalam menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat bertugas untuk:

1.Menyusun dan melaksanakan rencana upaya pemeliharaan kesehatan bagi peserta, Menunjuk dan melakukan perjanjian kerjas sama dengan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan tentang fasilitas kesehatan dalam program JKN, . Melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam program JKN, . Pembayaran dimaksud pada angka 3 (tiga) baik dalam bentuk tarif kapitasi, non kapitasi maupun tarif paket Ina-Cbg, dan Menjamin kelancaran pelayanan kepada peserta.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

(1)Premi kepesertaan Jamkespra sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melalui dana bantuan sosial masyarakat yang setiap tahunnya dianggarkan melalui APBD secara berkesinambungan.
(2)Total premi yang dibayarkan ke BPJS sesuai dengan jumlah peserta dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku Program JKN yaitu Rp. 19.225/peserta dikali dengan jumlah peserta yang didaftarkan.
(3)Jumlah peserta yang didaftarkan kepada BPJS dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan hasil pemutakhiran data kepesertaan yang dilakukan.
(4)Jika terjadi penambahan atau pengurangan jumlah peserta maka dilakukan adendum terhadap perjanjian kerja sama dengan melampirkan jumlah peserta yang berkurang dan menambahkan peserta yang baru.
(5)Penambahan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)diikuti dengan penyesuaian jumlah premi yang dibayarkan.
(6)Tata cara pembayaran premi mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dalam penyelenggaraan program JKN.

Pasal 10

Pemerintah daerah secara bertahap memotivasi masyarakat yang mampu sesuai kriteria BPJS untuk membayar premi secara mandiri, agar tercipta azas kegotong royongan dalam pengelolaan jamkespra yang berintegrasi dengan JKN.

BAB VII

FASILITAS KESEHATAN

Pasal 10

(1)Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama meliputi Puskesmas, Klinik Pratama dan Rumah Sakit Kelas D Pratama yang ada di Kabupaten Bone Bolango yang bekerja sama dengan BPJS.
(2)Fasilitas Kesehatan rujukan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Toto Kabila dan Rumah Sakit Umum Daerah Tombulilato, Rumah Sakit Swasta dan Klinik Utama dengan pelayanan spesialistik dan
(5)
(2)
(3)
(4)19 peralatan yang menunjang pelayanan spesialisistik yang bekerja sama dengan BPJS. Fasilitas Kesehatan Tertier adalah rumah sakit dengan pelayanan sub spesiaistik dengan peralatan sub spesialistik baik yang ada di Rumah sakit Umum Daerah dan Swasta, Klinik Utama, baik yang ada di Kabupaten Bone Bolango maupun di luar Kabupaten Bone Bolango yang bekerjasama dengan BPJS. Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelayan kesehatan kepada peserta Jamkespra yang diintegrasikan dengan program JKN. Untuk menjamin persebaran klinik sebagaimana pada ayat (4) maka persebaran klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur berdasarkan wilayah kecamatan dan atau ratio jumlah penduduk dengan ketentuan 1 (satu) klinik melayani 5000 sampai 1000 penduduk, dengan memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang sudah ada. Persyaratan perizinan klinik dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…