DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 10 Mei 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah, termasuk di dalamnya mengatur tentang, produk hukum desa; materi muatan produk hukum desa; peraturan desa; peraturan bersama kepala desa; peraturan kepala desa; peraturan BPD; keputusan kepala desa; keputusan BPD; pembiayaan pembentukan produk hukum desa

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : Perundang-undangan dan Pembinaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729):

8.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199):
9.Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091):
10.Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Produk Hukum Desa adalah produk hukum berbentuk peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, dan berbentuk keputusan yang meliputi Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD: Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur, Keputusan Kepala Desa adalah penetapan oleh Kepala Desa yang bersifat konkrit, individual, dan final. Keputusan BPD adalah penetapan oleh BPD yang bersifat konkrit, individual, dan final. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan diDesa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan 17. 18. umum,dan/atauPeraturanPerundang-undanganyanglebih BertentanganDenganKepentinganUmumadalahkebijakan yangmenyebabkanterganggunyakerukunanantarwarga masyarakat,terganggunyaaksesterhadappelayananpublik, terganggunya ketentramandan ketertibanumum,terganggunya kegiatanekonomiuntukmeningkatkankesejahteraan masyarakat dan/ataudiskriminasiterhadapsuku,agamadan kepercayaan,ras,antargolongan, dangender. Anggaran Pendapatandan BelanjaDesa yang selanjutnya disebutAPBDesaadalahrencanakeuangantahunan pemerintahan Desa.

BAB II

Pasal...

Pasal 2

Produk Hukum Desa berbentuk: a. b. peraturan, dan penetapan.

Pasal 3

ProdukHukumDesaberbentukperaturansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas: a. b C. d Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa: Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan BPD.

Pasal 4

Produk Hukum Desa berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 2 huruf b, terdiri atas: a. b.

(1)Keputusan Kepala Desa, dan Keputusan BPD.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 5

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dariperaturanperundang-undanganyanglebih tinggi.

(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(1)
(2)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berisi materi kerjasama Desa. Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berisi materi mengenai fungsi, tugas dan wewenang, serta hak dan kewajiban BPD. Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, peraturan kepala desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan. Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, berisi materi muatan hasil dari rapat atau musyawarah BPD.

BAB IV

PERATURAN DESA

Pasal 7

Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)

Pasal 8

Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan. Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan. Masukan dari masyarakat Desa dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 9

BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Pasal 10

(1)BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
(2)Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD sedangkan rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

(1)Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa dapat ditarik kembali oleh pengusul.
(2)Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali, kecuali atas kesepakatan bersama antara BPD dan Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…