DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 17 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, pembina dan penanggung jawab, organisasi penyelenggara, kerjasama penyelenggara, hak, kewajiban, dan larangan, penyelenggaraan pelayanan publik, pemantauan dan evaluasi, peran serta masyarakat, pengawasan, penyelesaian pengaduan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pelayanan Publik, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 3.Undang-UndangNomor25Tahun2009tentangPelayananPublik (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2009Nomor112, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5038), 4.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdenganUndang- UndangNomor11Tahun2020tentangCiptaKerja(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2020Nomor245,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6573), 5.PeraturanPemerintahNomor96Tahun2012 tentangPelaksanaan Undang-UndangNomor25Tahun2009tentangPelayananPublik (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2012Nomor215, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5357), 6.PeraturanPresidenNomor76Tahun2013 tentang Pengelolaan PengaduanPelayananPublik(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2013Nomor191), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

BAB II

PEMBINA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrative yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-semata untuk kegiatan Pelayanan Publik. 10. 11 Atasan satuan kerja Penyelenggara adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi secara langsung satu atau lebih satuan kerja yang melaksanakan Pelayanan Publik. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga Negara maupun penduduk sebagai orang-perseorangan, keloompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. i Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan. Sistem informasi pelayanan publik yang selanjutnya disebut Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik. Informasi Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik. .Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan dokumen,data,gambardan suara untuk bahan informasi publik. 12. 13, 14. 15. 16. 17. 18. 19. Mediasiadalahpenyelesaian sengketapelayananpublikantarpara pihakmelaluibantuan,baikolehombudsmansendirimaupunmelalui mediatoryangdibentukolehombudsman. Ajudikasiadalahprosespenyelesaiansengketapelayananpublik antar parapihakyang diputusolehombudsman. DaerahadalahKabupatenBoneBolango. Pemerintah Daerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggara PemerintahanDaerahyangmemimpinpelaksanaanurusan pemerintahanyangmenjadikewenangandaerah otonom. Ombudsmanadalahlembaganegara yangmempunyaikewenangan mengawasipenyelenggaraanpelayananpublik, baikyang diselenggarakanolehpenyelenggaranegaradanpemerintahantermasuk yangdiselenggarakanolehbadan usahamiliknegara,badan usaha milikdaerah, danbadanhukummiliknegarasertabadanswasta, maupunperseoranganyangdiberitugasmenyelenggarakanpelayanan publiktertentuyang sebagianatauseluruhdananya bersumberdari anggaranpendapatandan belanjanegaradan/atau anggaran pendapatandan belanja daerah. DewanPerwakilan RakyatDaerahyang selanjutnyadisingkatDPRD adalahlembagaperwakilanrakyatdaerahyangberkedudukansebagai unsur penyelenggaraPemerintahanDaerah. Perangkat DaerahadalahunsurpembantuBupatidanDPRDdalam penyelenggaraan urusanpemerintahanyangmenjadikewenangan Daerah. Bupati adalah BupatiBoneBolango.

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan/atau penerima layanan publik dengan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Pasal 3

Tujuan Pelayanan Publik, meliputi:

a.terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah, terwujudnya sistem Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang layak dan baik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik di Daerah, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan d.terpenuhinyaPenyelenggaraanPelayananPubliksesuaidengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

a.kepentingan umum, 7 kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, pertisipatif, persamaan perlakuan /tidak diskriminatif: Ta MD An keterbukaa: akuntabilitas,pa.
j.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
k.ketepatan waktu, dan
1. 1.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Pasal 5

(1)Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi:
1. a.pelayanan barang publik,
2. b.jasa publik, dan
3. c.pelayanan administratif.
(2)Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,
2. b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
3. c.pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(3)
(4)
(2)
(3)
(1)
(2)Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah,
2. b.penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Cc. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
3. a.tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda, dan
4. b.tindakan administratif oleh instansi non pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang- undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pasal 6

Bupati selaku Pembina Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Daerah. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan:

a.pembinaan,
b.pengawasan, dan
c.evaluasi terhadap pelaksanaan tugas penanggung jawab. Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja Pelayanan Publik kepada DPRD dan Bupati.

Pasal 7

Penanggung jawab Penyelenggaraan Pelayanan Publik adalah Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Pembina. Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

(1)
(2)
(1)
(1)
1. a.mengoordinasikan kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai sesuai dengan Standar Pelaayanan pada setiap Perangkat Daerah,
2. b.melakukan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan melaporkan kepada Pembina pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di lingkungan Perangkat Daerah.

Pasal 8

Organisasi Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan Pelayanan Publik. Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.pelaksanaan pelayanan,
b.pengelolaan pengaduan masyarakat,
c.pengelolaan informasi,
d.pengawasan internal,
e.penyuluhan kepada masyarakat, dan
f.pelanayan konsultasi.

BAB IV

KERJASAMA PENYELENGGARA

Pasal 9

Kegiatan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan, dapat dilakukan kerjasama antar Penyelenggara. Dalam hal Penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, Penyelenggara dapat meminta bantuan kepada Penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai.

Pasal 10

Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:

a.perjanjian kerjasama Penyelenggaraan Pelayanan Publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan,
b.Penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerjasama kepada Masyarakat, Cc. tanggung jawab pelaksanaan kerjasama berada pada penerima kerjasama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada pada penyelenggara,
d.informasi tentang identitas pihak lain dan identitas Penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh Penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui Masyarakat, dan
e.Penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan Masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service (sms)), dan laman (website), pos-el (e-mail.

(2)Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebani masyarakat.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 11

Penyelenggara memiliki hak:

a.memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya,
b.melakukan kerja sama,
c.mempunyai anggaran pembiayaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
d.melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik, dan
e.menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…