Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2020
- Nomor
- 10
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur tentang APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569): Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688): 4.Undang-UndangNomor28Tahun1999tentangPenyelenggaraanNegara yangBebasdariKorupsi,KolusidanNepotisme (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun1999Nomor75,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor3851), 5.Undang-UndangNomor38Tahun2000tentangPembentukanProvinsi Gorontalo(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2000Nomor258, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3952), 6.Undang-UndangNomor6Tahun2003tentangPembentukanKabupaten Bone BolangodanKabupatenPohuwatodiProvinsiGorontalo(Lembaran NegaraRepublik indonesiaTahun2003Nomor26,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4269): 7.Undang-UndangNomor17Tahun2003tentangKeuanganNegara (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2003Nomor47,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4286): 8.Undang-UndangNomor22Tahun2003tentangSusunanKedudukan MajelisPermusyawaratanRakyat,DewanPerwakilanRakyat,Dewan Perwakilan Daerah,danDewanPerwakilan RakyatDaerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2003Nomor92,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4310): 9.Undang-UndangNomor1Tahun2004tentangPerbendaharaanNegara (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor5,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4355): 10.Undang-UndangNomor15Tahun2004tentangPemeriksaanPengelolaan danTanggungJawabKeuanganNegara(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor66,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4400): 11.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentangSistemPerencanaan PembangunanNasional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004Nomor104,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4421): 12.Undang-UndangNomor33Tahun2004tentangPerimbangan Keuangan antaraPemerintahPusatdanPemerintahanDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2004Nomor126,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4938). 13.Undang-UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukanPeraturan Perundang-undangan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2011 Nomor82,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5234): 14.Undang-Undang Nomor5Tahun2014tentang AparaturSipilNegara (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor6,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5494): 15.Undang-Undang Nomor23Tahun2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5587): 16.Undang-Undang Nomor30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor 292,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5601): 17.Peraturan Pemerintah Nomor25Tahun2000, tentangkewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Tahun2000Nomor45,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor3952): PeraturanPemerintahNomor104Tahun2000tentangDanaPerimbangan (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2000Nomor201,Tambahan LembaranNegaraNomor4021)sebagaimanatelahdiubahdengan PeraturanPemerintahNomor84Tahun2001(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2001Nomor157,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4165): PeraturanPemerintahNomor107Tahun2000tentangPinjamanDaerah (LembaranNegaraRepubikIndonesiaTahun2000Nomor204,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4024): PeraturanPemerintahNomor108Tahun2000tentangTatacara PertanggungjawabanKepalaDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2000Nomor209.TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4027): PeraturanPemerintahNomor109Tahun2000tentangKedudukan KeuanganKepalaDaerahdan WakilKepalaDaerah(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2000Nomor210,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4028): PeraturanPemerintahNomor20Tahun2001 tentangPembinaandan, PengawasanAtasPenyelenggaraanPemerintahanDaerah(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2001Nomor41,TambabanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4090): PeraturanPemerintahNomor65Tahun2001tentangPajakDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2001Nomor118,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4138): PeraturanPemerintahNomor66Tahun2001tentangRetribusiDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2001Nomor119,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4139): PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004tentangKedudukan Protokoler danKeuanganPimpinandanAnggotaDPRD(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2004Nomor90,TambahanLembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor4416)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor37Tahun2005tentangPerubahan AtasPeraturanPemerintahNomor24Tahun2004KedudukanProtokoler danKeuanganPimpinandanAnggotaDPRD(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2005Nomor94,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4540)sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadengan PeraturanPemerintahNomor37Tahun2006tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor24Tahun2004KedudukanProtokoler dan KeuanganPimpinandanAnggotaDPRD: Peraturan PemerintahNomor23Tahun2005 tentangPengelolaan Keuangan Badan LayananUmum(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005Nomor48,Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor4502): Peraturan Pemerintah Nomor24Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor49, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4503):
4576),
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021
APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2021 berjumlah Rp. Rp. 1.081.646.413.920 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan sebagai berikut :
Pendapatan daerah sebesar Rp. 1.081.646.413.920,00 (satu triliun delapan puluh satu milyar enam ratus empat puluh enam juta empat ratus tiga belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) yang bersumber dari :
(1?) (4) (5)
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada pasai 3 huruf a sebesar Rp. 118.731.349.571,00 (seratus delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) yang terdiri dari atas :
Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.821.500.000,00. Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 18.669.294.862,00. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 2.000.000.000,00. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 77.240.554.709,00. (1) (2) (3) (1) (2) (3)
PendapatanTransfersebagaimanadimaksudpadapasal3hurufbsebesarRp. 916.114.008.709,00yangterdiridariatas: a.PendapatanTransferpemerintahpusat:dan b.PendapatanTransferantardaerah. PendapatanTransferpemerintahpusatsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufa direncanakansebesarRp.899.253.024.000,00. PendapatanTransferantardaerahsebagaimanadimaksudpadaayat(1)hurufb direncanakansebesarRp.16.860.984709,00.
Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 46.801.055.640,00 yang terdiri dari atas :
Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.22.249.355.640,00. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 24.551.700.000,00. Pasa! 6 Anggaranbelanjadaerahtahunanggaran2021sebesarRp.1.072.195.750.997,00(satutriliun tujuhpuluhduamilyarseratussembilanpuluhlimajutatujuhratuslimapuluhribusembilanratus sembilanpuluhtujuhrupiah)yangbersumberdari: a.Belanja operasional: b.Belanja modal, c.Belanjatidakterduga, dan d.Belanjatransfer (1) (2) (3) (4) (5)
Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a sebesar Rp. 672.232.441.500,50 (enam ratus tujuh puluh dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus koma lima rupiah) yang terdiri dari atas :
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sebesar Rp. 372.461.957.182,50 (tiga ratus tujuh puluh dua milyar empat ratus enam puluh satu juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua koma lima rupiah) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sebesar Rp. 275.284.177.178 (dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c sebesar Rp. 600.009.900 (Enam ratus juta rupiah) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 22.258.661.640 (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) (8) (1) (4) 5)
Anggaranbelanjamodalsebagaimanadimaksuddalampasal7hurufbsebesarRp. 198.639.078.169,50(seratussembilanpuluhdelapanmilyarenamratustigapuluhsembilan jutatujuhpuluhdelapanribuseratusenampuluhsembilankomalimarupiah)yangterdiridari atas:
Cc. Belanja modal bangunan dan gedung:
Belanjamodaltanahsebagaimanadimaksuddalamayat(1)hurufadirencanakansebesar Rp.6.293.074.475(Enammilyarduaratussembilanpuluhtigajutatujuhpuluhempatribu empatratustujuhpuluhlimarupiah) Belanjamodalperalatan danmesinsebagaimanadimaksuddalamayat(1)hurufbsebesar Rp.40.812.519.372(Empatpuluhmilyardelapanratusduabelasjutalima ratussembilan belasributigaratustujuhpuluh duarupiah) Belanjamodalbangunandangedungsebagaimanadimaksuddalamayat(1)hurufcsebesar Rp.99.356.921.715,98(Sembilanpuluhsembilanmilyartigaratuslimapuluhenamjuta sembilanratusduapuluhsatuributujuh ratus limabelaskomasembilanrupiah) Belanjamodaljalanjaringan danirigasisebagaimanadimaksuddalamayat(1)hurufd sebesarRp.50.456.519.204(limapuluhmilyarempatratuslimapuluhenamjutalimaratus sembilanbelasribuduaratusempatrupiah) Belanjamodalasettetaplainnyasebagaimanadimaksuddalamayat(1)hurufesebesarRp. 1.720.043.402(Satumilyartujuhratusdua puluhjutaempatpuluhtiga ribuempatratusdua rupiah)
Anggaranbelanjatidakterdugasebagaimanadimaksuddalampasal7hurufcsebesarRp. 4.200.219.169,00(empatmiliarduaratusjutaduaratussembilanbelasribuseratusenampuluh sembilanrupiah)yangterdiriatasbelanjatidakterduga. 9) (2) (3)
Anggaranbelanjatransfersebagaimanadimaksuddalampasal7hurufdsebesarRp. 197.124.012.158,00yangterdiridariatas: a.Belanjabagihasii:dan b.Belanjabantuan keuangan. Belanjabagihasilsebagaimanadimaksud dalamayat(1)hurufasebesar Rp.868.999.998,00 Belanjabantuankeuangan sebagaimana dimaksud dalamayat(1)hurufbsebesarRp. 196.255.012.160.
Anggaran pembiayaandaerah tahunanggaran2021 sebesar Rp.33.349.337.077,00(tigapuluh tigamilyartiga ratusempatpuluh sembilanjuta tigaratustigapuluh tujuhributujuhpuluh tujuh rupiah) yangterdiriatasPengeluaran pembiayaandanpenerimaan pembiayaan. (1)
(2) (3)
Anggaranpengeluaranpembiayaan sebagaimanadimaksuddalampasal12direncanakan sebesarRp.21.500.000.000,00untukpenyertaanmodaldaerah. Anggaranpenerimaanpembiayaan sebagaimanadimaksuddalampasa!12direncanakan sebesarRp.12.049.337.077,00untukpenyertaanmodaldaerah.
Membuka PDF…