DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 126

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang kewenangan penyelesaian kerugian Daerah, Informasi dan Pelaporan hasil verifikasi kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, penentuan nilai kerugian daerah, penagihan dan penyetoran, penatausahaan, Akuntansi dan pelaporan termasuk didalamnya mengatur tentang pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian serta penghapusan piutang atas kerugian daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269):

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomoril Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322):
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 10. li. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara. Pejabat Lain adalah Pimpinan dan Anggota DPRD serta pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga Nonstruktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Daerah. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati/Kepala SKPKD/ Kepala Satuan Kerja/ Atasan Kepala Satuan Kerjadalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

23.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
24.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25.Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
26.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kerugian Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan agar setiap kerugian Daerah dapat diketahui penyebabnya, dicegah perkembangan dan kemungkinan manipulasi data, sehingga dapat dipastikan nilai kerugian Daerah yang terjadi sehingga dapat diselesaikan secara tepat dan cepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.kewenangan penyelesaian Kerugian Daerah, v informasi dan pelaporan hasil verifikasi Kerugian Daerah, penyelesaian Kerugian Daerah, penentuan nilai Kerugian Daerah, penagihan dan penyetoran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan, pelaporan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian, dan Ha an penghapusan piutang atas Kerugian Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota lembaga nonstruktural, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas dan wewenang:

a.melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah:
b.membentuk dan menetapkan TPKD, Cc. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD,
d.memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan, membentuk dan menetapkan Majelis, menetapkan SKP2KS, menetapkan SKP2K, dan . melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah. Tugas dan wewenang PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku bendahara umum Daerah kecuali tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tg » 9 huruf e, huruf g, dan huruf h. Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala SKPKD sebagai bendahara umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku apabila Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Pasal 6

PPKD membentuk TPKD untuk menyelesaikan tuntutan Kerugian Daerah. TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dan wewenang:

a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah,
b.mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah,
c.menghitung jumlah Kerugian Daerah,
d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah, dan
e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk. TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD, pejabat pada SKPKD sebagai anggota, dan pejabat terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

TPKD membentuk sekretariat TPKD untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2). Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Pasal 8

PPKD membentuk Majelis untuk melakukan penyelesaian Kerugian Daerah. Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a.bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain,
b.pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM, atau Cc. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS. Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Bupati setiap tahun. Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Pejabat Lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 9

Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang:

a.memeriksa dan mewawancarai pihak yang Merugikan /Pengampu/ Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah,
b.meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu: Cc. memeriksa bukti yang disampaikan, (4 ga melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang, menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD, memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah: melaporkan hasil sidang kepada PPKD,dan melaksanakan hallain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang: a. b. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan: memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Daerah, memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K,:dan melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian Kerugian Daerah. Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas dan wewenang: a. b. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD, memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM, menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, memeriksa bukti, memeriksa dan meminta keterangan pihak yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/AhliWaris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah, meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu, melalui PPKD dapat meminta TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang, memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah,
i.memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah, memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K,dan
k.melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian tewas.. Kerugian Daerah.

Pasal 10

(1)Untuk membantu tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk sekretariat Majelis.
(2)Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPKD.

Pasal 11

(1)Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari: hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, pemeriksaan BPK, laporan tertulis yang bersangkutan, informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab, perhitungan ex officio, dan/atau gg »? Ao » » pelapor secara tertulis.
(2)PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah dengan didahului verifikasi informasi.

Isi peraturan

Teks126PDFHirarki

Memuat teks peraturan…