DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 10 Tahun 2022

Nomor: 10
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 122

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kriteria Cagar Budaya, Register Daerah Cagar Budaya, Pelestarian, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Hak dan Kewajiban Masyarakat, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Cagar Budaya, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor &6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), 3.Undang-UndangNomor25Tahun2004tentang SistemPerencanaan PembangunanNasional(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004Nomor104,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4421): 4.Undang-UndangNomor11Tahun2010tentangCagarBudaya (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2010Nomor130, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5168): 5.Undang-UndangNomor12Tahun2011tentangPembentukan PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011Nomor82,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5234),sebagaimanatelahdiubahbeberapa kaliterakhirdenganUndang-Undang13Tahun2022tentang PerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor12Tahun2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2022Nomor143,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6801), 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5587),sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhirdengan Undang-Undang Nomor11Tahun2020tentangCiptaKerja (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor245, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6573), 7.PeraturanPemerintahNomor66Tahun2015 tentangMuseum (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2015Nomor195, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor5733), 8.Peraturan DaerahKabupatenBone BolangoNomor5Tahun2021 tentangRencanaTataRuangWilayah (RTRW)KabupatenBone BolangoTahun 2021-2041 (LembaranDaerahKabupatenBone BolangoTahun2021Nomor5,TambahanLembaranDaerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5), Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CAGAR BUDAYA

BAB I

KETENTUANMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahiniyangdimaksuddengan: 1,CagarBudayaadalahwarisanbudayabersifatkebendaanberupaBenda CagarBudaya,BangunanCagarBudaya,Struktur CagarBudaya,Situs CagarBudaya,danKawasanCagarBudayadidaratdan/ataudiair yangperludilestarikankeberadaannyakarenamemilikinilaipenting bagisejarah, ilmupengetahuan,pendidikan,agama,dan/atau kebudayaanmelalui prosespenetapan. BendaCagarBudayaadalahbendaalamdan/ataubenda buatan manusia,baikbergerakmaupuntidakbergerak,berupakesatuanatau kelompok,ataubagian-bagiannya,atausisa-sisanyayang memiliki hubunganeratdengankebudayaandansejarahperkembangan manusia. BangunanCagarBudayaadalahsusunanbinaan yangterbuatdari bendaalamataubendabuatanmanusiauntukmemenuhikebutuhan ruang berdindingdan/atautidakberdinding,dan beratap. Struktur CagarBudayaadalahsusunanbinaan yangterbuatdaribenda alamdan/ataubenda buatanmanusiauntukmemenuhikebutuhan ruangkegiatan yangmenyatudenganalam, sarana,danprasarana untukmenampungkebutuhanmanusia. SitusCagarBudayaadalahlokasiyang beradadidaratdan/ataudiair yangmengandungBendaCagarBudaya,BangunanCagarBudaya, dan/atauStruktur CagarBudayasebagaihasilkegiatanmanusiaatau buktikejadianpadamasalalu. KawasanCagarBudayaadalah satuan ruanggeografisyang memiliki duaSitusCagarBudayaataulebihyang letaknyaberdekatan dan/atau memperlihatkanciritataruang yangkhas. Kepemilikanadalah hak terkuat danterpenuh terhadap CagarBudaya dengantetapmemperhatikanfungsisosialdankewajiban untuk melestarikannya. Penguasaanadalahpemberianwewenangdaripemilikkepada Pemerintah, PemerintahDaerah,atau setiaporang untuk mengelola CagarBudaya dengantetapmemperhatikanfungsisosialdankewajiban untuk melestarikannya. Pengalihan adalah prosespemindahanhak kepemilikan dan/atau penguasaanCagar Budayadarisetiaporang kepadasetiaporanglain atau kepada negara. 10.Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari kdi 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Perlindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah Daerah atau perwakilan Indonesia diluar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atausatuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Perlindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, ataukemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran CagarBudaya. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 24. 25. 26. 27: 28. 29. 30. 31, 32. 33. 34. 35. PemugaranadalahupayapengembaliankondisifisikBendaCagar Budaya,BangunanCagarBudaya,danStruktur CagarBudayayang rusaksesuaidengankeaslianbahan,bentuk,tataletak,dan/atau teknikpengerjaanuntukmemperpanjangusianya. Pengembanganadalahpeningkatanpotensinilai,informasi,dan promosiCagarBudayasertapemanfaatannyamelaluiPenelitian, Revitalisasi,danAdaptasisecaraberkelanjutansertatidak bertentangandengantujuanPelestarian. Penelitianadalahkegiatanilmiahyangdilakukanmenurutkaidahdan metodeyangsistematisuntukmemperolehinformasi,data,dan keteranganbagikepentinganPelestarianCagarBudaya,ilmu pengetahuan,danpengembangankebudayaan. Revitalisasiadalah kegiatanpengembanganyang ditujukanuntuk menumbuhkankembalinilai-nilaipentingCagarBudayadengan penyesuaianfungsiruangbaruyangtidakbertentangan denganprinsip pelestarian dannilaibudayamasyarakat. Adaptasi adalahupayapengembanganCagarBudayauntukkegiatan yanglebihsesuaidengankebutuhan masakinidenganmelakukan perubahanterbatasyangtidakakanmengakibatkankemerosotannilai pentingnyaataukerusakanpadabagianyangmempunyainilaipenting. PemanfaatanadalahpendayagunaanCagarBudayauntuk kepentingan sebesar-besarnyakesejahteraanrakyatdengantetapmempertahankan kelestariannya. Perbanyakanadalah kegiatan duplikasilangsung terhadapBendaCagar Budaya,BangunanCagarBudaya,atauStruktur CagarBudaya,baik seluruhmaupunbagian-bagiannya. Setiaporang adalahperseorangan,kelompokorang,masyarakat, badan usaha berbadanhukum,dan/atau badan usahabukan berbadan hukum. DaerahadalahKabupatenBoneBolango. Bupati adalah BupatiBoneBolango. Pemerintah Daerahadalah Bupati sebagaiunsur penyelenggara Pemerintahan Daerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyang menjadikewenangandaerah otonom. Perangkat Daerahadalah unsurpembantuBupati danDewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Cagar Budaya bertujuan untuk:

a.melindungi, mengamankan dan melestarikan cagar budaya,
b.memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan masyarakat,
c.meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap sejarah daerah,
d.meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya, dan
e.membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan.

Pasal 3

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB II

KRITERIA CAGAR BUDAYA

Pasal 4

Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atauStruktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

a.berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih,
b.mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun,
c.memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dan
d.memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 5

Benda Cagar Budaya dapat:

a.berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia,
b.bersifat bergerak atau tidak bergerak, dan merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 6

Bangunan Cagar Budaya dapat:

a.berunsur tunggal atau banyak: dan/atau b.berdiribebasataumenyatudenganformasialam.

Pasal 7

Struktur Cagar Budaya dapat:

a.berunsur tunggal atau banyak, dan/atau
b.sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Pasal 8

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

a.mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya, dan
b.menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 9

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a.mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan,
b.berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun,
c.memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun,
d.memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas,
e.memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya, dan memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

BAB III

REGISTER DAERAH CAGAR BUDAYA

Pasal 10

Pemerintah Daerah bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran.

Pasal 11

(1)Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(2)
(3)
(4)(S) mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya. Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya. Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangan Daerah. Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya. Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks122PDFHirarki

Memuat teks peraturan…