DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 9 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Tugas, wewenang, Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pengembanggan, pemberdayaan, penyadaran, Peran, dan Hak Pemuda

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan kepemudaan, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Kepemudaan, MengingatPasal18ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, Undang-UndangNomor6Tahun2003tentangPembentukan KabupatenBone BolangodanKabupaten PohuwatodiProvinsi Gorontalo(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2003 Nomor26,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor4269), Undang-UndangNomor40Tahun2009tentangKepemudaan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2009): Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2014Nomor 244,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomorl1lTahun2020tentangCiptaKerja(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2020Nomor245,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor6573), PeraturanPemerintahNomor41Tahun2011 tentang PengembanganKewirausahaandanKepeloporanPemuda,serta Penyediaan PrasaranadansaranaKepemudaan(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun2011Nomor87,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5238): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO dan BUPATI BONE BOLANGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH kabupaten BONE BOLANGO TENTANG PENYELENGGARAAN KEPEMUDAAN BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kepemudaan adalah Berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Pembangunan Kepemudaan adalah Proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan. Pelayanan Kepemudaan adalah Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda. Penyadaran Pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan,serta penggerakan pemuda. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatn mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/ atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materil dan/atau non materiel. Prasarana dan Sarana Kepemudaan adalah fasilitas yang disediakan sebagai pusat kegiatan kepemudaan untuk penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemudaan dalam membangun potensi pemuda yang berkualitas , kreatif, cerdas dan inovatif . Masyarakat adalah warga negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atau pelbagai masalah. Kemitraan adalah kerjsama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kepemudaan dibangun berdasarkan asas: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan: Kebhinekaan: Demokrasi: Keadilan Partisipatif, bg AO Kebersamaan: pat. Kesetaraan, dan j-. Kemandiriaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehat, cerdas, empati, ramah, inovatif, amanah, kreatif, mandiri, demokratis, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah serta mengoordinasikan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab sesuai dengan karakteristik dan potensi Daerah.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 7

Pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan Daerah.

Pasal 8

(1)Peran aktif pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan : a. C. menumbuhkembangkan aspek etik, moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan: memperkuat iman dan takwa, mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual, dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.
(2)Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diwujudkan dengan : a. b. d. e. f. memperkuat wawasan kebangsaan, membangkitkan kesadaran atas tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum, meningkatkan partisipasi dalam perumusan kebijakan publik, menjamin transparansi dan akuntanbilitas publik, dan/atau memberikan kemudahan akses informasi.
(3)Peran aktif Pemuda sebagai agen perubahan sebagaimana dimaksud Pasal 7 diwujudkan dengan mengembangkan: a. v be mn pendidikan politik dan demokratisasi, sumberdaya ekonomi, kepedulian terhadap masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi, olahraga, seni dan budaya, kepedulian terhadap lingkungan hidup, pendidikan kewirausahaan, dan/atau . kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi kemasyarakatan, dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemuda bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah untuk :

a.menjaga Pancasila sebagai ideologi Negara,
b.menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia: RP? ar

(1)
(2)
(1)
(2)
(1)memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum, meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan ketahanan budaya lokal dan budaya nasional, dan/atau meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi bangsa.

Pasal 11

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

a.perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif:
b.pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana kepemudaan tanpa diskriminasi,
c.advokasi:
d.akses untuk pengembangan diri, dan
e.kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…