Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud, tujuan dan sasaran, penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, pelaporan, serta pengawasan.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, :1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : L. 2. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Bupati adalah Bupati Bone Bolango. Pemangku Kepentingan adalah Dinas/Badan/ Lembaga Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan Penanganan Ketahanan Pangan. Lembaga Sosial atau Lembaga Ekonomi Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat, termasuk didalamnya adalah Kelompok Tani, 10. 11 12. 13. 14. Nelayan, Koperasi, Lembaga swadaya masyarakat, Pondok Pesantren dan Asosiasi Kemasyarakatan lainnya. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan,yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan,dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. Cadangan pangan masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga. .Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,a ngin topan, tanah longsor, dan benca alam lainnya. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidak seimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah,masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 15. 16. 17. 18. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingka konsumen mencapai lebih dari 25Yo dari harga normal dan berlangsung selama 1 (satu) minggu yang disesuaikandengan kondisi Daerah. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan. Tim pelaksana penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yangselanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB II
Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu:
Tujuan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah daerah untuk:
Sasaran penerima cadangan pangan pemerintah daerah adalah seluruh masyarakat di Daerah yang mengalami situasi kerawanan pangan yang meliputi:
BAB III
Kepala Daerah menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan:
Untuk menindaklanjuti penetapan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Daerah menyelenggarakan: a. b. Cc.
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, ditetapkan minimal sebesar 100 (seratus) ton ekuivalen beras yang pengadaannya bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkelanjutan setiap tahunnya, dan disimpan di gudang/lumbung pangan Pemerintah Daerah dan/atau di gudang pihak yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan. Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Koperasi, Kelompok Tani dan/atau Gabungan Kelompok Tani.
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Kepala Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah.
Titik distribusi penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah sebagai bantuan kepada kelompok sasaran di Kantor Desa/Kelurahan atau di tempat lain yang ditentukan oleh Tim Pelaksana dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.
Jumlah bantuan cadangan pangan pemerintah daerah yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana.
Membuka PDF…